Oleh: tyokronisilicus | 26 Juli 2010

Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Menurut Surna T. Djajadiningrat, proses pembangunan berkelanjutan bertumpu pada tiga faktor utama, yaitu: (1) kondisi sumber daya alam; (2) kualitas lingkungan, dan (3) faktor kependudukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak akan bermakna banyak apabila tidak turut memperhatikan aspek-aspek yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan haruslah mampu untuk menjaga keutuhan fungsi dan tatanan lingkungan, sehingga sumber daya alam yang ada dapat senantiasa tersedia guna mendukung kegiatan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Untuk menciptakan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (CBESD), maka diperlukanlah pokok-pokok kebijaksanaan yang di antaranya berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:[1]

a. Pengelolaan sumber daya alam perlu direncanakan sesuai dengan daya dukung lingkungannya;

b. Proyek pembangunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dikendalikan melalui penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai bagian dari studi kelayakan dalam proses perencanaan proyek;

c. Adanya pengutamaan penanggulangan pencemaran air, udara, dan tanah;

d. Pengembangan keanekaragaman hayati sebagai persyaratan bagi stabilitas tatanan lingkungan.

e. Pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi dan reklamasi bekas pembangunan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan lautan;

f. Pengembangan kebijakan ekonomi yang memuat pertimbangan lingkungan;

g.Pengembanan peran serta masyarakat, kelembagaan, dan ketenagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;

h. Pengembangan hukum lingkungan yang mendorong badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa melalui penerapan hukum lingkungan;

i. Pengembangan kerja sama luar negeri.

Dari uraian di atas, maka sudah tampak jelas bahwa terdapat kesesuaian antara norma “berwawasan lingkungan” dengan perubahan iklim. Segala strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan secara khusus ketika aktor-aktor negara ingin melaksanakan aktivitas perekonomian. Secara teoritis dan praktis, penilaian sumber daya alam dengan berdasarkan biaya moneter dari kegaiatan ekstraksi dan distribusi sumber daya semata sering telah mengakibatkan kurangnya insentif bagi penggunaan sumber daya yang sustainable (berkelanjutan). Ada dua kepentingan yang saling dibutuhkan suatu bangsa saat ini yakni kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan. Kuatnya saling interaksi dan ketergantungan dua faktor itu maka diperlukan pendekatan yang cocok bagi kepentingan pembangunan berkelanjutan atau pembangunan berwawasan lingkungan (sustainable development).

Selanjutnya dengan kegiatan konsumsi yang berlebihan terhadap sumber daya untuk kegiatan produksi mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan yang menjadi beban dan biaya lingkungan masyarakat. Untuk mendukung penggunaan sumber daya yang sustainable maka biaya lingkungan akibat degradasi itu harus diintegrasikan dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi yang tidak hanya pada pola konsumsi dan perdagangan tetapi juga sumber daya seperti laut, air segar, dan hutan-hutan, dan sumber daya alam lainnya.

Integrasi ekonomi dan lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan tergantung banyak factor. Menurut Lonergan (1993) untuk menjamin terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan, ada tiga dimensi penting yang harus dipertimbangkan. Pertama adalah dimensi ekonomi yang menghubungkan pengaruh-pengaruh unsur makroekonomi dan mikroekonomi pada lingkungan dan bagaimana sumber daya alam diperlakukan dalam analisa ekonomi. Kedua, adalah dimensi politik yang mencangkup proses politik yang menentukan penampilan dan sosok pembangunan, pertumbuhan penduduk, dan degradasi lingkungan pada suatu negara. Diamensi ini juga termasuk peranan agen masyarakat, struktur sosial dan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ketiga, adalah dimensi sosial dan budaya yang mengaitkan antara tradisi atau sejarah, dominasi ilmu pengetahuan barat, serta pola pemikiran dan tradisi agama. Ketiga dimensi ini berinteraksi satu sama lain untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam konteks ilmu pengetahuan, keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan lingkungan dikaji dalam bidang ilmu yang dikenal sebagai ilmu ekonomi sumberdaya dan lingkungan. Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan ini mengkhususkan kajian tentang hubungan antara ekonomi dan lingkungan yang meliputi: (1) analisa dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi ummat manusia seperti kegiatan produksi dan konsumsi barang dan jasa; (2) analisa dampak ekonomi terhadap kerusakan alam seperti kesehatan manusia dan hewan; kerusakan terhadap lingkungan fisik (buatan manusia) seperti bangunan, intalasi dan lain sebagainya; serta (3) mempelajari pilihan dan tingkah laku manusia dalam memecahkan konflik yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, bagaimana manusia sebagai individu maupun kelompok dalam melakukan kompromi (tradeoff) antara nilai ekonomi dan lingkungan atau memasukan unsur lingkungan dalam analisa ekonominya.

Keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kualitas lingkungan inilah yang melatarbelakangi berkembangnya konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan tidak lepas dari bagaimana keterkaitan antara lingkungan sebagai asset dan aktivitas ekonomi sebagai basis bagi kajian ekonomi yang berdimensi lingkungan.


[1] Surna T. Djajadiningrat, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I No. 1/1994, ICEL, Jakarta, hlm. 6-9.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: