Oleh: tyokronisilicus | 21 Mei 2010

ANCAMAN PIDANA DAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI

PENDAHULUAN

Perundangan–undangan pidana positif, sebagai satu bidang hukum yang menggunakan sistem sanksi sebagai penguatnya, ialah sanski yang bersifat kepidanaan. Sanksi ini akan menjadi tumpuan harapan, manakala sanksi-sanksi dalam bidang hukum lainnya tidak mampu merubah bentuk-bentuk perilaku yang bersifat soial menjadi taat terhadap norma-norma hukum yang mengaturnya. Hukum pidana positif di indonesia selama ini menganut dua jalur sistem ialah sistem pidana dan sistem tindakan.

Dengan sistem pidana dimaksudkan sebagai suatu sistem sanksi  dimana pihak yang melanggar norma-norma undang- undang pidana diancam dengan seperangkat pidana yang bervariasi dari bentuk pidana pokok dan pidan tambahan. Sedangkan sistem tindakan ialah suatu sistem perlindungan masyarakat terhadap bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang yang bersifat sosial dan pelakunya memiliki sifat-sifat/kondisi khusus, yang tidak memungkinkan digunakannya sistem sanski pidana.

Tindakan- tindakan yang bersifat khusus ini dapat pula kita temui sebagai salah satu bentuk pidana dalam Undang-undang No.7/Drt/ lembaran negara 1955 No 27 tambahan lembaran negara 801 sebagaimana diubah dan ditambah tentang “ pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi” baik yang bersifat pidana maupun tindakan yang bersifat sementara yang dikenakan terhadap tersangka tindak pidana ekonomi dalam rangka pengusutan dan penuntutan.

Tindak pidana di bidang ekonomi sebagai tindak pidana di bidang ekonomi yang sempit bersumber pada Undang-undang No 7 darurat tahun 1955 ini merupakan kumpulan berbagai aturan perundangan-undangan di bidang ekonomi yang berlaku dan yang memuat ketentuan pidana. Hal ini menunjukkan kekhususan daripada Undang-undang No 7 darurat tahun 1955 yang memerlukan juga perhatian khusus berhubungan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tersebut yang sering kali mengalami perubahan-perubahan secara cepat menngakui perubahan keadaan sosial ekonomi.

Disamping hal tersebut, pada tahun yang sama keluar pula undang-undang yang menentukan tentang pemberatan ancaman pidana untuk tindak pidana ekonomi, ialah Undang-undang No 21/Prp/ 1959.

PERMASALAHAN

Undang-undang No.7/drt/1955 dengan tujuan untuk unifikasi/kesatuan perundang-undangan pidana dalam bidang ekonomi serta efektifitas pemberatasan ekonomi tindak ekonomi. Dari pertimbangan perundangan-undangan yang merupakan tujuan dibentuknya Undang-undang pidana pemberantasaan tindak pidana ekonomi (selanjutnya disebut UUTPE), maka dalam hal ini seharusnya suatu peraturan di dalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Sebagai undang-undang pidana yang ada diluar kodifikasi, maka UUTPE ini di dalamnya banyak ketentuan-ketentuan yang merupakan penyimpangan dari bagian umum dari KUHP. Hal ini dimungkinkan karena adanya aturan penutup buku 1 pasal 103 KUHP. Sebagai suatu peraturan hukum yang mencoba mempengaruhi bidang ekonomi, dimana di dalamnya menganut suatu sistem nilai yang berbeda dengan bidang ilmu hukum, maka kita temui di dalam UUTPE tersbut pelbagai pasal dalam aturan umum yang terdapat dalam KUHP.

Penyimpangan-penyimpangan dari azas-azas dan prinsip-prinsip yang dianut oleh KUHP. Telah diketemukan dalam UU No7 darurat 1955. hal ini menunjukkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut mengalami perubahan-perubahan secara cepat mengikuti perubahan keadaan sosial ekonomi. Karena ekonomi merupakan cabang ilmu yang tunduk kepada norma-norma yang ada padanya, maka dalam penjatuhan pidana pun hal ini harus menjadi pertimbangan demi efektifitas pemidanaan itu sendiri dan efektifitas prevensi umumnya

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM TPE

Dalam UU No 7/Drt/1955, kualifikasi tindak pidana ekonomi menggunakan ukuran sebagai berikut:

  1. pertama-pertama diseahkan kepada UU yang bersangkutan, artinya bahwa suatu jenis tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan itu apakah tindak pidana (pelanggaran maupun kejahatan) diserahkan sepenuhnya kepada UU yang bersangkutan
  2. dalam hal dimana UU tidak menentukan, maka dalam hal ini yang dipakai ukuran adalah unsur “kesengajaan” artinya: apabila dilakukan sengaja, maka merupakan kejahatan sedangkan dilakukan tidak sengaja, maka tindak pidana tersbut merupakan pelanggaran

dengan demikian, maka apa yang diatur dalam UUTPE berlainan dengan apa yang ditentukan dalam KUHP. Dalam KUHP pembentuk UU tidak memberikan ukuran mengenai tindak pidana itu merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Pembeda antara kejahatan dengan pelanggaran berkembang dalam pendapat para sarjana.

PEMBAHASAN

Sebagai suatu aturan hukum, maka hukum pidana di bidang perekonomian menggunakan sistem sanksi kepidanaan dimana ada 2 sistem yaitu, sistem altenatif dan kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam pasal-pasalnya yang memuat kata kata dan/atau yang berarti, Hakim diberi kebebasan untuk menerapkan sistem penjatuhan pidana baik yang bersifat alternatif maupun sistem penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif.

Dengan diundangkan UU No 5/PNPS/1959, maka ancaman pidana terhadap  tindak pidana ekonomi berubah menjadi hukuman penjara sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya dua puluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, bagi orang yang melakukan tindak pidan ekonomi yang mengetahui atau patut menduga, bahwa tindak pidana itu akan menghalangi-menghalangi program pemerintah, yaitu memperlengkapi sandang, pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik

Jadi sesudah tahun 1959, dengan dikeluarkanya UU No 5/PNPS/1959, maka yang dipakai hanya sistem penjatuhan pidana, ialah sistem kumulatif, artinya hakim harus menjatuhkan pidana pokok lebih dari 1 (satu) macam. Misalnya pidana penjara dan pidana denda. Dengan demikian, maka sejak tahun 1959, dengan keluarnya peraturan tersebut di atas, maka hakim dalam putusannya harus menjatuhkan pidana kumulatif, dimana tidak dimungkinkan lagi penjatuhan pidana penjara saja atau pidana denda saja

Disamping hal tersebut pada tahun yang sama keluar pula UU yang menentukan tentang pemberatan ancaman pidana untuk tindak pidana ekonomi ialah UU No.21/Prp/1959, dimana dalam pasal 1 menetapkan:

  1. pelanggaran terhadap TPE seperti yang dimaksud dalam UU No 2/Drt/1959 sebagiman diubah dan ditambah dengan UU darurat No 8 tahun 1958 dihukum dengan hukuman penjara atau kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam UU darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang diteapkan dalam UU darurat tersbut
  2. jikalau tindak pidana  yang dilakukan dapat menimbulkan kekacuan di bidang perekonomian dalam masyrakat, maka pelanggaran di hukum dengan hukuman mati atau hukaman penjara seumur hidup atau hukuman penjara selama-lamnya 20 tahun dam hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam UU darurat tersebut dalam ayat (1)

jadi, ada 3 hal yang dapat disimpulkan sejak keluarnya dua peraturan tersebut, ialah:

  1. sejak saat itu, Tindak Pidana Ekonomi tidak lagi mengenal Tindak Pidana Ekonomi dalam bentuk pelanggaran, yang ada hanyalah kejahatan
  2. ada pemberatan ancaman pidana
  3. sejak keluarnya Undang-undang tersebut, maka sistem penjatuhan pidana yang dipakai adalah penjatuhan pidana kumulatif, artinya hakim harus menjatuhkan pidana pokok lebih dari 1 macam. Misalnya pidana penjara dan pidan denda. Dengan demikian, dengan keluarnya peraturan tersebut diatas, maka hakim dalam putusannya harus menjatuhkan pidana kumulatif, diman tidak dimungkinkan lagi penjatuhan pindana penjara saja atau pidana denda saja.
  4. berlakunya asas minimum umum dalam penjatuhan pidana untuk TPE.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penegasan dari pasal 16 ayat (6) Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Istilah “seorang yang tidak dikenal” sebagai yang termaksud dalam pasal 16 ayat (6) dari Undang-undang No. 7 Drt tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ditegaskan dengan menambah pasal 16 tersebut dengan ayat-ayat (7), (8) dan (9) sebagai berikut : (7) Yang diartikan dengan “seorang yang tidak dikenal” termaksud pula :

  1. setiap orang yang diketahui namanya dan tempat kediamannya diluar negeri yang telah dipanggil dengan perantaraan Perwakilan Republik Indonesia yang bersangkutan atau dengan surat panggilan yang ditempelkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya;
  2. setiap orang yang diketahui namanya, akan tetapi tidak diketahui tempat kediamannya, yang telah dipanggil dengan surat panggilan yang ditempatkan pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri atau yang ditempatkan dalam satu surat kabar atau lebih dan tidak datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya. Pemberitahuan putusan Pengadilan kepada orang-orang tersebut dalam huruf a dan huruf b dilakukan dengan penempelan surat pemberitahuan itu pada tempat pengumuman di Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau dengan penempatan dalam satu surat kabar atau lebih yang akan ditunjuk oleh Hakim. (8) Ayat-ayat (3), (4) dan (5) dari pasal 16 berlaku terhadap perkara-perkara tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) dari pasal itu. (9) Orang-orang tersebut dalam ayat-ayat (6) dan (7) tidak boleh diwakili oleh siapapun juga.

Sanksi-sanksi yang dimuat dalam UU NO. 7/Drt/1955 diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis hukuman yakni:

A.  Hukuman pokok

Hukuman pokok tersebut dimuat pada pasal 6 UU no 7/Drt/ 1955 yang menurut penjelasan resmi dijelaskan antara lain sebagai berikut: “ hukuman pokok sama dengan hukuman pokok yang disebut dalam KUHP (ps. 10 KUHP) akan tetapi maksimum pokok itu adalah lebih berat.

Hukuman pokok ini telah mengalami perubahan-perubahan, antara lain:

→ berdasarkan pasal 11, pasal 6 ayat i sub a kata-kata lima ratus ribu diubah menjadi satu juta

→berdasarkan UU No 21/Prp/1959 yang meuat sanksi antara lain sebagai berikut: denda 30 kali (30 juta), jika menimbulkan kekacuan ekonomi dalam masyrakat, sanksi : hukuman mati atau 20 tahun penjara

Dalam hal ini penjelasan resmi UU No 21/Prp/1959, antara lain memuat: “menurut UU darurat nomor 7 tahun 1955 ada kemungkinan untuk hakim memilih antara hukuman badan atau denda atau menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut, menerut peraturan pemerintah pengganti UU ini hakim harus menjatuhkan kedua-dua sanksi tersebut”

B.  Hukuman tambahan

Hukum tambahan dimuat dalam pasal 7 UU 7/DRT/1955, antara lain sebagai berikut:

  1. hak-hak yang dimuat pada pasal 35 KUHP, antara lain: menjabat segala jabatan tertentu, masuk TNI, memilih dan boleh memilih, menjadi penasehat atau wali, kekuasaan bapak, perwalian, dan pengampunanatas anaknya sendiri, melakukan pekerjaaan tertentu
  2. penutupan perusahaan si terhukum, penjelasan resmi pada pasal 7 UU no 7/Drt/1955 yang berbunyi: “…….adalah suatu hukuman yang tepat bagi mereka yang berpendapat  bahwa melakukan suatu tindak pidana ekonomi adalah normal……..pada hemat mereka resiko perusahaan biasa,………”

penerapan tentang penutupan tentang perusahaan, agar diperhatikan penjelasan pasal 7 tersebut

  1. perampasaan barang-barang tak tetap tak berwujud dan yang tidak berwujud

mengenai perampasan barang-barang, dikelaskan secara rinci pada penjelasn resmi pasal 7 UU No 7/Drt/1955, antara lain sebagai berikut: “……..perampasan dapat dilakukan pada segala kejahatan ekonomi……….. lagipula perampasan itu tidak dibatasi sampai “benda” yakni barang bergerak yang berwujud, akan tetapi dapat dilakukan juga terhadap barang yang tak brgerak dan yang tak bergerak…………….”

  1. Hukuman tata tertib

sanski untuk meniadakan laba dimuat dipasal 7 ayat (1) sub e yang rumusannya antara lain sebagai berikut: “ pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tetentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuangan tertentu,…….”

jika diteliti pasal-pasal tersebut maka pada dasarnya tindakan tata tertib adalah sebagai berikut:

→ Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu

→ mewajibkan membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut lokasi

→ mewajibkan mengerjakan sesuatu atau mengadakan sesuatu

Jenis pidana tindakan tata tertib ini pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri, bersifat accesoir yang berarti tergantung ada tidaknya pidana pokok. Hal ini dikecualikan dalam hal apabila pesakitan dianggap tidak mampu bertanggungjawab secara hukum pidana. Dalam hal yang demikian. Akan dimungkinkan tindakan tata tertib dijatuhkan tersendiri tanpa pidana.

KESIMPULAN

1. tindakan yang diatur dalam UUTPE merupakan suatu refleksi sifat-sifat refleksi dalam penanganan masalah-masalah perilaku di bidang ekonomis yang bersifat a sosial

2. eksitensi UUTPE sangat tergantung pada kebijakan Nasional di bidang Ekonomi

3. hukum pidana tetap merupakan sarana terakhirdalam bidang perekonomian. Apabila sarana lain masih mampu mengatasinya, maka dipakai sarana lainnya, maka dipakai saran lainnya tersebut

hukum pidana di bidang ekonomi merupakan sarana penting bagi usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang tidak ada hentinya dalam mencapai tujuan nasional, yaitu masyrakat adil makmur. Tanpa sarana peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana dalam beberapa hal pemerintah dangan alat perlengkapaan akan mengalamikesulitan dalam usaha pengamanan atas pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi

hukum pidana di bidang ekonomi yang bersumber pada sekumpulan peraturan-peraturan yang banyak jumlahnya, tetapi cerai-berai tidak tersusun, tidak sistematis dan karenanya tidak memberikan gambaran yang jelas. Lebih –lebih peraturan –peraturan pidana di bidang ekonomi sulit untuk dimasukkan dalam satu buku undang-undang (kodifikasi) karena bersifat situasionil, diperlakukan pada suatu keadaan tertentu dan pada suatu waktu dan kadang-kadang berlangsung singkat sekali, hingga peraturan pidana di bidang ekonomi sangat peka terhadap perubahan, penggatian ataupun penghapusan.

Peraturan-peraturan aang menjadi tindak pidana ekonomi di samping masih banyak peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan pidana yang belum tergali, hingga anggapan, bahwa tindak pidana di bidang ekonomi telah lenyap dengan pengahapusan segala peraturan yang berhubungan dengan “pengendalian harga” adalah salah belaka. Hanya bertujuan menutupi kekurangan dalam pengetahuan tentang peraturan yang berjumlah banyak dan yang menjadi sumber hukum pidana dibidang ekonomi.

Inventaris atas segala peraturan-peraturan tersebut memang perlu diselenggarakan untuk diketahui berapa jumlahnya dan bagaimana luasnya pemerintah turut campur di dalam usaha rakya di bidang ekonomi. Hasil inventaris ini dapat dipergunakan dalam usaha penyusunan suatu sistem yang memberikan gambaran yang mudah dan jelas bagi para peakainya atau mempermudah di dalam mempelajarinya.

DAFTAR PUSTAKA

Soeroso SH, Tjipto, Peranan pidana dalam perekonomian. Universitas diponegoro

Soerapto, hukum pidana ekonomi, widjaja djakarta hal 91

Soeroso SH, Tjipto, hukum pidana perekonomian. Universitas diponegoro fakultas hukum, semarang, 1990.

Lubis, T. Mulya hukum dan ekonomi, beberapa pilihan masalah, pustaka sinar harapan 1987, hal 18

http://www.transparansi.or.id

Hamzah, Andi SH, “sistem pidana dan pemidanaan indonesia”, suatu catatan, hal 60

Soeroso SH, Tjipto, tindakan khusus untuk kejahatan ekonomis dalam perundang-undangan positif indonesia. Universitas diponegoro Fakultas Hukum, Semarang, 1991

http://www.legalitas.org

Arief SH, prof. Dr. barda Nawawi, masalah penegakkan hukum & kebijakan penanggulangan kejahatan, citra aditya bakti, bandung, 2001.

About these ads

Responses

  1. wah, makalah e… =’P

  2. napa ed? ni sebtulnya tugas… daripada nganggur di laptop ya saya posting di blog… tapi masih perlu banyak perbaikan…


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: