Oleh: tyokronisilicus | 17 April 2010

KAJIAN EKONOMI POLITIK PERUBAHAN IKLIM GLOBAL DALAM PERSPEKTIF PROTOKOL KYOTO (point-point)

A. POKOK PIKIRAN

Definisi dari ekonomi politik adalah sebuah kajian aplikatif–empiris yang memperlajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosial) juga instrumen-instrumen hukum yang mengaturnya (sebagai komponen yuridis). Ekonomi politik tumbuh dari interaksi dalam kehidupan bermasyarakat dan sebaliknya diaplikasikan untuk kepentingan negara dan masyarakat, jadi tidak boleh terlepas dari kajian kemasyarakatan yaitu faktor-faktor perubahan masyarakat. Dan instrumen hukum (dalam konteks hukum) untuk mengendalikan perilaku sosial masyarakat (manusia) yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan oleh perbuatan manusia.

Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Hukum lingkungan inetrnasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara. Sedangakan hukum lingkungan itu sendiri adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan hukum. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan.

Di lain sisi penerapan moderinisasi dalam kebijakan di negara-negara berkembang (dunia ketiga) menyebabkan terbukanya peluang bagi negara-negara kapitalis untuk mengembangkan usahanya di negara berkembang melalui perusahaan-perusahaan multinasionalnya. Penerapan modernisasi dan ideologi pembangunan di negara-negara dunia ketiga, menunjukan berlawanan. yang menimbulkan dominasi peran negara dan juga kerusakan lingkungan. Hal ini menunjukan ada perbedaan kekayaan (modal) untuk melaksanakan pembangunan.

Moderinisasi di negara barat membutuhkan modal yang relatif kecil sehingga modernisasi dapat dijalankan oleh pengusaha atau masyarakat, tanpa campur tangan yang besar dari negara. Sedangkan modernisasi di negara-negara berkembang membutuhkan modal yang sangat besar karena ketertinggalan negara-negara tersebut dalam teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mau tidak mau negara terlibat dalam  proses pembangunan ekonomi yang kemudian negara terjun langsung dalam proses-proses ekonomi, seperti melakukan pemupukan modal, mendirikan perusahaan-perusahaan negara, mendorong terciptanya dunia usaha, serta campur tangan dalam regulasi di bidang industri dan perdagangan. Sehingga modernisasi di negara barat yang banyak berperan adalah aktor non-negara atau swasta yang berdamapak pada demokrasitisasi politik maka sebaliknya di negara berkembang atau negara dunia ketiga berasal dari peran negara yang sangat besar dan menciptakan pemerintahan yang dominan, yang akhirnya menempatkan pembangunan sebagai ideologi

Dalam hubungan di atas, terjadilah kolaborasi antara kekuatan kapitalisme global dengan penguasa (negara) dan pengusaha sehingga muncul “koalisi kepentingan”. Untuk kepentingan-kepentingan kelanggengan koalisi inilah maka rakyat dan lingkungan hidup akan mudah dikorbankan. Penguasa negara berkepentingan dengan keuntungan-keuntungan pribadi yang diperoleh karena kewenangannya, sedangkan kekuatan kapitalisme global (yang diresprentasikan oleh korporasi multinasional) berkepentingan dengan terus terjaganya pasokan bahan baku atau hasil produksi yang terus-menerus diperbesar demi kepentingan akumulasi modal. Dalam kerangka ini maka pembuatan peraturan lingkungan di tingkat nasional tidak akan banyak melibatkan peran masyarakat, padahal mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sesungguhnya tidak sekedar menyangkut prosedur, tetapi juga ketertlibatan pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu, masyarakat, LSM, dan organisasi profesi.

B. PERUMUSAN MASALAH

Memisahkan atau memperlakukan ekologi dengan ekonomi politik internasional sebagai bidang yang berbeda merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada masa sekarang. Kajian-kajian ekonomi politik harus memperhatikan faktor-faktor ekologi dikarenakan bumi kita cuma ada satu meskipun didalamnya telah terbagi dalama lima benua dan ratusan negara. Sehingga perlu adanya instrumen hukum internasional maupun nasional untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan dari ancaman perubahan iklim dan pemanasan global yang semakin mengkhawatirkan umat manusia.

Isu-isu global yang muncul dewasa ini menunjukkan pada kenyataan bahwa teknologi baru dalam tranportasi, komunikasi, produksi dan distribusi terkait dengan perusakan lingkungan hidup. Dari isu dan kenyataan yang telah berlangsung tersebut kemudian tercipta sejumlah besar kaitan antar negara, masyarakat, kota dan bahkan desa di seluruh muka bumi. Keterkaitan tersebut selanjutnya melahirkan berbagai isu global menegnai lingkungan hidup, energi, pangan, kependudukan, HAM, interdependensi/dependensi ekonomi, pembangunan, dan lain-lain. Suatu isu disebut isu global jika jaringan yang terdiri dari penduduk berbagai belahan bumi ini meyakini bahwa hal tersebut memang menjadi isu yang menyangkut kepentingannya atau kalau sejumlah besar penduduk bumi ini telah yakin bahwa isu itu memang telah menunjukkan gejala bahkan akibat yang nyata serta dirasakan dan mempengaruhi di seluruh muka bumi.

Seluruh umat manusia memang tengah dihadapkan pada banyak masalah lingkungan hidup, yang secara global mempengaruhi setiap orang. Dan masalah ini hanya bisa dikelola secara efektif dengan berdasarkan pada kerja sama yang dilakukan oleh semua negara atau oleh sebagian besar negara-negara di dunia. masalah-masalah yang sedang menjadi isu bersama itu diantaranya; pemanasan global (global warning), perubahan iklim serta emisi gas rumah kaca, penipisan lapisan ozon, pencemaran lingkungan hayati, penggudulan hutan, pengelolaan dasar laut dan masalah-masalah lingkungan hidup lainnya.

Peningkatan skala persoalan –persoalan lingkungan hidup baik berskala lokal maupun regional yang ditunjukan dengan adanya penurunan secara tajam kualitas udara kota, penggundulan (deforestation) dan kekeringan (desertification). Permasalahan seperti ini  telah memancing reaksi internasional, menghisap sumber ekonomi serta struktur sosial dari negara lemah dan miskin, memperluas serta memperburuk konflik dan ketegangan dalam atau antarnegara, serta mendorong peningkatan arus fungsi. Degradasi lingkungan hidup dibeberapa negara berkembang bahkan negara industri dapat mempengaruhi kepentingan politik dan keamanan.

Problem datang dari hubungan erat dan resiprokal antara munculnya persoalan lingkungan hidup dengan kemajuan ekonomi yang secara efektif terglobalisasi. Ada sejumlah persoalan ekologi yang ditimbulkan dengan adanya kemakmuran negara-negara industri, dimana kemakmuran tersebut dibangun dengan perilaku konsumsi energi tinggi yang disertai penghisapan sumber daya alam sehingga masalah ekologi yang tercakup di dalamnya memberi dampak terhadap sistem ekonomi dunia. Lalu dari sisi negara-negara berkembang, terlihat garis keterhubungan antara degradasi ekonomi, tekanan populasi dan kemiskinan.

Masalah lingkungan hidup yang diciptakan oleh kemakmuran serta sebaliknya oleh kemiskinan memicu pada meningkatnya perhatian serta kebutuhan untuk membangun mekanisme baru dalam mengimplementasikan peralihan ke arah pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Ciri-ciri dari isu lingkungan hidup yang baru adalah: isu atau masalah yang dihadapi bernuasa global, setiap pelosok dunia merasakan dampaknya, upaya penanggulangan masalah perlu ditangani bersama dan tidak bisa sendiri-sendiri secara sporadis. Perlunya konsep pembangunan berkelanjutan untuk menjadi tekad, kesepakatan, dan kepedulian global (global concern). Kesadaran atas konsep ini hendaknya menjadi kepentingan setiap negara, baik karena tingkat interdepensi tinggi yang hadir pada setiap bagian dari ekonomi global maupun karena hal itu menimbulakan persoalan penting menyangkut pelestarian sumber daya lingkungan hidup, tetapi merupakan institusi utama yang menangani bekerjanya ekonomi dunia, contohnya World Bank serta IMF.

Dengan begitu maka kecenderungan dapat dilihat menunjukkan bahwa institusi-institusi tersebut memasukkan topik kepedulian terhadap lingkungan ke dalam ruang lingkup perencanaan ekonomi serta pembuatan keputusan dengan tidak memisahkan dari keterkaitanya dengan persoalan pokok di bidang ekonomi. Dengan begitu isu lingkungan hidup tidak lagi diperlakukan sebagai ruang lingkup pinggiran. Sejak berlangsunya konferensi lingkungan hidup sedunia di stockhlom, swedia tahun 1972, masalah lingkungan hidup ini telah mendapatkan perhatian yang cukup besar. Berlanjut dengan konferensi yang sama di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992 yang disebut KTT Bumi (earth summit), pertemuan sedunia di Tokyo tahun 1996 yang membahas tentang Global Warming. kemudian KTT Bumi ke-2 di johanesburg, afrika selatan pada tahun 2002. Singkatnya dewasa ini isu tentang lingkungan telah ditanggapi secara serius.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: