Oleh: tyokronisilicus | 4 Mei 2010

peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

PENDAHULUAN

Etimologis kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata polis ini kemudiIan diturunkankata-kata lain seperti ”polites” (warganegara) dan ”politikos” nama sifat yang berarti kewarganegaraan (civic), dan ”politike techne” untuk kemahiran politik serta ”politike episteme” untuk ilmu politik. Kemudian orang Romawi mengambil oper perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang negara (pemerintah) ”ars politica”, artinya kemahiran (kunst) tentang masalah-masalah kenegaraan.[1]

Menurut Prof. Sudarto ”Politik Hukum” adalah kebijaksanaan dari negara dengan perantaraan badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang dicita-citakan. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena itu (undang-undang) akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Undang-undang oleh penguasa digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan-tujuan sesuai dengan yang dicitia-citakan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Undang-undang mempunyai dua fungsi, yaitu:

  1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan
  2. Fungsi instrumental.

Berpijak pada kedua fungsi hukum di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ini berarti, apabila kita mau membicarakan ”Politik hukum Indonesia”, maka mau tidak mau kita harus memahami terlebih dahulu ”apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka”.

Cita-cita inilah yang harus diwujudkan melalui sarana undang-undang (hukum). Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan ”sistem hukum” yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.[2]

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perundang-undangan memang bentuk pengaturan legal dalam sebuah negara hukum  yang demokratis. Namun peraturan hukum  formal tak pernah netral, karena ada politik hukum  di belakangnya. Hukum  formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati, dalam dinamika budaya hukum. politik hukum  menjadi sangat terasa, karena pemerintah pusat sangat berperan dalam penyusunannya, sementara sebagai pemerintah pusat juga menjadi pihak dalam tarik ulur posisi otonomi daerah. Dengan demikian suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud aplikatif politik hukum sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak.

PERMASALAHAN

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, maka permasalahan yang kami rumuskan dalam makalah ini ialah sebagai berikut:

  1. Bagaimana hubungan politik dengan hukum, dan politik hukum dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
  2. Apa saja upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah?
  3. Bagaimana peranan politik hukum  dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Pembahasan

I. Hubungan Politik dengan Hukum

Beberapa literatur mengungkapkan bahwa hukum  dianggap sebagai tujuan dari politik. Adalah maksud dari politik agar ide-ide hukum  atau rechtsidee seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum  positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum  itu merupakan tujuan dari proses politik. Kedua, bahwa hukum  sekaligus merupakan alat dari politik. Dalam hal ini politik mempergunakan hukum  positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum  tersebut.

Dengan demikian, dengan peraturan yang ada atau hukum  positif, politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan tertentu. Dalam hal ini, kita ingat sebutan bahwa hukum  adalah alat rekayasa sosial atau a tool of social engineering. politik dan hukum  mempunyai peranan serta tugas yang sama yaitu memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis.

Dari apa yang diuraikan itu, menjadi jelas bahwa hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum  dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum  tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau, dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum  yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

II. Hubungan politik hukum  dan peraturan perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan (legislation) merupakan bagaian dari hukum  yang dibuat secara sengaja oleh institusi negara. Ia muncul tidak tiba-tiba. Namun, dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Mengingat harus ada konsitensi dan korelasi antara apa yang ditetapkan sebagai politik hukum  dengan yang ingin dicapai sebagai tujuan. politik hukum  dapat dibedakan dalam dua dimensi. Dimensi pertama adalah politik hukum  yang menjadi alasan dasar dari diadakannya suatu peraturan Perundang-undangan. politik hukum  dengan dimensi alasan dasar seperti ini menurut Hikmahanto sebagai “kebijakan dasar” atau dalam bahasa inggris disebut “basic policy”.

Dimensi kedua dari politik hukum  adalah tujuan atau alasan yang muncul dibalik pemberlakuan suatu peraturan Perundang-undangan, yang kemudian disebut sebagai “Kebijakan Pemberlakuan” atau yang dalam bahasa inggris disebut sebagai “enactment policy”. Melalui “kebijakan Pemberlakuan” inilah dapat dilakukan pengidentifikasian beragam kebijakan pemberlakuan undang-undang di Indonesia.

III. Pembenahan sistem politik hukum

Pembenahan sistem politik hukum  dalam lima tahun mendatang mempunyai sasaran terciptanya sistem hukum  nasional yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif  termasuk tidak diskriminatif terhadap perempuan atau bias gender); terjaminnya konsistensi seluruh peraturan Perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum  yang berwibawa, bersih, profesional dalam upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum  masyarakat secara keseluruhan. Arahan  kebijakan adalah untuk memperbaiki susbtansi (materi) hukum , struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya) hukum  sebagaimana pendapat Lawrence M. Friedman seorang ahli hukum  tentang Sistem hukum .

Pembenahan sistem dan politik hukum  pada tahun 2007 diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi serta terjaminnya konsistensi peraturan Perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan diatasnya.

Upaya yang akan ditempuh dalam merealisasikan apa yang menjadi pembenahan sistem politik hukum oleh pemerintah terangkum dalam Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 meliputi :

  1. Menata kembali substansi hukum  melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tertib Perundang-undangan; dan menghormati serta memperkuat kearifan lokal dan hukum  adat untuk memperkaya sistem hukum  dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum  nasional ;
  2. Melakukan pembenahan sruktur hukum  melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan ; menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi  agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum  diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran; memperkuat kearifan lokal dan hukum  adapt untuk memperkaya sistem hukum  dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum  nasional;
  3. Meningkatkan budaya hukum  antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan Perundang-undangan serta perilaku keteladanan dari kepala negara dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum  serta penegakan supremasi hukum .

Dengan demikian pembenahan pada politik hukum akan memberikan pembenahan pula pada pembenahan peraturan perundang-undangan.

IV. Peranan Politik hukum  dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Keanekaragamaan tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik  hukum (legal policy). Menurut Hikmahanto Juwana, pembuatan peraturan perundang-undangan, politik  hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Dua hal ini penting karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik  hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik  hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan. Sedikit gambaran untuk mengetahui peranan politik hukum  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat digambarkan pada masa pemerintahan beberapa presiden Indonesia.

a. Periode Soeharto

Pada Periode Soeharto, walaupun secara relatif ada ketegasan dalam menegakkan hukum, namun karena politik yang dijalankan Soeharto, selama 32 tahun, adalah pemerintahan otoritarian yang birokratik, maka ada kecenderungan bahwa politik hukum dirancukan serta dicampuradukkan pemahamannya dengan hukum politik. Atau, Rechtspolitik dicampuradukkan dengan Politisches Recht sehingga yang terlaksana adalah hukum  dari yang punya kekuasaan atau law of the ruler, bukan rule of just law.

Berbagai perundang-undangan dibuat untuk kepentingan atau melindungi elite dan birokrasi yang berkuasa termasuk Soeharto sendiri, bukan untuk kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Hal ini tampak antara dari Penpres No 11/1963 jo UU No 11/PNPS/1963 tentang Subversidan berbagai undang-undang birokratik lainnya, walaupun di sana sini kita juga menemukan undang- undang atau hukum yang aspiratif seperti UU No 8/1981. Pada era ini terlihat bahwa peraturan perundang-undangan hanya alat dari politik hukum untuk mewujudkan kepentingan elite politik saja.

b. Periode Megawati

Bagaimana politik hukum sewaktu Presiden Megawati. Karena didorong suasana reformasi, pada waktu pemerintahan Megawati ini, dengan didahului Abdurrahman Wahid dan sedikit banyak juga BJ Habibie, di bidang pembuatan undang-undang ada usaha untuk menggantikan perundang-undangan atau hukumyang adil dan aspiratif untuk kepentingan rakyat banyak.  Dengan kata lain, ada hubungan antara politik yang demokratis yang menjadi dasar dari pemerintahan Megawati dengan politics of law reform yang diwujudkan mulai dari reformasi konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan undang-undang. Semuanya, berkualifikasi tool of social engineering demi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, sayangnya politik hukum yang positif itu tidak terlaksana sepenuhnya atau mengalami hambatan yang disebabkan, tidak ada kemauan politik yang disebabkan antara lain kepemimpinan Megawati yang lemah atau weak leadership dengan disertai pemahaman-pemahaman yang keliru. Alhasil, politik hukum yang positif itu menjadi impoten serta tidak efektif dan tidak berdaya membuat masyarakat adil dan sejahtera. Sekali lagi politik hukum memiliki peranan penting dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang diambil.

Suatu contoh, kita sudah mempunyai UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang disertai berbagai peraturan pemerintah. Namun, law enforcement -nya tidak jalan. Hal yang sama juga terjadi dalam masalah HAM yang meski sudah tercantum dalam UUD 1945 dan UU lainnya tidak terlaksana secara baik oleh pemerintahan Megawati karena berbagai motivasi.

c.  Periode Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilantik sebagai presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004 adalah Presiden pertama hasil pemilihan langsung sebagai implementasi dari penerapan demokrasi langsung di Indonesia sebagai keinginan mengoreksi demokrasi tidak langsung yang telah berlangsung berpuluhan tahun sampai mengarah kepada pemberian kekuasaan yang tidak terbatas pada beberapa orang bahkan seseorang. Presiden sekarang tidak lagi  bekerja berdasarkan GBHN yang dihasilkan oleh MPR dalam bentuk TAP MPR. Dengan kondisi yang demikian itu politik hukum pun kemudian didasarkan kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia (perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 yang ditetapkan pada tanggal 19 Januari 2005. Dalam Lampiran Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009, khusunya Bab 9 yang diberi judul Pembenahan Sistem dan Politik hukum yang telah diuraikan dalam subbab sebelumnya.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan dari segi teknis perundang-undangan segala kehendak, aspirasi, dan kepentingan pemerintah pusat pasti akan menjadi politik hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut.

e. Peran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan yang baik akan membatasi, mengatur dan sekaligus memperkuat hak warga negara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negative dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum pada dasarnya meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Tumpang tindih dan inkonsistensi Peraturan perundang-undangan, perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas mengakibatkan sulitnya implementasi di lapangan selain yang diakibatkan oleh ketiadaan peraturan pelaksanaan sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerlukan peraturan pelaksanaan.

Menyangkut struktur hukum, kurangnya independensi kelembagaan hukum, akuntabilitas kelembagaan hukum, sumber daya manusia di bidang hukum, sitem peradilan yang tidak transparan yang mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya apatisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada.

Di sisi inilah politik hukum memainkan perannya untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, independen dan tidak memihak, karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik  hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik  hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Dari apa yang diuraikan itu, menjadi jelas bahwa hubungan antara politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum  tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau, dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum  yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

Keanekaragamaan tujuan dan alasan dibuatnya peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik  hukum (legal policy). Pembuatan peraturan perundang-undangan, politik  hukum sangat penting, paling penting, untuk dua hal. Pertama sebagai alasan mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kedua, untuk menentukan apa yang hendak diterjemahkan kedalam kalimat hukum dan menjadi perumusan pasal. Pada tiap periode pemerintahan di Indonesia dari segi teknis perundang-undangan segala kehendak, aspirasi, dan kepentingan pemerintah pusat pasti akan menjadi politik hukum dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut.

Di sisi inilah politik hukum memainkan perannya untuk menciptakan sebuah peraturan perundang-undangan yang mampu menciptakan sistem hukum yang transparan, independen dan tidak memihak, karena keberadaan peraturan perundang-undangan dan perumusan pasal merupakan “jembatan” antara politik  hukum yang ditetapkan dengan pelaksanaan politik  hukum tersebut dalam tahap implementasi peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001.

Ijiswara, F, Pengantar Ilmu Politik, Putra A. Bardin, Bandung: 1999

Jaya, Nyoman Serikat Putra, Politik Hukum, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, Semarang:2007.

WEBSITE

http://www.bukumerah/sejarah.htm/

http://www.dahnilanzarsimanjuntak.blogspot.com/

http://www.detik.com/

http://www.majalahpeace.com/

http://www.unisosdem.org/


[1] F. Isjwara, S.H.L.L.M. Pengantar Ilmu Politik, Putra Abardin, Bandung: 1999,  halaman 21.

[2] Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH,MH, Politik Hukum, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, Semarang: 2007, halaman 13.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: