Oleh: tyokronisilicus | 10 Mei 2010

KEADILAN SUBSTANTIF DALAM MEMUTUSKAN SENGKETA HASIL PEMILU YANG FINAL DAN MENGIKAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

A. PENDAHULUAAN

1.  LATAR BELAKANG MASALAH

Pemilu yang demokratis merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Karena anggapan yang mengetahui yang baik bagi seseorang adalah orang itu sendiri (self-goverment). Partisipasi masyarakat sangat di butuhkan, tidak hanya keterlibatannya dalam pemilu, lebih dari itu menentukan kebijakan publik dan sebuah kebijakan sendiri harus terus-menerus berdasarkan preferensi dan pandangan dari semua warga negara.

Pemilu yang  free dan fair merupakan keniscayaan. Karena jangan sampai kita sekedar menyelenggarakan “seremonial demokrasi”,[1] menyebutkan syarat kondisi perlindungan dan pelaksanaan hak-hak politik warga, termasuk mekanisme pengadilan dan semacamnya bebas dari campur tangan kepentingan penguasa. Jaminan penyelenggara pemilu independen, pengawas pemilu yang adil, dan mekanisme penyelesaiaan perselisihan murah dan cepat menentukan hasil pemilu yang berkualitas. Dibutuhkan komitmen kuat semua pihak mewujudkan proses dan hasil pemilu 2009 yang berintegritas dan berkualitas, tidak hanya MK

Mahkamah konstitusi diberi mandat konstitusi untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu atau perselisihan hasil pemilu (PHPU). Kepercayaan besar sebuah pelaksanaan pesta demokrasi jika terjadi cacat perolehan hasil suara, diselesaikan lembaga peradilan yang independen dan imparsial. Penyelesaian di MK diharapkan berlangsung cepat, sederhana, murah, akuntabel, netral, dan bebas dari pengaruh pihak manapun, serta putusannya mengakhiri dengan tuntas masalah perebutan “kursi panas” yang berat, rumit, dan kompleks.

Permohonan perkara PHPU 2009 dibatasi pengajuannya 3×24 jam sejak penetapan hasil pemilu secara nasional, sehingga para pihak harus siap jika bersengketa. Disamping itu, MK dibatasi memutus 30 hari kerja ( pemilu legislatif) dan 14 hari kerja (pemilu presiden) sejak diregristrasi, oleh karenannya berapun perkara yang masuk harus diselesaikan. Model sengketa hasil pemilu tergolong baru dan pengaturannya terbatas, sehingga MK telah mengantisipasinya sebaik mungkin. Perkara yang masuk tahun ini diprediksi lebih besar dari pemilu sebelumnya, karena peserta pemilu bertambah dan masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan, dan pemahaman lebih baik tentang hak-hak politik warga. MK menyiapkan SDM, keamanan dan kerahasiaan perkara, fasilitas video conference dan perangkat peradilan berbasis teknologi, pendokumentasian, publikasi, koordinasi dini dengan peserta, penyelenggaraan dan pengawas pemilu terkait kepastian jadwal dan komitmen menjaga pemilu berintegrasi. Selain itu, MK mengantisipasi dengan menyempurnakan beberapa peraturan MK.

Antara lain MK mengadopsi putusan sela, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik, faksmili, persidangan jarak jauh (video conference), dan alat bukti informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik. MK juga menetapkan peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang terkait, yaitu: PMK No. 16 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kedua, PMK No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ketiga, PMK No. 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik (Electoral Filling) dan permeriksaan persidangan jarak jauh (video conference)

MK berpengalaman mengadili perselisihan hasil pemilu, baik pemilu legislatif, presiden, maupun kepala daerah. Harapan terakhir pihak-pihak yang dirugikan dari hsil perolehan suara, baik karena kesengajaan atau kelalaian, kesalahan teknis atau human error disandarkan pada MK. Pada Pemilu 2004, dari 247 perkara yang diajukan Partai Politik, perorangan calon anggota Dewan Perweakilan Daerah dan seorang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah ditangani dengan cepat dan relatif tidak menimbulkan kontroversi. MK menegaskan tidak hanya sebagai pengadilan ‘kalkulator”, tetapi dengan terjadinya pelanggaran sistematis, tersturktur, dan masif atau serius dan signifikan, MK memerintahkan pemilu ulang. MK mendudukan sebagai peradilan konstitusi dengan mengedepankan keadilan substantif (subtantif justice) dan tidak membiarkan pelanggaran konstitusi dengan pemilu tidak dilaksanakan secara demokratis dan sesuai asas-asas pemilu menurut UUD 1945.

B. PEMBAHASAN

Keadilan dalam terminologi hukum diterjemahkan sebagai keadaan yang dapat diterima akal sehat secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar. Sementara John Rawls mengemukakan dalam A Theory of Justice,[2] keadilan adalah fairness, yaitu kondisi yang dibangun di atas dasar pandangan setiap individu memiliki kebebasan, status quo awal yang menegaskan kesepakatan fundamental dalam kontrak sosial adalah fair. Inilah posisi orisinal manusia ketika bergabung dalam komunitas bernama kontrak sosial. Gagasan utama keadilan dalam pandangan Rawls adalah bagaimana lembaga utama masyarakat mengatur hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian kesejahteraan kerja sama sosial yang dibangun. Masyarakat yang awam hukum perlu memahami soal hukum yang sederhana ini. Hakim di pengadilan boleh melepaskan diri dari belenggu undang-undang untuk membuat putusan berdasar keyakinannya guna menegakkan keadilan subtantif. Hal ini bukan hanya ada dalam teori atau tradisi hukum negara tertentu, tetapi juga dalam sistem hukum Indonesia.

Secara spesifik, Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaan yang dikenal dengan “posisi asali” (orginal postion) dan “selebung ketidaktahuan” (veil of ignorance). Rawls berusaha memosisikan adanya situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang yang di dalam masyrakat. Serta tidak ada pihak yangyang memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasaan, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga, orang-orang tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang. Ini yang dimaksud Rawls sebagai “posisi asali” yanng bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar masyrakat (basic structure of society).

Sementara itu, konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Melalui dua teori tersbut, Rawls mencoba menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil. Itulah sebabnya mengapa Rawls menyebutnya teorinya tersebut sebagai “justice as fairness[3].

Rawls menjelaskan bahwa para pihak di dalam posisi asali masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar  yang paling luas dan kompatibel dengan kebebasan-kebebasan sejenis bagi orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga: (a) diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota masyrakat uang paling tidak diuntungkan, dan (2) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang yang dalam keadaan diamana adanya persamaan kesempatan yang adil. Sedangkan prinsip kedua bagian (a) disebut sebagai “prinsip perbedaan” dan bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan

“Prinsip perbedaan” pada bagian (a) berangkat dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah. Sementara itu prinsip persamaan kesempatan yang terkandung pada bagian (b) tidak hanya memerlukan prinsip kualitas kemampuan semata, namun juga adanya dasar kemauan dan kebutuhan dari kualitas tersebut. Sehingga dengan kata lain, ketidaksamaan kesempatan akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan dan kebutuhan dapat dipandang sebagai sesuatu yang nilainya adil berdasarkan perspektif Rawls.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip tersebut, Rawls meneguhkan adanya peraturan prioritas ketika antara prinsip satu dengan prinsip yang lainnya saling berhadapan. Jika terdapat konflik di antara prinsip-prinsip tersebut, prinsip pertama haruslah ditempatkan di atas prinsip kedua, sedangkan prinsip kedua (b) harus diutamakan dari prinsip kedua (a). Dengan demikian, untuk mewujudkan hak-hak dasar sebagai nilai yang tertinggi dan kemudian harus diikuti dengan adanya jaminan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu. Pada akhirnya, Rawls juga menisbatkan bahwa adanya pembedaan tertentu juga dapat diterima sepanjang meningkatkan atau membawa manfaat terbesar bagi orang-orang yang paling tidak beruntung.

Relevansi Konstitusi

Pinsip-prinsip keadilan yang disampaikan john Rawls pada umumnya sangat relevan bagi negara-negara yang sedang berkembang,seperti indonesia. Relevansi tersebut semakin kuat tatkala hampir sebagian besar populasi dunia yang menetap di indonesia masih tergolong sebagai masyarakat kaum lemah yang hidup di bawah garis kemiskinan. Akan tetapi, sebenarnya bangsa indonesia telah menancapkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegaranya atas dasar keadilan sosial. Dua kali istilah “keadilan sosial” disebutkan di dalam alinea kempat pembukaan UUD 1945 dengan demikian, keadilan sosial telah diletakkan menjadi salah satu landasan dasar dari tujuan dan cita negara (staatsidee) sekaligus sebagai dasar filosofis bernegara yang termaktub dalam pada sila kelima dari pancasila. artinya, sejak awal the founding fathers mendirikan atas pijakan untuk mewujudkan kedilan sosial baik untuk warga negaranya sendri maupum masyarakat dunia.

Apabila kita sejajarkan antara prinsip keadilan Rawls dan konstitusi, maka dua prinsip keadilan yang menjadi premis utama dari teori Rawls  juga tertera dalam konstitusi indonesia, terlebih setelah adanya perubahaan UUD 1945 melalui empat tahapan. Prinsip kebebasan yang sama (equal liberty principle) tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (constitutional rights and freedoms of citizens) yang dimuat di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia diantaranya yaitu Pasal 28E UUD 1945 mengenai kebebasan memeluk agama ( freedom of religion), kebebasan menyatakan pikiran sesuai hati nurani (freedom of conscience), serta kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat (freedom of assembly and speech).

Begitu pula dengan prinsip kedua bagian pertama sebagai prinsip perbedaan (difference principle), konstitusi indonesia mengadopsi prinsip yang sama pada pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “ setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guana mencapai persamaan dan keadilan”. Dari sinilah dasar penerapan affirmative action atau positife discrimination dapat dibenarkan secara konstitusional. Terhadap prinsip persamaan kesempatan (equal oppurtunity principle) sebagai prinsip kedua bagian kedua teori keadilan Rawls, konstitusi indonesia tegas menjamin konstitusi (constitutional guarantee) yang serupa, sebagaimana salah satunya termuat pada pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Pasal 28D Ayat 1 juga menegaskan, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan ”kepastian hukum yang adil”. Jadi. tekanannya bukan pada kepastian hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil. Dengan demikian  dapat dikatakan bahwa secara nyata telah memasukan prinsip keadilan yang digagas oleh John Rawls ke dalam batang tubuh konstitusi.

Masih terkait dengan konstitusi, Rawls juag menggarisbawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitusional yang berlandasakan nilai-nilai moral. Dengan kata lain, Rawls menempatkan moral konstitusi (constitusional morality) untuk menentukan apakah institusi yang diatur di dalamnya sudah bersifat adil. Oleh karenanya menurut Rawls, antara moral dan konstitusi, keduanya saling membutuhkan satu sama lain guna mewujudkan tatanan dasar kehidupan sosial dan bernegara. Artinya, konstitusi haruslah berlandaskan nilai-nilai moral dan sebaliknya juga agar berlaku efektif maka nilai-nilai moral harus didukung oleh konstitusi.

Terhadap konsep demokrasi, Rawls memilih pelaksanaanya berdasarkan demokrasi konstitusional (constitutional democrazy) yang diwujudkan dengan keberadaan badan-badan perwakilan yang keanggotaanya dipilih melalui cara-cara yang adil. Kendatipun demikian, Rawls tetap membuka ruang adanya pembatasan terhadap kebebasan berpolitik. Akan tetapi pembatasan tersebut haruslah memberikan jaminan dan manfaat yang sama bagi kelompok atau golongan yang kurang beruntung (the least advantaged).

Makna Kekuatan Putusan MK yang Final dan Mengikat

Kedudukan kekuasaan kehakiman dalam negara hukum indonesia merupakan hasil perjuangan politik yang dipengaruhi oleh berbagai varieabel, baik itu varieabel sosial, politik, budaya, agama, keamanan, pendidikan maupun hukum. Banyak pandangan dan keinginan yang dilontarkan diri berbagai komponen bangsa dimana menghendaki adanya perubahaan politik dan perubahan hukum melalui perubahan struktur ketatanegaraan pada kekuasaan kehakiman yang merupakan pilar dalam menjaga indonesia sebagai negara hukum. Kekuasaan kehakiman dimana Mahkamah Agung tidak lagi menjadi lembaga tunggal dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Disamping itu, lembaga tinggi negara yang lain adalah makhamah konstitusi yang berwenang mengawal konstitusi serta komisi yudisial yang bertugas untuk mengawasi para hakim di peradilan umum.

Kehadiran MK sesuai dengan ketentuaan dasar yang mengatur tentang MK dinyatakan  dalam UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) bahwa: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terkahir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memtus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemililhan umum. Selain itu, dalam rangka mewujudkan sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balances.[4] Dimana menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Untuk itu keberadaan MK merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara dimana setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain, dengan harapan tidak terjadi penyalagunaan kekuasaan masing-masing oragan yang bersifat independen.[5] Artinya kewenangan yang diberikan konstitusi dan UU tersebut harus dipergunakan sesuai dengan maksud pemberian wewang itu.

Secara harfiah, putusan MK yang bersifat final dan mengikat memiliki makna hukum tersendiri. Frase “final” dalam kamus besar bahan indonesia diartikan sebagai “terakhir dari rangkaian pemeriksaan”[6] sedangkan frase mengikat diartikan sebagai “menyatukan”, “mengeratkan”. Bertolak dari arti harfaih ini maka frase final dan frase mengikat, saling terkait sama seperti dua sisi mata uang artinya akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuataan mengeratkan atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi. Makna harfiah tersebut, bila dikaitkan dengan putusan final dan mengikat dari putusan MK artinya tidak ada upaya hukum lain lagi atau telah tertutup segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum, oleh karenanya putusan tersbut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut, walaupun pihak-pihak tertentu yang merasa keadilannya terganggu. Tatkala putusan tersbut diucapkan dalam sidang pleno, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat (verbindende kracht).

Putusan MK yang final dan mengikat tersebut, tidak dapat dilepaskan dengan asas erga omnes yang diartikan dengan mengikat secara umum dan juga mengikat pada obyek sengketa. Apabila suatu pertauran perundangan-undangan oleh hakim dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, berarti peraturan perundang-undangan berakibat menjadi batal dan tidak sah untuk mengikat setiap orang.[7] Putusan MK memiliki kekuatan mengikat secara hukum terhadap semua komponen bangsa termasuk obyek yang disengketa.

Secara substansial makna hukum dari putusan hukum MK yang final dan mengikat dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

1. Menjaga konstitusi (the guardian of constitution), menafsirkan konstitusi (the intrepenter of constitution), menjaga demokrasi menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap UU.

Dengan adanya MK, proses penjaminana demokrasi yang konstitusional diharapkan dapat diwujudkan melalui proses penjabaran dari empat kewenangan konstitusional (constitusional entrusted powers) dan satu kewajiban (constitusional obligation). MK bertugas melakukan penyelesaian persengketaan yang bersifat konstitusional secara demokratis.[8] Karean itu MK ahrus memberikan secara seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan MK didalam sistem ketatanegaraan.[9]

2.  Membumikan prinsip negara hukum

MK sebagai lembaga pengawas hukum tertinggi, makna hukumnya adalah membumikan negara hukum indonesia yang berdasarkan pancasila, dimana melalui putusan MK mengadili dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan adtribusi yang diberikan kepadanya untuk menjaga, keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Negara pun harus tunduk terhadap putusan MK tersebut sebab dalam menjalankan tugas adalah hubungan fungsional yang proposional antar kekuasaan-kekuasaan negara. Oleh karena itu, tatkala terjadi sengketa kemudian gagal dimusyawarahkan maka diselesaikan melalui MK hal ini untuk menjaga keseimbangan antara hak dam kewajiban masing-masing pihak yang berkepentingan.

3. Membangun sebuah penegakan hukum

Putusan MK yang final dan mengikat dapat dimaknai sebagai penegakan hukum tata negara. Menyangkut pengontrolan terhadap produk politik yaitu UU yang semua ini tidak ada lembaga yang dapat mengontrolnya. Disisi lain, juga dapat menegakkan hukum dimana memutuskan tentang benar salahnya Presiden atau Wakil Presiden yang dituduh oleh DPR bahwa melakukan perbuatan melanggar hukum. Demikian juga dapat memutuskan tentang sengketa-sengketa khusus yang merupakan kewenangannya termasuk memutuskan untuk membubarkan partai politik. Dengan demikian hal ini sangat diharapkan sebagai wujud perlindungan hak-hak masyrakat dan juga menempatkan semua orang yang sama di mata hukum (equality before the law)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaanya harus memberi manfaat bagi masyrakat.[10] Dengan demikian penegakan hukum secara adil karena hukum tidak identik dengan keadilan.[11]

4. Perekayasaan hukum

Frase “rekayasa” diartikan sebagai penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam pelaksanaan seperti perancangan, pengoperasian kerangka dan peralatan serta sistem yang ekonomis dan efisien.[12] Rekaya politik hukum artinya mengkonstruksi sebuah norma hukum yang dipergunakan untuk merekayasa kondisi sosial politik menuju cita-cita negara hukum indonesia. Rekayasa hukum dilakukan dengan cara: pertama, melakukan pengujian UU terhadap UUD. Kedua, memutus sengketa-sengketa yang bersifat khusus: sengketa antar kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, memutus tentang pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum.

Dengan demikian, nilai mengikat dari putusan MK yang final adalah sama dengan nilai mengikat UU hasil produk politik, alat kontrol terhadap masyarakat dan penguasa serta memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh komponen bangsa.

Kekuatan Memaksa Putusan MK yang Final dan Mengikat

Putusan MK yang final, mengikat seluruh komponen bangsa, dan juga mengikat obyek yang disengketakan. Sesuai dengan kewenangan MK yang menjalankan fungsi peradilan dan fungsi poltik hukum, tentu putusannya memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan politik namun tidak bersifat memaksa (imperatif) melainkan sifatnya adalah fakultatif (pelengkap) atinya dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang berupa pengecualian. Oleh karena itu, pembuat rancangan undang-undang tidak sekedar membentuk rancangan undang-undang akan tetapi juga bertanggungjawab terhadap substansinya. Dan juga harus bertanggung jawab memikirkan pelaksanaan yang berhasil guna dari rancangan undang-undang tersebut. Implikasi yang diharapkan adalah memwujudkan pemerintahan yang bersih dan kredibel.[13]

Mengkaji ketentuan dasar dan undang-undang organik yang mengatur tentang MK ternyata tidak ada satu pasal pun yang mengatur sistem pelaksanaan putusan MK yang final dan mengikat tatkala tidak dilaksanakan. Hal ini menunjukkan kelemahan sistem. Oleh karenanya, kelemahan tersebut dapat disiasati dengan membentuk lembaga pelaksana putusan MK atau menambah kewenangan untuk melaksanakan putusannya sendiri dengan mengadakan perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat

Akibat hukum diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum[14] putusan MK merupakan suatu peristiwa hukum dimana terjadi proses persidangan karena, adanya sengketa yang dimohonkan untuk diputus akibat hukum dari putusan MK yang final dan mengikat dibagi ata sdua bagian yaitu akibat hukum dalam makna positif dan akibat hukum dalam makna negatif.

Adapun akibat hukum dalam makna positif dibagi dalam:

1. Mendorong terjadinya proses politik

Pertama, amendemen atau merubah undang-undang atau membuat undang-undang baru, akibat hukum dari putusan MK yang telah memutuskan tentang sebuah undang-undang yang bertentangan dengan UUD

Kedua, proses politik akan terjadi akibat dari putusan MK tentang hasil pemilihan umum

Ketiga, putusan MK yang menyatakan adanya pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 akibat adanya putusan MK.

2. Mengakhiri sebuah sengketa hukum

Ketentuan pasal 10 ayat (1) UU No 24 tahun 2003 butir b,c, dan d menetukan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun akibat hukum dalam makna negatif dibagi didalam:

1. membatalkan sebuah keputusan politik dan atau sebuah undang-undang hasil produk politik.

Putusan MK yang final dan mengikat dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas oleh pembuat undang-undang yang melibatkan dua kekuatan besar yaitu: kekuatan legislatif (DPR) dan kekuasaan eksekutif (pemerintah). Putusan MK ternyata membatalkan putusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang hal tersebut merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh MK dalam menjalankan fungsinya sebagai the guardian of constitution dan the interpreter of constitution serta the guardian of the democratic process dan the protector of human right

2. Terguncang rasa keadilan pihak-pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan MK yang final dan mengikat

Putusan MK yang final dan mengikat tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasakan putusan tersebut untuk menempuh jalur hukum lain. Oleh karena itu, secara psikologi hukum pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan tersebut menjadi tergoncang akibat hukum dari putsan tersebut. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum tidak hanya keadilan melainkan jug kepastian hukum dan kemanfaatan idealnya. Hukum memamng harus mengakomodasi ketiganya. Putusan MK sedapat mungkin merupakan resultante dari ketiganya.

Nilai keadilan mempunyai aspek empiris juga, disamping aspek idealnya. Maksudnya adalah apa yang dinilai adil, alam konteks hukum, harus hukum, harus dapat diaktualisasikan secara kongkrit menurut ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaatnya. Dengan adanya ukuran manfaat nilai keadilan ini pada akhirnyakeadiln dapat dipandang menurut konteks empiris juga. Tatkala merasa nilai-nilai keadilan terabaikan maka secara hukum tertutup segala kemnungkinan untuk menempuh jalur hukum yabg lain. Secara ideal tergoncang nilai-nilai keadilan para pencari keadilan. Disnilah fungsi keadilan berfungsi menetukan secara nyata, apa yang pantas (sebanding atau setimpa) diterima oleh seseorang sebagai konsekuensi hukum lanjutan dari norma hukum yang mengaturnya.[15]

3. Dalam perspektif ke depan dapat membawa pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri

Pembusukan hukum terkait dengan lemahnya penegakkan hukum. Apabila tidak dilaksanakan karena tidak mempunyai kekuatan memaksa (eksekutorial) sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas (law in book). Tatkala penegakan hukum terhadap putusan MK justru dapat menurunkan kewibawaan hukum lembaga tersebut serta dapat membuat masyarakat menjadi kacau balau (chaos), merupakan normless society dalam kenyataan (in het werktlijkheid).[16] Penegakan hukum buruk (atau dilaksanakan tidak benar dan korup) maka citra atau persepsi orang banyak terhadap hukum menjadi buruk serta koruptif pula.[17] Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus dibuatnya dan pada akhirnya timbul keresahan.[18]

PENUTUP

Mengkaji makna hukum putusan final dan mengikat justru melahirkan beberapa problematik yaitu problematik filosofis, yuridis, sosial, politik, dan teoritik.

Pertama, Problematik filosifis. Putusan MK yang bersifat final diartikan sebagai putusan yang lansung memperoleh putusan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 dan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaiman diteagskan dalam Pasal 47. Hal ini dapat diartikan bahwa segala kemungkinan telah tertutup bagi pencari keadilan untuk menempuh upaya hukum lain, tatkala merasa keadilannya terganggu akibat dari putusan MK yang mengikat tersebut. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan yang keadilannya terganggu, tidak dapat berbuat apa-apa karena keadilannya telah dipasung dengan putusan tersebut. Hal ini merupakan sebuah problematik filosofis.

Kedua, problematik yuridis. Dari aspek hukumnya maka MK yang bersifat final dan mengikat dapat melahirkan lahan hukum baru tatkala putusan MK diabaikan dan atau tidak dilaksanakan justru putusan tersebut menjadi mengambang (floating execution). Kemungkinan hal ini akan terjadi karena putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang dapat memaksa pihak-pihak tertentu untuk melaksanakannya. Hal ini justru membuat pembusukan hukum dari dalam hukum itu sendiri tidak adanya ketidakpastian hukum.

Ketiga,  problematik sosial. Tatkala ketidakpastian hukum muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, justru membuat situasi hukum, sosial, politik, ekonomi, keamanan, persatun dan kesatuan menjadi chaos. Tatkala situasi ekonomi, sosial, politik dan hukum menjadi chaos. Maka sulit diprediksi tingkah laku hukum sehingga akan terjadi kekacuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga banyak melahirkan masalah sosial. Hal tersebut dikarenakan kelemahan sistem dan kevakuman norma yang mengatur tentang mekanisme pelaksanaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat secara paksa.

Keempat, problem politik. Esensi yuridis dari putusan MK yang bersifat final adalah memiliki kekuatan mengikat sesuai dengan asas erga omnes dalam kekuasaan kehakiman yaitu mengikat secara umum semua pihak termasuk mengikat obyek yang disengketakan. Aspek politisnya, MK menjalankan dua fungsi. Pertama, fungsi peradilan berkaitan denagan pelaksanaan kewenangan menyelesaikan sengketa-sengketa khusus yang diajukan ke MK. Dan kedua, fungsi pembentukan hukum merupakan bagian politik hukum, artinya MK diberi kewenangan untuk membuat norma hukum yang bersifat khusus berkaitan dangan kewenangannya untuk memeriksa dan memutuskan hal yang bersifat sengketa dan melakukan pengujian UU terhadap UUD.

Kelima, probelm teoritik. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat bila dikaitkan dengan pandangan hans kelsen yang menyatakan bahwa: jika pengadilan diberi wewenang untuk menciptakan norma individual dan norma umum, ia akan bersaing dengan organ legislatif yang dibentuk oleh undang-undang, ini terjadi desentralisasi fungsi legislatif.[19] Pada satu sisi, putusan MK dinilai tidak responsive/populistik yang dapat melukai keadilan masyrakat atau keadilan pihak-pihak tertentu, maka secara teoritik bagaimana cara membatalkan putusan tersebut? Padahal putusan MK merupakan sebuah produk hukum yang bersifat final dan mengikat. Secara teoritik, tentu itu melanggar prinsip negara hukum dan kekuasaan kehakiman karena putusan tersbut tidak dapat diuji oleh lembaga manapun.

Akhirnya dengan keberadaan MK dengan peraturan MK 2009 seperti yang telah dijelaskan diatas dapat mengisi dan melengkapi peraturan undang-undang yang telah ada. Dukungan dan komitmen semua pihak menghargai suara rakyat menentukan kualitas demokrasi kita. Pelanggaran pidana atau adminstratif harus selesai secara adil dan cepat, meskipun demikan upaya prefentif harus dibarengi mekanisme represif di MK saat mengadili perkara. Ketua MK, Moh. Mahfud MD. Mendeklarasikan MK sebagai lembaga penegak keadilan substantif dalam rangka menghadapi pemilu dan semoga keadilan substantif menjadi kenyataan pada pemilu 2009 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Daftar Pustaka

Rawls, John. 2005. A Theory of Justice (Edisi Revisi). Cambridge: Belknapp Press.

Rawls, John. 2003. Justice As Fairness A Restatement (edisi ke 3). London: Harvard University Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta. Konstitusi Press.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departeman Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Jakarta. 2001.

Kelsen, Hans. 2006. Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Murni Ilmu Hukum Normatif, Nusanemedia & Nuansa.

Anam seidamn, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyserkere, 2002. Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahaan Masyarakat  yang Demokratis, penerjemah Yohanes Usfunan, et Al, Elips Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Mertokusuma, Sudikno. 1996. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 Terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, 2007

Gunawan .S. 1990, Dialektika Hukum dan moral dalam pembangunan masayarakat Indonesia, Yogyakarta: Kanisius.

Siregar, bismar. 1996. Rasa Keadilan. Surabaya: Bina Ilmu

Majalah Konstitusi, berita Makhamah Konstitusi No. 27 Maret 2009 dan No. 28 April 2009

Jurnal Konstitusi vol 6 Nomor 1, April 2009

Ali, Ahmad. 2002. Menguak tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Ibrahim R. 2003. Sistem Pengawasan konstitusional Antara Kekuasaan Legislatif dn Eksekutif dalam Pembahuruan Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: Disertasi, Universitas padjajaran

Mahkamah Konstitusi dan KRHN. 2004. Cetak Biru, Membangun Makhamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya. Jakarta

Moh. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES.

——. 2000. Demokrasi dan Konsultasi di Indonesiastudi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta.

Thaib, Abdul Rasyid. 2006. Wewenang Makhamah konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Yogyakarta: liberty.

Syahrizal, Ahmad. 2006. Peradilan Konstitusi, Suatu Study tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita

Sutioso, Bambang. dan Puspitasari, Sri Hastuti. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.


[1] The guidelines for international electoin obseving, pamberton.

[2] John Rawls, 2005. A Theory of Justice (Edisi Revisi). Cambridge: Belknapp Press.

[3] John Rawls, 2003. Justice As Fairness A Restatement (edisi ke 3). London: Harvard University Press.

[4] Jimly Asshiddiqie, Pengantar  Ilmu Hukum Tata Negara,  Konstitusi Press, Jakarta. 2006. Hal 20

[5] Ibid. Hlm 22

[6] Kamus besar bahasa indonesia, departeman pendidikan nsional dan balai pustaka, jakarta. 2001. Hlm 317

[7] S.F. Marbun, peradilan… op.cit, hlm. 211

[8] Disusun atas  kerja sama Makhamah Konstitusi dan KRHN, Cetak Biru… Op.Cit, hlm, 46

[9] Ibid, hlm 46

[10] Sudikno mertokusuma, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 141

[11] Ibid, hlm, 141

[12] Hasan Alwi, Kamus Besar… Op.cit, hlm 942

[13] www.mahkamahkonstitusi.go.id Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-V/2007 terhadap permohonan pengujian undang-undang republik indonesia nomor 32 Tahun 2004 terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, 2007, hlm. 62

[14] Anam seidamn, Robert B. Seidman dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahaan Masyarakat  yang Demokratis, penerjemah Yohanes Usfunan, et Al, Elips Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 58

[15] E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai, Kompas,  Jakarta, hlm 96

[16] Ibid, hlm 100-101

[17] H.M. Laica Marzuki, Berjalan-jalan… Op.Cit, hlm. 95

[18] Ibid, hlm. 96

[19] Hans Kelsen, Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Murni Ilmu Hukum Normatif, Nusanemedia & Nuansa, 2006, hlm. 227

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: