Oleh: tyokronisilicus | 21 Mei 2010

Implementsi Protokol Kyoto dan Kaitannya Hubungan Negara Maju dengan Negara Berkembang

Protokol Kyoto yang terbentuk pada saat Conference of Parties 3 pada tanggal 12 Desember 1997 merupakan amandemen terhadap UNFCCC. Protokol ini dirancang sebagai penguatan mekanisme pengurangan emisi GRK bagi para peserta penandatanganan Konvensi Perubahan Iklim, sehingga tidak menggangu sistem iklim bumi. Dalam berbagai laporan dijelaskan, guna mengakomodasi kepentingan antara blok negara-negara maju dan negara-negara berkembang,

Protokol Kyoto ini dijadikan kesepakatan internasional bertujuan untuk meletakan komitmen bersama dalam menurunkan suhu panas bumi dengan mengurangi atau menghilangkan produksi GRK dengan cara mengatur soal pengurangannya secara lebih tegas dan terikat hukum. Tiap negara (industri kaya) diwajibkan untuk menurunkan prosentase emisi GRK-nya ke ruang udara/angkasa. Akhirnya Protokol Kyoto kesepakatan internasional dengan tujuan mengekang buangan GRK diberlakukan 15 Februari 2005, tujuh tahun setelah pengesahannya pada konferensi PBB (UN Environmental Program) di Kyoto 1997. Berdasarkan Protokol Kyoto, negara industri diharuskan mengurangi buangan GRK dan karbon dioksida mereka dari tingkat tahun 1990 rata-rata sebesar 5,2 persen antara 2008 dan 2012. Mengingat dampak terbatas kesepakatan tersebut, para pendukungnya sudah melangkahinya dan telah membahas kebijakan pasca Protokol Kyoto untuk tahun 2013 dan seterusnya.

Walaupun sempat mengalami keraguan efektivitas pemberlakuannya akibat adanya penarikan dukungan dari Amerika Serikat dan Rusia, namun akhirnya Protokol Kyoto tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap setelah terpenuhinya 2 (dua) syarat utama sebagaimana diatur dalam Pasal 25, yaitu: Pertama, berhasil diratifikasi oleh 55 negara pada tanggal 23 Mei 2002; dan Kedua, tercapainya jumlah emisi total dari negara ANNEX I lebih dari 55% pada tanggal 16 Februari 2005. Indonesia sendiri meratifikasi Protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004[1].

Join Implementation (JI), Emission Trading (ET), dan Clean Development Mechanism (CDM) merupakan tiga mekanisme yang ditentukan di dalam Protokol Kyoto guna mengatur masalah pengurangan emisi GRK. JI merupakan mekanisme yang memungkinkan negara-negara maju membangun proyek bersama yang dapat menghasilkan kredit penurunan atau penyerapan emisi GRK. ET adalah mekanisme yang memungkinkan negara maju untuk menjual kredit penurunan emisi GRK kepada negara maju lainnya. Sedangkan CDM yaitu mekanisme yang memungkinkan negara non-ANNEX I untuk berperan aktif dalam membantu penurunan emisi GRK melalui proyek yang diimplementasikan oleh negara maju. Dengan adanya mekanisme tersebut, maka setidaknya negara penandatangan Protokol, khususnya negara-negara berkembang, akan memperoleh keuntungan dari segi bisnis, lingkungan, dan politis.

Penerapan JI, ET, CDM bagi Indonesia

Indonesia akan mendapatkan keuntungan melalui Clean Development Mechanism (CDM) yang terdapat dalam perjanjian tersebut. CDM di kehutanan lahir dari tuntutan terhadap fungsi dan peran hutan tropis yang tersisa yang dianggap sebagai “paru-paru dunia”, maka negara-negara pemilik hutan ini harus diberikan kompensasi untuk sumbangannya dalam menyediakan oksigen dari paru-paru dunia tersebut. CDM juga dapat dilihat sebagai bentuk kompensasi dari negara maju kepada negara berkembang, sehingga CDM merupakan peluang memperoleh dana luar negeri untuk mendukung program-program prioritas, penciptaan lapangan kerja denagan adanya investasi baru. Adapun manfaat tidak langsung yang dapat dipetik indonesia dapat berupa teknologi tranfer, capacity building, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan daya saing.

Bentuk lain dari komitmen antara negara-negara pengikut protokol kyoto ini adalah jual-beli emisi itu dalam bentuk sertifikat, yaitu jumlah para pelaku perdagangan akan diverivikasi oleh sebuah badan internasional atau badan lain yang terakrediatsi oleh badan tersebut namun sampai saat ini belum terbentuk. Certified Emission reduction (CER) inilah yang diperjualbelikan dalam sebuah paar internasional. CER itu dinyatakan dalam ton karbon yang direduksi. Jumlah reduksi metan dan GRK lain juga dinyatakan dalam ton karbon. Jadi harus dikonversi menjadi ton karbon. Seakrang perdagangan ini sudah berjalan melalui yang disebut implementasi patungan (Join Implementation). Harga karbon masih sangat bervariasi, yaitu antara US$10 sampai US$30 per ton karbon.

Indonesia bisa mendapatkan sedikitnya US$ 500 juta dari nilai reduksi karbon yang dijual melalui mekanisme CDM. Nilai keseluruhan di atas berasal dari pengelolaan hutan lestari sebesar US$ 50 juta dan US$ 350 juta berasal dari sektor energi. Dengan keikutsertaan ini maka konsekuensi sektor kehutanan terhadap penebangan liar menjadi sangat penting. Keberadaaan luasnya hutan sebagai jaminan pasokan karbon perlu terus dijaga. Secara tidak langsung sektor kehutanan mencegah terjadinya kehilanagn devisa akibat penebangan liar sebesar 30 triliun Rupiah.

Untuk melihat dampak ekonomi dari CDM khususnya di sektor kehutanan digunakan SAM (Social Accounting Matrix) atau di Indonesia sering disebut SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi). Dengan menggunakan SNSE ini dapat diketahui perubahan perekonomian nasional akibat adanya suatu kegiatan perekonomian pada salah satu sektor tertentu. Perubahan tersebut dapat berdamapak pada sektor-sektor yang terdapat dalam SNSE, yaitu faktor produksi, institusi, dan sektor produksi.


[1] Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan United Nations Conference on Environment and Development (Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3557. Konvensi Perubahan Iklim ini diratifikasi pada tanggal 23 Agustus 1994 dan mulai diberlakukan pada tanggal 21 November 1994.


Responses

  1. adalah sebuah kebodohan menerima CDM dengan tidak kritis akh.
    1.dengan CDM negara maju dengan mudahnya memberli kredit karbon dari karbon trading tp tak mengurangi emisinya
    2. dengan adanya ini tak ada kejelasan bahwa negara maju akan mengalihteknologikan teknolgi canggih yg ramah lingkungan kpd negara ketiga
    3.negara ketiga hanya menjadi kehilangan momentum untuk berdikari karena keterbatasan alasan terlalu banyak karbon yg dihasilkan tnp ada penyelesaian dari pihak negara maju
    4.negara maju dengan mudahny menolak produk dr negar ketiga terkait ecolabelling yang merupakan turunan kyoto (walaupun protokol ini tak digunakan dalam perdagangan tp membawa)
    5.protokol kyoto akan efektif bila:
    a.negara maju mau mengalihteknoligikan hal2 yg terkait dengan teknologi ramah lingkungan
    b.adanya kesetaraan dalam perdagangan
    c. amerika hrs ikut krn dia dan cina adalah salah satu negara penghasil polusi tertinggi
    d.ada baiknya uang hasil CDM dgunakan untuk pembangunan masyarakat dimana bila sejahtera pembalakan dan lainnya bisa diminalisir.

    • ok thanks… tulisan ini masih sekedar hal yang umum, criticalnya belum sy muat…
      tentu saja kebodahan klo kita menerima hal ini…

      indonesia belum sepenuhnya menjalankan CDM, bahkan ini akal-akalan negara kapitalis untuk menghindari pengurangan emisi industri negaranya.. sudah jelas di protokol kyoto bahwa negara industri harus mengurangi 4O% emisi industri… tetapi mereka justru menekan negara berkembang termasuk indoensia untuk menerima mekanisme ini…
      mereka (negara adidaya) memberikan solusi penyelesaian masalah pemanasan global kepada negara berkembang berupa bantuan uang CDM yang alih-alih berupa hutang dalam miliaran dollar… lucunya presidena kita justru menyetujui bahkan merasa kurang puas dengan bantuan yang di berikan negara maju untuk CDM ini…

      negara maju tidak mungkin mengalihkan teknologinya ke negara berkembang yang butuh biaya besar.. dan sayangnya negara ini sudah sangat bergantung dengan batuan dari luar termasuk pembangunan ekonomi..

      protokol kyoto tidak akan pernah efektif di terapkan hingga masa berakhirnya 2012 ini karena itu berarti industri negara akan mengalami penurunan indutrinya yang tentu saja stabilitas ekopol dalam negerinya pun menjadi tidak stabil.. kita liat negara” amerika latin yang dengan tegas mengatakan bahwa permasalahan pemanasan global bukan pada negara berkembang yang tidak bisa mengelola hutannya tetapi emisi yang dihasilkan dari negara industri yang menjadi pokok permasalahan lingkungan global bahkan mereka menuntut pengurangan emisi sebesar 80-90%. sehingga mereka membuat sendiri forum internasional negara berkembang untuk membahas perubahan lingkungan global..

      indonesia saja yang mencoba mensejajarkan dengan negara maju karena tergiur pinjaman (hutang) uang dari negara maju yang sedemikian besarnya…

  2. wah”‘…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: