Oleh: tyokronisilicus | 9 Juni 2010

Rezim Hukum Lingkungan Internasional

Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Thomas Hormer-Dixon menyatakan bahwa kekurangan atau keterbatasan lingkungan hidup dan kelangkaan sumber daya alam; akan melibatkan pergulatan, konflik dengan intensitas rendah yang tidak akan mengarah pada konfrontasi dramatis, tetapi dapat merepotkan pemerintah. Misalnya persoalan lingkungan hidup itu bisa menyababkan perpindahan penduduk, penurunan produktivitas ekonomi, dan konflik etnis. Konflik karena keterbatasan lingkungan hidup menggambarkan keterhubungan antara konflik lokal, regional maupun internasional[1].

Kerusakan lingkungan (dalam konteks hukum) disebabkan oleh perbuatan manusia oleh karena itu, tindakan manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum” dalam hal ini hukum lingkungan. Hukum lingkungan inetrnasional adalah prinsip-prinsip yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara. Sedangakan hukum lingkungan itu sendiri adalah sekumpulan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk melindungi kepentingan pengelolaan hukum. Dilihat dari dimensi perkembangan umat manusia, gagasan hukum lingkungan sebenarnya bersifat korektif terhadap berbagai kesalahan yang telah dilakukan akibat tidak ketatnya pengendalian dampak modernisasi yang antara lain, diwarnai oleh proses industrialisasi dan perdagangan[2].

Tetapi persoalan lingkungan hidup ini juga dapat menekan dan mendesak negara-negara untuk terlibat dalam kerjasama internsaional yang lebih besar. Alasan atau latar belakangnya adalah karena degradasi (penurunan kondisi) lingkungan hidup dapat dikatakan merupakan ancaman khusus yang bukan saja dialami oleh suatu negara saja, tetapi merupakan ancaman bagi umat manusia secara menyeluruh. Ancaman ini menyangkut common heritage milik bersama umat manusia yaitu lautan, samudera, udara, lapisan ozon dan sistem iklim ynag merupakan sistem pendukung kehidupan bagi seluruh umat manusia. Konsekuensinya adalah bahwa pemerintah negara-negara melihat kebutuhantentang perlunya kerjasama global dalam tatanan untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman kerusakan lingkungan hidup yang merupakan “milik bersama” tersebut.[3]

Porter dan brown menyatakan masalah-masalah lingkungan hidup pada kenyataan tela mendorong lebih banyak kerja sama internasional pada tahun-tahun belakangan. Rezim Internsaional telah diterapkan pada aea tertwbtu untuk mengatasi sejumlah isu lingkungan hidup termsauk hujan asam, penipisan ozon, perdagangan limbah, linkungan Antartika, pemanasan global serta punahnya keanekaragaman hayati.[4] Ada dua batasan ruang lingkup konflik yang relevan dengan rezim (baca: Norma atau kaidah yang diatur dan disepakati bersama) serta perjanjian-perjanjian Internasional (convention, treaty, declaration, action program, agreement, dan sebagainya) yang berkaitan atau langsung mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

1. Pengaturan Prioritas dan distribusi beban biaya

Persoalan distribusi biaya tanggunagn masing-masing negara untuk kegiatan pengaturan dan pengelolaan lingkungan serta penetapan prioritas maslaha lingkungan yang perlu segera diatasi, tergantung pada karakter isu dan strukturkepentingan negara. Ada tiga aspek kritis dari persolan ini: Pertama, ada kesenjangan yang tajam antara utara dan selatan dalam konsumsi sumberdaya alam dan dalam berperan, yang secara relatif menyebabkan perusakan lingkungan hidup pada skala global seperti pada penipisan ozon dan perubahan iklim. Kedua, lingkungan hidup global diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan di masa depan bagi negara-negara Selatan (negara berkembang), tetapi eksploitasi alam yang dilakukan negara–neagra Utara (maju) terus berlangsung dengan tanpa pertimbangan dan aturan. Ketiga, kegagalan dalam mempromosikan pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan Selatan, mungkin akan mengalahkan berbagai upaya pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak Utara.[5]

2. Masalah Kedaulatan

Berkaitan dengan yurisdiksi kedaultan teritorial (kedaulatan atas wilayah secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya) kemudian meuncul tiga isu penting. Isu pertama adalah adanya persolaan yang menyangkut lingkungan hidup yang berhubungan dengan masalah kedaulatan masing-masing negara (antara lain mengenai batas laut teritorial), dan hak eksploitasi kekayaan laut (Zona Ekonomi Eksklusif). Muncul pertentangan dan perbedaan sikap antara mereka yang menginginkan adanya otoritas besar yang ditetapkan oleh rezim lingkungan hidup Internasional dengan mereka yang tidak menginginkanya. Isu kedua adalah menyangkut otoritas pembuatan keputusan, antara lain mengenai siapa atau lembaga mana yang berwenang membuat keputuasan, dan tentang prosedur pemungutan suara atau strukur pengambilan keputusan yang paling baik seperti apa untuk mendapatkan keputusan yang adil dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup global. Isu ketiga adalah mengenai prinsip non-interference dalam pengelolaan lingkungan hidup oleh masing-masing negara.

Negara-negara berkembang selama ini dituding sebagai kawasan yang menempati garis terlemah dalam hal pengelolaan lingkungan hidup global, karena ketidakmampuannya dalam mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang efektif.[6] Namun ironisnya, jarang untuk dipersoalkan tentang masih banyaknya kegiatan pembangunan, eksploitasi sumber daya alam, dan pencemaran udara oleh negara-negara maju yang jelas-jelas telah merusak lingkungan hidup.

Sumber-Sumber Hukum Lingkungan Internasional Yang Terdiri Atas[7]:

1. International Treaty, perjanjian internasional yang dihasilkan melalui konfernsi-konferensi internsaional di bidang lingkungan hidup, baik yang bersifat legally binding maupun nonlegally binding telah menjadi landasan pemberlakuan ketentuan perlindunag nlingkunah di tingkat global. Perjanjian-perjanjian internasional antara lain, dihasilkan di dalam Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Bumi 1992, konferensi bumi untuk pembangunan berkelanjutan 2002, dan lain-lain. Perjanjian internasioal di bidang lingkungan hidup lebih penting, baik bagi sebagai sumber utama hukum lingkungan internasional maupun nasional

2. General Principles of Law, prinsip-prinsip hukum umum merupakan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada prinsip hukum dari Eropa Barat pada abad ke-19 yang didasarkan pada pinsip-prinsip hukum romawi. Prinsip hukum (umum) tersebut, antara lain, asas bertetangga baik (good neighbourliness) dan prinsip pertanggungjawaban negara (state responsibility).

3. Judgements and the Teachings of highly Qualified Writers, keputusan-keputusan hakim dalam kasus-kasus hukum internasional (Yurisprudensi) juga menjadi sumber hukum internasional walaupun kedudukannya merupakan sumber hukum tambahan. Contoh kasus lingkungan the trail smelter. Dari keputusan kasus tersebut yang diputus pada tahun 1934. Dari keputusan kasus tersebut lahirlah prinsip dalam hukum lingkungan, yaitu suatu negara di dalam wilayahnya tidak boleh melakukan tindakan sedemikian rupa sehingga merugikan negara lain. Prinsip hukum tersebut kemudian diadopsi sebagai salah satu prinsip dalam deklarasi stockholm 1972. Selain itu pendapat (ajaran) penulis-penulis terkemuka di dalam hukum (lingkungan) Internasional juga bisa menjadi sumber hukum tambahan.

4. Soft Law, hasil-hasil kesepakatan Internasional yang tidak bersifat Legally Binding. Kesepakatan yang dimaksud, misalnya deklarasi-deklarasi yang dihasilkan dalam konferensi internasional yang membahas perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini bisa dicontohkan, Deklarasi Stockholm 1972, Dekalaasi Rio 1992, Forest Principles 1992, dan Agenda 21. Ketentuan tersebut walau secara formal disebut bersifat Nonlegally Binding, di dalam faktanya sangat diperhatikan untuk dijadikan landasan ketentuan hukum nasional.

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional untuk Perlindungan Lingkungan adalah Sebagai Berikut[8]:

1. General Prohibition to Pollute Principle, prinsip ini menentukan bahwa pada prinsipnya suatu negara dilarang untuk melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di tingkat global.

2. The Good Neighbourliness Principle, prinsip ini menentukan bahwa suatu negaradi dalamnya tidak boleh melakukan tindakan di dalam negerinya sedemikian rupa sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada negara lain.

3. The Prohibition of Abuse of Rights, prinsip ini menentukan bahwa negara tidak boelh menyalahgunakan haknya utnuk melakukan tindakan yang pada akhirnya dapat menjelaskan terjadinya kerusakan lingkungan secara global.

4. The Duty to Prevent Pinciple, prinsip ini menentukan bahwa setiap negara berkewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan tidak boleh melakukan peniaan terjadinya kerusakan lingkungan yang bisa berasal dari kejadian di dalam negerinya dan kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan.

5. The Duty to Inform Principle, prinsip ini menentukan bahwa setiap negara harus melakukan kerja sama Internasional dalam mengatasi kerusakan lingkungan global melalui kerjasama internasional dengan saling memberikan informasi tentang penyebab kerusakan dan cara menanggulangi kerusakan lingkungan global.

6. The Duty to Negotiate and Cooperate Principle, prinsip ini menentukan bahwa negara harus bekerja sama dan melakukan negoisasi untuk menyelesaikan kasus lingkungan yang menyangkut dua negara atau lebih. Prinsip ini merupakan penjabaran penyelesaian sengketa secara damai dalam hukum Internasional.

7. Intergenerational Equity Principle, prinsip ini diterjemahkan sebagai prinsip keadilan antar generasi. Prinsip ini menentukan bahwa generasi sekarang tidak boleh melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam sedemikian ruapa sehingga generasi mendatang tidak memperoleh kesempatan yang sama.


[1] Rudy, T. May. “Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi”, Nuansa, Bandung , 2007

[2] Adji samekto, “Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

[3] T, May Rudy. “Ekonomi Politik Internasional; Peran Domsetik Hingga Ancaman Globalisasi”, Nuansa, Bandung , 2007. Dalam Robert jackson dan Goerge Soerensen, Introduction to International Relations. York: oxford university press, 1999

[4] Ibid.

[5] T, May Rudy, “Ekonomi Politik Internasional; Peran Domestik Hingga Ancaman Globalisasi”, Nuansa, Bandung , 2007. Dalam Andrew Hurrell dan Bendict Kingsbury, The international Politics of  The Environment: Actors, Interest, and Institution.

[6] Ibid.

[7] Adji Samekto, Op.Cit. hal 118

[8] Adji Samekto, Op.Cit hal 119


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: