Oleh: tyokronisilicus | 6 Juli 2010

kasus Mavi Marmara perspektif hukum internasional

Kronologis kejadian

Rezim Zionis negara Israel Senin pagi dini hari pada tanggal 31 Mei 2010 dalam sebuah operasi militer yang dilakukan oleh Komandan Angkatan Laut Zionis Israel atas perintah langsung Ehud Barak, Menteri Pertahanan Israel melakukan aksi kejahatan baru. Pasukan Komando Israel secara biadab membantai armada kapal Mavi Marmara yang mengangkut 10 ribu ton bantuan kemanusiaan ke Gaza. Pembantaian terhadap awak kapal yang tak berdaya itu dilakukan di perairan internasional. Sebanyak 19 orang tewas dan 36 orang lainnya terluka, sebagian besar warga Turki. 679 penumpang armada tsb berasal dari 50 negara. Menyerang konvoi kapal yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Jalur Gaza yang diblokade dan menembaki para aktivis perdamaian. Para aktivis perdamaian ini ditembak karena dianggap melakukan perlawanan yang membahayakan tentara israel.

Disebutkan bahwa Angkatan Laut Zionis Israel sejak beberapa hari lalu telah dikirim ke perairan Jalur Gaza untuk menyerbu konvoi kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla Gaza. Dengan dasar ini mereka telah memperingatkan konvoi kapal Freedom Flotilla Gaza agar tidak merapat ke pantai Gaza dan kembali lewat jalur yang telah dilaluinya. Namun para aktivis perdamaian menolak peringatan ini. Bagi mereka tujuan yang ada di depan mereka lebih besar, membatalkan blokade Gaza. Mereka tetap melanjutkan perjalanannya menuju perairan Gaza.

Dari video streaming, terlihat helikopter AL Israel mengelilingi kapal dan mencoba mengintimidasi. Beberapa saat kemudian tentara Israel turun dari helikopter ke kapal yang ditumpangi lebih dari 600 aktivis dan relawan peduli Palestina. Penyerangan terjadi sekitar pukul 4 pagi dengan menembaki penumpang kapal. Salah seorang penumpang sempat merebut senjata dan menembak. Sejumlah aktivis berjaket oranye berlari menolong temannya yang pingsan di atas dek. Seorang aktivis berhasil memukul dengan stik ketika tentara Israel mencoba turun dari helikopter. Komandan kapal perang Israel menyerbu konvoi setelah memerintahkan berhenti di perairan internasional, sekitar 130 meter dari pantai Gaza.

Serangan yang dilakukan pasukan rezim Zionis Israel terhadap konvoi kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla Gaza merupakan peristiwa yang sangat menyedihkan. Apalagi peristiwa itu dilakukan dengan sepengetahuan masyarakat internasional. Jelas ada beberapa pelanggaran dalam peristiwa tersebut baik dalam HAM Internasional, Hukum Laut Internasional, Hukum Humaniter, maupun Hukum Diplomatik karena kapal tersebut ditumpangi berbagai aktifis dari beberapa negara.

Analisis kasus

Israel telah melakukan kesalahan ganda dengan menyergap kapal misi kemanusiaan tersebut. Selain tak ada dasar untuk menyergap, tindakan blokade yang dilakukan tentara zionis itu merupakan pelanggaran hukum internasional.

Ditinjau dari perspektif hukum Internasional, penyerangan Israel atas kapal kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan, bahkan jelas bertentangan dengan hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip HAM dan Kemanusiaan. Pertama, serangan dilakukan di wilayah perairan internasional. Kedua kapal sedang membawa bantuan dan mengangkut warga sipil yang tidak bersenjata. Tidak ada satu pun konvensi internasional tidak melarang bantuan kemanusiaan semacam itu. Bahkan, Majelis Umum PBB menyatakan bahwa pemberian bantuan internasional kepada penduduk sipil yang berada dalam peperangan sesuai dengan Piagam PBB, DUHAM dan instrumen hak asasi manusia internasional lainnya.

Masyarakat Internasional mengecam aksi brutal pasukan negara Zionis itu karena berlangsung di wilayah laut lepas (perairan internasional) dan bukan di wilayah perairan Israel. Dalam perspektif hukum Internasional, Filosofi mare libelum (free sea) berlaku bagi semua kawasan samudra/laut lepas. Bahwa menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut (United Nations Convention on The Law of The Sea/UNCLOS) tahun 1982, laut lepas tidak berada berada di bawah kedaulatan maupun yurisdiksi negara manapun. Di laut lepas, yang berlaku adalah kemerdekaan navigasi dan pelayaran. Setiap negara dapat menikmati kebebasan-kebebasan di laut lepas, diantaranya adalah kebebasan untuk berlayar. Kebebasan tersebut dilanjutkan dengan dijamin menurut Pasal 87 dari UNCLOS.

Pasal 6 dari Konvensi jenewa tahun 1958 menegaskan bahwa kapal yang berlayar dalam wilayah laut lepas harus menunjukkan bendera negara kapal dan dengan demikian memiliki kewenangan eksklusif untuk memberlakukan hukum negara bendera kapal untuk wilayah di dalam kapal tersebut. Artinya, sebuah kapal yang berbendera suatu negara dianggap sebagai bagian wilayah territorial negara tersebut. Wilayah territorial ini akan berkaitan kedaulatan bagi negara tersebut, termasuk untuk memberlakukan hukum negara tersebut. Hal ini juga dijamin dalam Pasal 92 UNCLOS. Oleh karena itu, penyerangan terhadap kapal Mavi Marmara yang berbendera Turki tidak dapat dibenarkan dan dapat tergolong sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Turki.

Hal ini juga berkaitan dengan keamanan laut. Bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut. Diantaranya adalah laut bebas dari ancaman kekerasan secara terorganisasi dengan kekuatan bersenjata ancaman tersebut dapat berupa, pembajakan perompakan, sabotase maupun aksi teror bersenjata. dan bebas dari dari ancaman pelanggaran hukum, baik hukum nasional maupun internasional.

Ditinjau dari perspektif hukum dipolmatik, kapal Mavi Marmara yang berbendera Turki tidak dapat dibenarkan dan dapat tergolong sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Turki. Menurut Convention On Prevention and Punishment of Crimes Againts Internationally Protected Person, Including Diplomatic Agents. Dalam pasal 3 disebutkan Kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara tersebut atau di atas kapal atau pesawat yang terdaftar di negara tersebut dan dapat dikategorikan dalam misi yang spesial dari negara turki untuk mengirimkan bantuan bagi penduduk jalur gaza. Sehingga isreal tidak berhak melakukan penyerangan terhadap kapal yang berbendera turki serta israel dan turki memiliki hubungan diplomatik, jelas terjadi pelanggaran diplomatik dalam kasus ini.

Pelaku penyerangan merupakan warga negara dari negara tersebut (tentara israel), Serangan dengan kekerasan terhadap wilayah resmi, yaitu sarana transportasi dari internationally-protected person negara turki yang membahayakan dirinya atau kebebasannya. Kejahatan tersebut dilakukan terhadap internationally protected person yang dilindungi berdasarkan hukum internasional yang diatur dalam konvensi yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu, penyerangan terhadap Kapal tersebut adalah hal yang dilarang menurut hukum Internasional.

Ditinjau dari perspektif hukum Hak Asasi Manusia Inetrnasional penyerangan terhadap warga sipil termasuk ke dalam jenis pelanggaran berat menurut Protokol I Konvensi Jenewa 1977. Dan termasuk ke dalam kejahatan kemanusiaan menurut Statuta Roma tahun 1998. Juga bertentangan dengan berbagai instrument HAM internasional seperti DUHAM (1948), Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (1950) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) yang menggariskan sebuah prinsip bahwa semua orang berhak menikmati hak asasi manusia, baik dalam keadaan damai maupun perang.

Kapal yang diserang oleh Israel tersebut juga mengangkut wartawan dari berbagai belahan dunia, padahal wartawan yang bertugas di wilayah pertikaian bersenjata, berada di bawah perlindungan Konvensi Jenewa 1949. Pasal 79 Protokol I Konperensi tentang Pengesahan dan Perkembangan Hukum Humaniter Internasional pada 1977 menyatakan bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas berbahaya dianggap sebagai orang sipil dan diberi perlindungan selama mereka tidak melakukan tindakan yang secara merugikan mempengaruhi status sipilnya.

Di dalam kapal tersebut juga terdapat para aktivis perempuan dan petugas kesehatan yang mendapatkan perlindungan khusus menurut Konvensi Jenewa. Perlakuan khusus juga diberikan pada petugas kesehatan, baik sipil maupun keagamaan, dan terhadap transportasi peralatan dan persediaan obat-obatan.

Resolusi Majelis Umum 2444 juga menyetujui resolusi dari Konferensi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang Ke-12 (Wina, 1965) yang mencantumkan tiga prinsip dasar tentang kegiatan dalam pertikaian bersenjata, salah satunya adalah dilarang melakukan penyerangan terhadap permukiman sipil, dan harus selalu dibedakan antara orang yang ikut serta dalam pertempuran dengan penduduk sipil sehingga sebanyak mungkin penduduk sipil tidak terlibat.

Majelis Umum menegaskan bahwa tempat tinggal, tempat perlindungan, wilayah rumah sakit serta instalasi lain yang digunakan penduduk sipil tidak boleh dijadikan sasaran operasi militer. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan korban akibat pembalasan, pemindahan secara paksa atau “serangan lain terhadap integritas mereka.” Berkaitan dengan pelanggaran HAM, pasal 5 Universal Declaration of Human Right juga menegaskan bahwa, no one shall be subjected to tourture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan kejam dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya. Oleh sebab itu, penyerangan terhadap Kapal tersebut adalah hal yang dilarang menurut hukum Internasional.

Jika mau dirunut lebih jauh, rasanya akan ada lebih banyak lagi daftar tentang pengaturan tentang larangan penggunaan kekerasan dalam peristiwa tersebut. Tapi cukuplah, kita menilai dengan hati nurari, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang biadab yang bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani.

(diringkas dari berbagai sumber)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: