Oleh: tyokronisilicus | 30 Maret 2010

kajian ekonomi politik perubahan iklim global dalam perspektif protokol kyoto dan UUPLH 32/ 2009

ABSTRAKSI

Memisahkan atau memperlakukan ekologi dengan ekonomi politik internasional (global) sebagai bidang yang berbeda merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa sekarang. Kajian-kajian ekonomi politik global harus memperhatikan faktor-faktor ekologi. Suatu isu disebut isu global jika jaringan yang terdiri dari penduduk berbagai belahan bumi ini meyakini bahwa hal tersebut memang menjadi isu yang menyangkut kepentingannya atau kalau sejumlah besar penduduk bumi ini telah yakin bahwa isu itu memang telah menunjukkan gejala bahkan akibat yang nyata serta dirasakan dan mempengaruhi di seluruh muka bumi. Isu-isu global yang muncul dewasa ini menunjukkan pada kenyataan bahwa teknologi baru dalam tranportasi, komunikasi, produksi dan distribusi terkait dengan perusakan lingkungan hidup. Dari isu dan kenyataan yang telah berlangsung tersebut kemudian tercipta sejumlah besar kaitan antar negara, masyarakat, kota dan bahkan desa di seluruh muka bumi. Keterkaitan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai isu global mengenai lingkungan hidup, energi, pangan, kependudukan, hak asasi manusia, interdependensi/dependensi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Sehingga perlu adanya instrumen hukum internasional maupun nasional untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin memperparah kualitas lingkungan hidup umat manusia.

Maka masyarakat internasional menyepakati sebuah perjanjian internasional yang dikenal dengan Konvensi Perubahan Iklim 1992. Tujuan dari kesepakatan dokumen tersebut dipertegas kembali dalam sebuah protokol tambahan yaitu Protokol Kyoto 1997 yang memuat tentang komitmen pembatasan dan pengurangan emisi oleh negara-negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan negara yang sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim. Untuk itu, Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto pada 24 Juni 2004 dengan urutan negara ke-124 dan mengesahkannya melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change.

Dalam skala nasional agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, dan melihat Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup kurang mengakomodir perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Maka dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga perlu dibuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memperbarui Undang-undang Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: