Oleh: tyokronisilicus | 11 Mei 2010

perkembangan hukum lingkungan internasional untuk mengatasi perubahan iklim global (bag-1)

Dalam dua dekade terakhir ini kesadaran global akan perlunya kebersamaan masyarakatdunia untuk bersatu padu menyelamtkan planet bumi dan makhluk hidup yang beraa di dalamnya semakin menguat dan kongkrit dalam implementasinya. Karena kerusakan bumi disadari betul penyebab utamanya ternyata karena kecerobohan dan tidak arifnya manusia di bumi dalam merencanakan dan mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup dan SDA nya bagi kepentingan yang mengatasnamakan “pengembangan wilayah” dan “peningkatan kesejahteraan rakyat”. Berkurangnya cakupan hutan, diverifikasi penggunaan lahan, meningkatnya hujan asam, meningkatnya ladar CO2, penggunaan CFC, penipisan ozon di lapisan atmosfer, sering terjadi erosi dan banjir yang merugikan, pemanasan global, kemiskinan yang makin naik, muncul berbagai epidemi penyakit seperti AID/HIV, SARS, flu burung dan flu babi, malaria, dsb. Ternyata merupakan jalinan yang saling kait-mengkaitkan yang ujung-ujungnya menyebabkan bencana kronis dan yang menyengsaakan manusia di planet bumi.

Akibat kerusakan lingkungan, sebagai contoh pemanasan global yang antara lain menyebabkan perubahaniklim, ternyata berdampak negatif yang ditimbulkan tidak mengenal apakah negara maju, atau negara berkembang, miskin atau kaya, bangsa atau sukunya A atau B, agamanya X atau Y dsb. Semuanya terkena dampaknya. Indonesia sendiri yang sering dan telah cukup banyak mengalami dampak negatif dari kerusakan lingkungan tersebut  seperti banjir, kekeringan,, badai, pasang naik air laut, erosi, longsor yang berakibat menurunya produktifitas di berbagai bidang kegiatan dan korban yang tidak sedikit.

Bencana akibat kecerobohan dan sekedar mengejar keuntungan ekonomi jangka pendek sebetulnya telah terjadi sejak lama dan bahkan sejak awal peradaban manusia. Sebagai conto: punahnya peradaban manusia purba di mesopotomia diyakini oleh para ahli karena lingkungan hidup yang rusak, meluasnya malaria akibat sering meluasnya penggunaan pestisida. Pada awalnya keadaran untuk menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup hanya terbatas pada negara-negara industri yang di satu sisi menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar tetapi di sisi lain ternyata indusrti juga menghasilkan limbah beracun yang merugikan bagi kehidupan manusia tidak hanya bersal dari industri tetapi juga dari aktivitas sehari-hari rumah tangga. Semakin tinggi tingkat keapdatan penduduk suatu daerah potensi pencemaran akibat limbah umah tangga semakin tinggi

Konferensi Stockholm 1972

Kesadaran global untuk memperhitungkanj aspek lingkungan selain aspek ekonomi dan kelayakan teknik dalam membangun mencuat tahun 1972. Hal tersebut ditandai dengan dengan Konferensi Stockholm 1972. Konferensi ini atas prakarsa negara-negara majudan dietrima oleh majelis umum PBB. Hari pembukaan konferensi akhirnya ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Sedunia  yaitu 5 juni. Dari konfernsi menghasilkan resolusi-resolusi yang pada dasarnya merupakan kesepakatan untuk menanggulangi masalah lingkungan  yang sedang melanda dunia. Selain itu diusulkan berdirinya sebuah badan PBB khusus untuk masalah lingkungan dengan nama: United Nation  Environmental Programme (UNEP). Dalam konferensi juga berkembang konsep ecodevelopment atau pembangunan berwawasan ekologi.

Tugas utama konferensi dikerjakan melalui tiga komite utama, yang terbuka bagi semua negara yang berpartisipasi, yaitu komite pertama, berkaitan dengan pemukimn-pemukiman manusia dan aspek-aspek non ekonomis; komite kedua, berkenaan dengan sumber daya alam dan aspek-aspek pembanguan; dan komite ketiga, berkenaan denagn zat-zat atau bahan penyebab pencemaran dan aspek-aspek organisasional. Nemun demikian konferensi menyetujui sejumlah rekomendasi dalam sidang pleno, tanpa persetujuan atau pengesahan terlebih dahulu oleh masing-masing komite tersebut. Juga pemerintah-pemerintah dan organisasi dapat mengemukakan pandangan-pandangan dan menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka dalam debat-debat umum yang diselenggarakan konferensi. [1]

Konferensi ini juga membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengkaji dan mempertimbangkan rancangan deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia yang diajukan kepada konfernsi. Untuk itu dilakkan cara konsensi kepada pemerintah-pemerintah yang kurang puas dengan rancangan teks, atau siapapun yang merasa dihilangkan kesempatan untuk mengemukakan pandangan-pandangan selama periode persiapan. Konfernsi tersebut pada prinsipnya terbuka bagi semua negara yang berpartisipasi dalam konferensi.[2]

Konferensi Stockholm berfungsi untuk mengindentifikasi bidang-bidang dimana kaidah-kaidah hukum lingkungan internasional, yang dapat diterima masyarakat inetrnasional, dan dapat ditetapkan dan juga bidang-bidang dimana pembentukan kaidah-kaidah hukum lingkungan harus berhadapan dengan rintangan-rintangan yang tidak dapat diatasi, sampai taraf tersebut, Konferensi Stockholm memberikan landasan-landasan untuk pembangunan hukum lingkungan Internasional.[3]

Sejalan dengan hal tersebut indonesia mulai menggagas konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Namun dalam perjalanan, ternyata kesepakatan-kesepakatan Stockholm tidak bisa mengehentikan masalah lingkungan yang dihadapi dunia. Negara-negara maju masih meneruskan pola hidup yang mewah dan boros dalam menggunakan energi. Laju pertumbuhan industri, pemakaian kendaraan berrnotor, konsumsi energi meningkat sehingga limbah yang dihasilkan juga meningkat pula. Sementara negara-negara berkembang meningkatkan eksploitasi Sumber Daya Alamnya untuk meningkatkan pembangunan dan sekaligus untuk membayar utang luar negerinya. Keterbatasan kemampuan ekonomi dan teknologi serta kesadaran lingkungan yang masih rendah, menyebabkan peningkatan pembangunan yang dilakukan tidak disertai dengan melindungi lingkungan yang memadai. Maka kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di negara berkembang juga semakin parah.

Konferensi Nairobi 1982

Sepuluh tahun setelah Stockholm, 105 negara menghadiri konferensi di Nairobi, kenya. Konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan global dan semakin diakui pentingnya pembangunan ekonomi. Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada konferensi tersebut dan sekarang masih tetap relevan adalah : (1) masalah atmosfer, seperti menurunya kualitas udara di permukiman kota, (2) pencemaran lautan oleh minyak bumi dan substansi lainnya; (3) pencemaran air permukaan dan air tanah; dan (4) degradasi biota daratan dan tata lingkungan biologis.

Perlunya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan serta pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi. Selanjutnya, Menyadari eskalasi masalah lingkungan, mempertegas kerja UNEP sebagai motor pelaksana komitmen mengenai lingkungan hidup, pada 1983 PBB membentuk World Commission on Environment and Development [4] (Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan) yang diketuai oleh Ny. Gro Brundtland, Perdana Menteri Norwegia.  Komisi ini menyelesaikan tugasnya pada 1987 dengan menerbitkan laporan “Our Common Future” yang dikenal dengan Laporan Brundtland.  Tema laporan ini adalah sustainable development (pembangunan berkelanjutan).

Kajian WCED (1984-1987) menekankan hakikat bumi sebagai satu-satunya planet tempat manusia menggantungkan kehidupannya, yang kesehatanya tergantung pada kesehatan komponen-komponennya, yang satu sama lain saling berkait dan menentukan, yang karenanya harus di lindungi denga metode yang tepat. WCED mempunyai tiga tugas utama, yitu mengkaji masalah-masalah lingkungan dan pembangunan serta membuat usualan-usulan yang bersifat realistis berkaitan dengan hal itu; menyiapkan suatu bentuk kerja sama internasional baru yang diperlukan dalam kaitan denagan usaha-usaha perubahan yang perlu dilakukan; meningkatkan kesadaran dan komitmen individu, LSM, masyarakat bisnis, lembaga-lembaga yang terkait dan pemerintah sehubungan denagn tindakan yang diperlukan.[5] Dalam laporan penelitiannnya, Our Common Future bukanlah suatu prediksi tentang masalah kerusakan lingkungan, kemiskinan dan ancaman polusi yang semakin memperhatinkan, melainkan suatu gagasan tentang kemungkinan untuk memasuki suatu era pertumbuhan ekonomi berdasarkan kebijakan daya dukung lingkungan berkelanjutan.

WCED ini juga mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai suatu upaya yang mendorong tercapainya kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Di dalam konsep tersebut terkandung dua gagasan penting. Pertama, gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan esensial, kaum miskin sedunia yang harus diberi prioritas utama. Kedua, gagasan keterbatasan, yang bersumber pada kondisi teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebututuhan kini dan hari depan. Jadi, tujuan pembangunan ekonomi dan sosial harus dituangkan dalam gagasan keberlanjutan di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan  standar lingkungan yang tinggi.  Inilah underlying concept pembangunan berkelanjutan yang hingga saat ini terus berkembang mengikuti dinamika perubahan.

United Nation Convention On Environment and Development (UNCED)/ KTT Bumi 1992

Lingkungan hidup yang semakin baik menjadi harapan Konferensi Stockholm ternyata tidak terwujud. Kerusakan lingkungan global semakin parah. Penipisan lapisan ozon yang berakibat semakin meningkatnya penitrasi sinar ultra violet ke bumi yang merugikan kehidupan manusia, semakin banyaknya spesies flora dan fauna yang punah, pemanasan global dan perubahan iklim semakin nyata dan betul-betul sudah di depan mata. Oleh karena itu masyarakat global dua puluh tahun setelah Konferensi Lingkungan Hidup  di Stockholm, atau lima tahun setelah terbitnya Laporan Brundtland, PBB menyelenggarakan United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) atau Konferensi Khusus tentang Masalah Lingkungan dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan  KTT Bumi (Earth Summit)  pada 1992 di Rio de Janeiro, Brazil.  Jargon “Think globally, act locally”, yang menjadi tema KTT  Bumi menjadi populer untuk mengekspresikan kehendak berlaku ramah terhadap lingkungan.  KTT Bumi menekankan pentingnya semangat kebersamaan (multilaterisme) untuk mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh benturan antara upaya-upaya melaksanakan pembangunan (oleh developmentalist) dan upaya-upaya melestarikan lingkungan (oleh environmentalist).

Di KTT Bumi, pemimpin dunia mengkompromikan rencana-rencana besar yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan  ekonomi dan sosial. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tiga dokumen yang secara hukum mengikat (legally binding) dan tiga dokumen yang secara hukum tidak mengikat (non-legally binding)[6].

Legally binding documents terdiri dari tiga konvensi, yaitu:

    • Convention on Biological Diversity (CBD) atau Kovensi Keanekaragaman Hayati
    • United Nations Framework  Convention on Climate Change (UNFCCC) atau Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim
    • Convention to Combat Desertification (CCD) atau Konvensi tentang Mengatasi Degradasi Lahan

Non-legally binding documents terdiri dari tiga kesepakatan, yaitu:

    • Rio Declaration (Deklarasi Rio) tentang 27 prinsip yang menekankan hubungan antara lingkungan dan pembangunan.
    • Forest Principles (Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation, and Sustainable Development of all Types of Forests) menyatakan pentingnya hutan bagi pembangunan ekonomi, penyerap karbon atmosfer, perlindungan keragaman hayati, dan pengelolaan daerah aliran sungai.

Forest Principles adalah capaian tertinggi di bidang kehutanan. Usulan penetapan konvesi untuk bidang kehutanan mendapat tantangan dari banyak negara karena terpicu kekhawatiran: hutan tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk tujuan komersil.

    • Agenda 21, rencana komprehensif mengenai program pembangunan berkelanjutan ketika memasuki abad 21. Masalah kehutanan dielaborasi pada Bab XI Mengatasi Deforestasi (Combatting Deforestation).

Tindak lanjut penting KTT Bumi adalah pembentukan Commission on Sustainable Development/CSD (Komisi Pembangunan Berkelanjutan) berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB.  Komisi ini diberi mandat untuk memonitor pelaksanaan kesepakatan KTT Bumi, meningkatkan kerjasama internasional dan menyelaraskan pengambilan kebijakan internasional, serta mengkaji kemajuan pelaksanaan Agenda  21 pada semua tingkatan.

Pada KTT bumi pertama ini pulalah dilahirkan kesepakatan komprehensif bidang kehutanan, yaitu, dokumen Forest Principles (Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forests). Kendatipun bukan merupakan komitmen yang mengikat, dalam proses-proses internasional bidang kehutanan, dokumen Forest Principles merupakan referensi utama serta jiwa bagi kerjasama antar bangsa. Setelah terbentuk kesepakatan komprehensif ini, terbentuk kembali forum kehutanan tertinggi di PBB pada tahun 2002, United Nations Forum on Forest (UNFF) yang berfungsi memfasilitasi dialog mengenai pengelolaan hutan secara komprehensif di tingkat dunia dan implementasi hasil-hasil KTT Bumi[7].

Ada tema penting yang ingin dibawa oleh KTT Bumi pada tahun ini. Isu pengadaan air bersih untuk rakyat miskin. “water for life” adalah sebuah slogan yang diusung sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat umum, baik individu ataupun negara, untuk memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sangatlah beralasan jika KTT Bumi mencoba mengangkat isu sentral ini ke permukaan. Karena air adalah sumber kehidupan yang juga paling dekat dengan kita.

Menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), jumlah volume air total di Bumi adalah sekitar 1,4 miliar km[8]. Namun sayangnya jumlah yang banyak tersebut tidak banyak yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, karena hanya 2,7% jumlah air yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia yang terdapat di daratan dan air tawar; sedangkan sisanya hanyalah air laut. 97,3% di antaranya merupakan air laut. Namun jumlah air tawar yang tersedia di planet ini, sebanyak 37,8 juta km3 air tawar tersebut adalah berupa lapisan es di puncak-puncak gunung dan gleyser, dengan porsi 77,3%. Sementara air tanah dan resapan hanyalah 22,4%, serta air danau dan rawa hanya 0,35%, lalu uap air di atmosfir sebanyak 0,04%, dan sisanya merupakan air sungai sebanyak 0,01%[9].

KTT Bumi adalah merupakan salah satu ajang yang patut digunakan oleh negara-negara di dunia untuk peduli pada lingkungan, sekalipun negara major power seperti AS menolak menandatangani ataupun meratifikasi perjanjian apapun yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan alasan akan mengurangi pemasokan ekonominya. Terlepas dari pertanyan mengenai sikap negara besar untuk menolak melindungi hutan ataupun tidak, itu adalah sebuah sikap minor yang patut untuk dikesampingkan. Upaya negara lain untuk setia terhadap KTT Bumi dengan berprinsip sustainable development, memang patut untuk diacungi jempol.

World Summit On Suistainable Development (WSSD), 2002

Setelah 10 tahun KTT Bumi, masyarakat global menilai bahwa operasionalisasi prinsip-prinsip Rio dan agenda 21 masih jauh dari harapan. Masih banyak kendala dalam pelaksanaan agenda 21. Sekalipun demikian masyarakat global masih mengganggap bahwa pinsip-prinsip agenda 21 masih relevan. Kelemahan terletak pada aspek implementasinya. Oleh karena itu Majelis Umum PBB memutuskan adanya world Summit on Suistanable Development (WSSD). Ada 3 tujuan utama diselenggarakannya WSSD yaitu :

1. Mengevaluasi 10 tahun pelaksanaan agenda 21 dan memperkuat komitmen poltik dalam pelaksanaan agenda 21 di masa datang

2. Menyusun program aksi pelaksanaan agenda 21 untuk10 tahun ke depan

3. Mengembangkan kerjasma bilateral dan multilateral

Dokumen yang dihasilkan dalam WSSD adalah:

1. Program aksi tentang pelaksanaan agenda 21 sepuluh tahun mendatang

2. Deklarasi politik

3.Komitmen berupa inisatif kemitraan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

WSSD diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan September 2002

Millenium Development Goals, 2000[10]

Konferensi stockholm tahun 1972, Konferensi nairobi 1982, UNCED diRio de Jeneiro tahun 1992,dan pertemuan puncak pembangunan berkelanjutan (WSSD) tahun 2002 di johannesburg merupakan upaya masyarakat global untuk meletakkan landasan dan strategi yang bersifat mondial dalam mengatasi kemerosotan kualitas lingkungan hidup yang semakin parah dan memperhatinkan. Kesadaran global juga mengemukakan karena ternyata upaya-upaya penanggulangan kemerosotan lingkungan hidup tidak mudah dan bahkan semakin rumit dan saling terkait berbagai aspek kehidaupan seperti soisal, ekonomi, politik, budaya, kemiskinan, ketimpangan antar negara dsb.

Selain 4 konferensi/pertemuan puncak para kepala negara/pemerintahan tersebut kiranya perlu dicatat pula suatu komitmen global yang tidak secara khusus membahas dan merumuskan masalah lingkungan hidup, namun kaitannya sangat erat dengan maslah lingkungan hidup yaitu Millinieum Development Goals (MDG’s). MDG’s awalnya dikembangkan oleh OECD dan kemudian diadopsi dalam United Nations Millineum Declaration yang ditandatangani September 2000 oleh 189 negara maju dan berkembang. Komitmenyang mencakup 8 sasaran tersebut harus dicapai pada tahun 2015 dan sebagi angka dasar masing-masing sasaran adalah data tahun 1999.

Komitmen dalam MDG’s yang dicetuskan dalam sidang Umum PBB 2000 mencakup:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan, dengan mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang berpendapatan kurang US$ 1 per hari. Mengurangi setengahnya jumlah penduduk yang menderita kelaparan.

2. Pemenuhan pendidikan dasar untuk semua, dengan menjamin semua anak dapat menyelesaikan sekolah dasar. Hal tesebut disertai dengan upaya agar anak-anak tetap mengikuti pendidikan di sekolah dengan kualitas pendidikan yang baik.

3.Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan menghilangkan perbedaan gender baik ada tingkat sekolah dasar maupun sekolah lanjut tingkat pertama pada tahun 2005 dan tahun 2015 unuk semua tingkat.

4. Menurunkan angka kematian anak usia di bawah 5 tahun, dengan sasaran menjadi 2/3 nya

5. Meningkatkan kesehatan ibu, dengan mengurangi ratio kematian ibu menjadi ¾ nya

6. Memerangi AIDS/HIV, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan menghentikan dan memulai menurunkan penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.

7. Memberikan jaminan akan kelestarian lingkungan hidup, dengan memdukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program dan kebijakan masing-masing negara, menurunkan hilangnya sumber daya alam, mengurangi hingga ½ nya penduduk yang selama ini tidak bisa mengakses air bersih secara berkelanjutan, perbaikan secara signifikan terhadap tempat tinggal paling tidak 100 juta tinggal kumuh (slum dwellers) samapai 2020.

8. Mengembangkan kerjasama global dalam pembangunan, antara lain dengan pengembangan sistem perdagangan dan keuangan yag transparan, kepemerintahan yang baik, memperhatiakn kebutuhan-kebutuhan negara berkembang seperti: memberi kuota eksport, penghapusan/penundaan pembayaran hutang, bantuan untuk pengentasan kemiskinan, bantuan untuk peningkatan produktivitas kaum muda, akses untuk memperoleh obat-obatan yang penting bagi negara berkembang.

MDG’s saat ini begitu penting karena hanpir 1/6 penduduk dunia atau sekitar 1,1 milyar, dalam kondisi miskin yang akut dan ekstrim dengan pendapatan kurang dari US$ 1 per hari. Kemiskinan menjadi penyebab utma dan akar dari ketidakadilan dan keamanan global. Demikian juga kemiskinan menjadi salah satu sumber utama laju kerusakan lingkungan hidup yang semakin untuk itanggulangi. Kewajiban masing-masing negara  yang berkomitmen denagn MDG’s untuk melaporkan secara periodik denagn indikatoe yang jelas dan terukur.  Wajar jika kita berharap sasaran MDG’s akan tercapai pada athun 2015.


[1] J.G. Starke, “Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh’, Sinar Grafika. Hal 539

[2] Ibid. Hal 540

[3] Ibid. Hal 546

[4] WCED. Merupakan komisi bentukan majelis Umum PBB, adalah suatu badan independen berkaitan tetapi berada di luar kontrol majelis Umum dan Pemerintah, dibentuk tahun 1983

[5] Ida Bagus Wyasa Putra “Hukum Lingkungan Intenasional Perspektif Bisnis Internasional” Refika, Denpasar, 20011. Dalam WCED, Our Common future, Oxford University press, Oxford, 1987 hal 3-4.

[6] Bambang Murdiono dan TIM Penyusun, Kehutanan Dalam Forum Global. Jakarta, 2004

[7] Lihat http://www.baliprepcom.org/id/FAQ.html, dalam artikel  wordpress.com

[8] www.pikiranrakyat.com .Adakah Yang Tahu Sekarang Hari Air?. Dalam artikel wordpress.com

[9] Ibid.

[10] UNDP, “Millinieum Development Goals”, 2007 dalam Al. Susanto, “lingkungan Hidup, Sumber Daya atau Sumber Petaka?


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: