Oleh: tyokronisilicus | 13 Mei 2010

Implikasi dan Substansi Hasil World Summit on Sustainable Development dalam Hukum lingkungan Internasional (bag 2)

Inti dari World Summit on Sustainable Development (WSSD), alias KTT Johannesbug atau juga Rio+10, di Afrika Selatan nanti adalah kaji ulang satu dasawarsa pelaksanaan Agenda 21 yang ditetapkan pada KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro. Kaji ulang tersebut difokuskan untuk memperoleh strategi tindakan perbaikan (Corrective Action) pelaksanaan Agenda 21 yang selama ini terasa kurang memuaskan dan menghadapi tantangan-tantangan terbaru atas paradigma Pembangunan Berkelanjutan di abad 21. WSSD juga diharapkan dapat mencari semangat kerjasama baru dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, pertemuan di Johannesburg ini bakal menjadi agenda internasional terpenting di abad 21 dengan akan hadirnya 64.000 delegasi lokal dan internasional, termasuk lebih dari 180 Kepala Negara.

KTT Bumi berusaha untuk merumuskan kebijakan dan komitmen mengenai sustainable development sebagai “that which met the needs of present generations without compromising the ability of future generations to meet their needs” (memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya). Kebijakan ini dipantau oleh World Summit Sustainable Development (WSSD).

Sedangkan WSSD sendiri bertujuan untuk mengevaluasi perubahan global dan menghasilkan aksi yang nyata untuk meningkatkan kehidupan manusia dengan tetap melestarikan sumber daya alam di dunia yang terus meningkat populasinya, meningkat permintaan air bersih, manakan, energi, layanan kesehatan, sanitasi, tempat tinggal dan keamanan ekonomi. WSSD akan memfokuskan perhatian dunia pada aksi nyata untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Ada beberapa perbedaan dari WSSD dan KTT Bumi yang terlihat dari pendekatannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya kegiatan masing-masing selalu saling berkesinambungan. Mengingat dua konferensi ini diadakan oleh PBB.

KTT Bumi WSSD
Pertemuan kepala pemerintahan Pertemuan masyarakat dunia yang menyertakan major groups (kelompok utama dalam masyarakat).
Menekankan pada konferensi mengenai lingkungan Menekankan pada pembangunan berkelanjutan
Yang hadir adalah menteri lingkungan dari setiap negara Yang hadir menteri ekonomi, keuangan dan menteri dari sektor lainnya
Lebih banyak organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan Segala macam organisasi sesuai dengan kelompok utamanya

Beberapa isu global yang akan diangkat, sesuai dengan laporan Sekjen PBB dalam Millenium Report nya, adalah antara lain peningkatan suhu bumi serta pola musim yang semakin tidak terkendali sehingga mengakibatkan peningkatan bencana alam, kebakaran dan konversi hutan, serta gejala pengurangan air akibat konsumsi dunia yang kini 10% dari total pasokan yang ada. Agenda khusus dari WSSD secara umum meliputi: (1) penempatan fokus khusus mengenai aspek pembangunan dalam pembangunan berkelanjutan, (2) artikulasi visi baru bagi pembangunan keberlanjutan, dan (3) jaminan agenda pembicaraan yang berimbang dan terpadu.

Ketiga hal tersebut diatas lahir dan adanya dikotomi aspek dimensi pembangunan dan agenda lingkungan hidup. Kegagalan-kegagalan pembicaraan internasional sebelumnya umumnya lahir karena salah satu dominasi aspek diatas, sehingga sulit dicapai sebuah kesepakatan. Padahal, keduanya berkaitan sangat erat. Bisa diperkirakan bahwa pembahasan isu-isu lingkungan seperti peningkatan panas bumi tidak akan bisa dilepaskan dari isu-isu dimensi pembangunan seperti halnya globalisasi dan liberalisasi perdagangan. proses kaji ulang dalam WSSD akan membantu usaha penyusunan agenda pembicaraan yang terpadu, mengingat semua pihak merasa perlu untuk melakukan pembingkaian paradigma pembangunan baru yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan saja, tetapi juga menjamin peran serta yang luas dan distribusi manfaat secara adil dan merata antar negara dan dalam setiap negara.

Melanjutkan isi dan Agenda 21, setidaknya ada delapan isu pokok yang akan diangkat, termasuk pengentasan kemiskinan yang dipastikan sebagai pondasi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Namun, belajar dari pengalaman, pokok pembicaraan dalam WSSD diharapkan tidak lagi hanya berputar di platform pernyataan dan kesepakatan saja. WSSD harus bisa menghasilkan target dan strategi konkrit dan implementatif. Isu kemiskinan difokuskan dalam target pengurangan 50% penduduk sangat miskin pada tahun 2015, dan strateginya diarahkan kepada usaha ke arah pencapaian target tersebut.

Keinginan WSSD untuk membuat solusi konkrit memang menarik perhatian banyak pihak untuk menggolkan prioritas isu-isu spesifiknya masing-masing. Diperkirakan, akan ada isu-isu baru yang diangkat dalam WSSD, seperti AIDS, dampak globalisasi, angkutan, energi, dan keamanan lingkungan. Akan tetapi, isu-isu ini tidak akan dikondisikan sebagai fokus baru, melainkan untuk melengkapi dimensi dampak dan kegagalan usaha pembangunan berkelanjutan yang akan dikaji ulang.

Selain usaha untuk tetap menjaga fokus pembicaraan tanpa melupakan berbagai dimensi maupun isu-isu baru, WSSD sebenarnya juga sangat berkepentingan untuk mematahkan “pentakbiran” lingkungan hidup. Selama ini, ekstremitas pendekatan ekologi inilah yang menjadi sumber utama kemacetan pelaksanaan Agenda 21. Bingkai paradigma baru yang akan diusung dalam WSSD diharapkan dapat secara komplit melihat kembali keterkaitan lingkungan dan pembangunan.

Pekerjaan rumah WSSD yang akhirnya juga tidak kalah pentingnya adalah menjadi katalisator bagi pembaruan komitmen negosiasi perjanjian-perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto, Protokol Keamanan Hayati, dan lain sebagainya. WSSD harus menjadi ajang strategis pencapaian konsensus dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan internasional.

Program sustainable development, secara nasional ataupun dan global berusaha diimplementasikan melalui kerjasama antar pemerintahan terkait suatu negara ataupun dengan sektor swasta, organisasi non pemerintahan serta dengan masyarakat setempat yang terkait. Secara nasional, pemerintahan suatu negara akan berusaha untuk melaksanakan sebaik mungkin program ini sejalan dengan komitmen pembangunan tingkat tinggi yang diusung oleh WSSD. Misalnya saja, Indonesia selain turut serta aktif dalam KTT Bumi ini juga berusaha untuk secara konsisten menjaga hutan yang digunakan untuk memenuhi komoditi konsumen melalui national report yang komprehensif untuk disampaikan kepada Sekretariat UNFF (United Forum Forum of Forest). Adanya rencana tata ruang (mencoba untuk mempertahankan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan), keanekaragaman hayati (konservasi hutan yang dilakukan secara efektif, pengawetan plasma nutfah, pemberian sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran), dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (untuk mengurangi kemiskinan, penggundulan hutan dan degradasi lahan); adalah 3 hal yang diutamakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk pelaksanaan program sustainable development tersebut. Dalam pelaksanaannya, program ini juga dibantu oleh masyarakat adat setempat dan sektor swasta yang juga turut andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Program yang dilakukan di dalam pemerintahan suatu negara (nasional) juga didukung dengan kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut tertuang dalam kesepakatan (Johannesburg Plan of Implementation/JPOI), yang ditandatangani oleh Kepala Negara yang menekankan pada program sustainable development. Pelaksanaan program ini sangat menekankan CBDR PrincipleEqual responsibilities principle implement with the differentiate obligation, done with the consideration that rich country gives more contributes to the damaging forest, so they have more responsibilities to protect the global environment”. Tanggungjawab masing-masing negara untuk melestarikan sumber daya alam hayatinya adalah relatif, tetapi bukan berarti negara besar yang memiliki power boleh sesuka hati untuk mengacuhkan permasalahan ini. Kewajiban melindungi lingkungan secara global, adalah merupakan kewajiban bersama yang meminta kontribusi dari semua pihak.

Salah satu isu utama dalam JPOI adalah mengenai kesepakatan untuk meningkatkan penegakan hukum guna mencegah perdagangan illegal, baik kayu maupun sumber daya hayati hutan, serta bantuan untuk peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan di negara-negara berkembang.

Isu lainnya adalah peningkatan kemitraan, dukungan untuk mengembangkan sistem pengelolaan hutan masyarakat, peningkatan kerjasama antara UNFF dengan Sekretariat Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity).  Hal ini akan dibahas pada Sidang  ke-5 UNFF, yang juga akan meminta semua negara anggota melakukan kajian secara komprehensif terhadap implementasi proposal IPF/IFF.

Mekanisme PBB untuk mengkaji dan menilai pelaksanaan JPOI akan dilakukan melalui Komisi Pembangunan Berkelanjutan PBB (Commission on Sustainable Development/CSD). Program kerja CSD selama kurun waktu 2004-2017 diarahkan untuk mengevaluasi implementasi Agenda 21, Further Implementation of Agenda 21 (Rio+5) dan JPOI.

Program Kerja CSD didasarkan atas siklus implementasi dua tahunan (two-year action oriented “Implementation Cycle”), yang terdiri dari Sesi Kajian (review session) dan Sesi Kebijakan (policy session).  Sesi Kajian dilangsungkan pada bulan Februari/Maret setiap tahun, sedangkan Sesi Kebijakan akan dilakukan pada bulan April/Mei setiap tahun kedua.

Urutan tema dalam setiap siklus sebagai berikut:

  • Siklus ke-1 (2004-2005): Air, Sanitasi dan Pemukiman
  • Siklus ke-2 (2006-2007): Energi untuk pembangunan berkelanjutan; Pembangunan Industrial; Polusi Udara/Atmosfir dan Perubahan Iklim.
  • Siklus ke-3 (2008-2009): Pertanian; Pembangunan Pedesaan dan Degradasi Lahan
  • Siklus ke-4 (2010-2011): Transportasi; Kimia; Pengelolaan Limbah; Pertambangan; Kerangka Program 10 tahunan tentang Pola Konsumsi dan Produksi yang berkelanjutan.
  • Siklus ke-5 (2012-2013): Kehutanan; Keanekaragaman Hayati, Bioteknologi; Pariwisata; dan Pegunungan.
  • Siklus ke-6 (2014-2015): Laut dan Samudera; Sumberdaya Kelautan; Small Islands Development State; dan Disaster Managament and Vulnerability
  • Siklus ke-7 (2016): Kajian menyeluruh (overall review)

Isu lintas sektoral akan selalu dibahas secara menyeluruh sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari semua tema sektoral yang dibahas pada setiap siklus.  Dengan demikian, meskipun isu kehutanan dan biodiversity baru akan dibahas pada Siklus ke-5,  kesempatan untuk memasukkan kedua isu tersebut dapat dilakukan mulai dari Siklus ke-1.

KTT Bumi adalah ajang yang tepat untuk melihat seberapa besar kepedulian negara terhadap menurunnya kualitas lingkungan. Setiap tahun, isu sentral KTT Bumi ini memang berbeda-beda, baik itu mengenai hutan, penyelewengan hak paten suatu sumber daya, maupun masalah penyediaan air bersih. Dan dalam implementasinya, kebijakan ini juga di pantau secara ketat oleh WSSD. Oleh sebab itu, hasil yang diharapkan dari program sustainable development dengan CBDR Principle ini akan terus berlanjut pada masa yang akan datang.

Substansi yang menonjol

Dalam PrepCom II yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari – 8 Februan 2002 di New York, dihasilkan 4 dokumen penentu, yaitu: (1) Chairman’s summary of the 2nd PrepCom, (2) Chairman’s summary of the Multistakeholder Dialogue Segment, (3) Chairman’s paper, dan (4) Proposal for partnership initiatives dalam rangka penguatan implementasi Agenda 21. Secara khusus, Chairman’s Paper diterima secara bulat oleh negara-negara anggota sebagai basis terbaik pelaksanaan negosiasi agenda pembicaraan WSSD dalam PrepCom selanjutnya. Penerimaan terhadap dokumen ini bisa dianggap sebagai suatu pengakuan terhadap kepemimpinan Indonesia, mengingat posisi Chairman diberikan kepada Emil Salim. Chairman’s Paper berisi 8 kelompok isu, yaitu: (1) pengentasan kemiskinan, (2) perubahan pola konsumsi dan produksi yang tidak berkelanjutan, (3) perlindungan dan pengelolaan basis sumber daya alam untuk pembangunan sosial dan ekonomi, (4) globalisasi pembangunan berkelanjutan, (5) keterkaitan kesehatan dan pembangunan berkelanjutan, (6) pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang kepulauan kecil, (7) inisiatif pembangunan berkelanjutan bagi negara-negara Afnka, dan (8) penyelesaian masalah fasilitas dan infrastruktur pendukung pelaksanaan, seperti persoalan pembiayaan, perdagangan, transfer dan pengembangan iptek, pengembangan kapasitas, dan pengembangan sistem informasi untuk pengambilan keputusan.

Usaha Indonesia

Dari delapan kelompok isu dalam Chairman’s paper, tim substansi delegasi Indonesia menggarisbawahi beberapa isu yang akan diperjuangkan secara khusus demi kepentingan negara kita, yaitu: pengentasan kemiskinan; pengembangan kapasitas kelembagaan; transfer teknologi dengan penekanan khusus pads efisiensi dan konservasi energi; perlindungan dan pengelolaan sumber daya dengan penekanan khusus pada air, perikanan, pantai dan pesisir, dan kehutanan; pengendalian bencana; dan pengembangan kapasitas pelayanan kesehatan dasar dengan penekanan pada pemberantasan malaria, TBC, dan penyakit endemik, parasitik, dan infeksi lainnya. Dari sudut penyelesaian persoalan fasilitas dan infrastruktur pendukung pelaksanaan pembangunan, Indonesia berkepentingan dalam pengembangan sistem informasi dan peningkatan akses pasar, dan yang paling penting adalah, penyelesaian utang.

Bantuan Pembangunan Negara Berkembang

Sebenarnya, negosiasi isu-isu yang secara umum disepakati semua negara ini tidak bebas dari kepentingan politik setiap negara. Banyak anggota menganggap usaha negara maju untuk lebih mengedepankan isu pengentasan kemiskinan sebagai isu utama adalah agar mereka bisa mengarahkan komitmen mereka dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk bantuan pembangunan yang disalurkan dalam perangkat pendanaan multilateral seperti Bank Dunia, ADB, IMF, dan GEF.

Di sisi lain, negara berkembang justru lebih serius untuk mengedepankan isu pola produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan sebagai dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas. Persoalan produksi emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi yang bisa dikatakan adalah monopoli negara-negara maju adalah faktor utama terjadinya perubahan iklim global dan pengurasan sumber daya alam di negara-negara berkembang dan miskin. Masalah perdagangan bebas yang tidak berarti “adil” dan kenyataan tingginya proteksi negara maju terhadap arus produksi negara berkembang juga adalah kunci dari ketidakadilan sosial.

Inisiatif bagi Negara-negara Berkembang “Rentan”

Dalam Chairman’s paper muncul dua butir mengenai perlakuan khusus terhadap negara-negara berkembang kepulauan kecil dan negara-negara Afrika. Pengalaman menunjukkan bahwa persoalan terberat implementasi pembangunan berkelanjutan memang dialami oleh negara-negara tersebut, seperti kenyataan bahwa persoalan kemiskinan terparah memang terkonsentrasi di Afrika.

Persoalan kenaikan suhu global sangat mengancam kelestarian negara-negara kepulauan kecil, yang umumnya berada di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan suhu yang diikuti dengan peningkatan muka air laut dan kekacauan musim menyebabkan adanya prediksi tenggelamnya negara-negara tersebut. Lebih parah lagi, kerusakan dan pencemaran lautan akan secara langsung menghancurkan ekosistem dan juga tata kehidupan perekonomiannya, mengingat banyak diantaranya menggantungkan pendapatan negaranya dari sektor pariwisata dan perikanan.

Persoalan kepentingan negara kepulauan kecil di Asia Pasifik ini (termasuk juga Singapura yang menjadi juru bicaranya) perlu didukung oleh Indonesia, mengingat sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia juga berkepentingan atas keberadaan lebih dari 1.000 pulau-pulau kecilnya. Konon, Indonesia sudah kehilangan 3.000 pulau kecilnya akibat kenaikan permukaan laut.

Fokus bagi negara-negara yang memiliki ekosistem spesifik sebenarnya tidak terbatas pada negara kepulauan. Negara-negara pegunungan yang dimotori oleh Swiss juga memperjuangkan keberadaannya untuk mendapat perhatian khusus dalam pembahasan. Namun kenyataan bahwa isu persoalannya tidak se-urgent negara-negara kepulauan, dan sebenarnya telah dapat tertampung dalam butir-butir fokus pembicaraan lainnya, maka tidak muncul secara spesifik dalam Chairman’s paper.

Khusus mengenai isu bantuan inisiatif untuk Afrika, negara-negara berkembang lainnya sebetulnya cukup berkepentingan untuk mendukungnya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan adanya fokus perbaikan mekanisme keuangan multilateral dan penyelesaian krisis ekonomi yang tentunya berefek langsung pula pada persoalan serupa yang dihadapi negara-negara berkembang lain seperti Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: