Oleh: tyokronisilicus | 8 Agustus 2010

MAKNA TERTIB DOKUMEN KEPENDUDUKAN (bagi Reformasi Pelayanan Publik, Penegakkan Hukum, Demokrasi dan Perwujudan Good Governance)

Untuk memberikan pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan tersebut dapat terlaksana dengan baik melalui peningkatan kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami. Peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan khususnya yang mengatur pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada saat ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan hak asasi manusia, sehingga perlu diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan keadaan yang berkembang saat ini. maka  perlu dibentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Pembahasan RUU Administrasi Kependudukan hingga saat ini telah mencapai 70 persen selesai, tinggal diselaraskan dengan rumusan tambahan dari pemerintah dan dalam pembahasannya tidak menemui kendala sehingga direncanakan akan dapat disahkan menjadi UU Administrasi Kependudukan tahun ini. RUU Administrasi Kependudukan memuat tiga hal yakni administrasi kependudukan, catatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Secara rinci RUU ini mengatur tentang hak dan kewajiban penduduk, kewenangan pemda dalam kependudukan, kewenangan catatan sipil dalam hal perubahan kewarganegaraan, pengangkatan anak dan pendaftaran penduduk.

Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU Administrasi Kependudukan diharapkan data kependudukan Indonesia akan menjadi lebih jelas dan dapat mencegah tindakan penyalahgunaan identitas diri seseorang. Misalnya untuk menghindari penyelewengan data kependudukan, kepemilikan KTP ganda dan pemalsuan surat nikah. Hal inilah yang paling mendasar, kalau RUU ini sudah sah menjadi UU Administrasi Kependudukan maka akan banyak manfaatnya bagi masyarakat karena tujuannya adalah untuk memberi pelayanan publik yang prima bagi masyarakat yang datang melaporkan peristiwa penting yang dialaminya. RUU ini juga diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran dan kriminalitas karena biasanya tindak kejahatan akan leluasa dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memalsukan dokumen jati dirinya.

Pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital event) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk

Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

1. Aspek Landasan Hukum

Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum, adalah sangat fundamental, karena terkait dengan existensi negara (NKRI) sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945. Di samping juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, haruslah tidak diskriminatif, jelas (tidak multi interpretatif), tidak saling bertentangan (hendaknya sinergis) dengan peraturan perundang-undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang “modern” dengan Good Governance dan Clean Government.

2. Aspek Kelembagaan dan SDM

Penataan dan penyiapan dukungan kelembagaan dan SDM, memiliki makna strategis di dalam mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai salah satu “infrastruktur” dan “operator” dalam mengejawantah-kan maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (mengenai Hak-hak Warga Negara/Penduduk).

Kelembagaan yang ada atau yang dibutuhkan, mulai dari tingkat pemerintah pusat sampai ke tingkat pemerintah daerah haruslah memiliki nomenklatur dan ukuran organisasi dengan struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara/ pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan di atas, agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Begitu pula dengan SDM penyelenggara/pelayan administrasi kependudukan, hendaknya pembinaannya diarahkan untuk menguasai wawasan dan makna tertib administrasi kependudukan, baik pada level kebijakan maupun pada level (praktis) teknis pelayanan, jujur, amanah, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat.

3. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan

Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip tepat guna mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, bertahan relatif lama, efisien, aman,  mudah dioperasionalkan dan murah pemeliharaannya, serta dapat diakses di seluruh wilayah tanah air dengan support yang selalu tersedia dan relatif cepat.

Dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman/ komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan penerbitan NIK Nasional sebagai nomor identitas tunggal yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen kependudukan, yaitu blangko KTP, Kartu Keluarga, Buku Register/Akta dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam mendukung nilai serta keaslian dokumen, yaitu dengan menerapkan security feature – teknologi yang tepat guna.

Hal yang penting dicatat, adalah issue keamanan dalam hal ini bermakna ganda, yaitu bagi penduduk/pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman – nyaman – kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas data-informasi status kependuduk-an atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen. Sedangkan bagi negara/pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat berfungsi mengendalikan penduduk untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif.

Oleh karenanya, perpaduan penerapan teknologi untuk penerbitan NIK Nasional yang unique dan sidik jari/photo – face recognition (biometrik) pada SIAK, dengan penerapan teknologi pada blangko security, menjadi patut diperhatikan efektifitas – efisiensinya, yaitu untuk meng-identifikasi keabsahan dan keaslian kepemilikan dokumen penduduk.

Kejadian di masyarakat, bisa saja dokumen kependudukan yang ditemukan menggunakan blangko ber-security sesuai spesifikasi dari pemerintah (asli), namun data informasi yang tertera di dalamnya serta keabsahan penandatangan dokumen ternyata palsu (tidak valid) karena NIK yang tertera tidak valid. Atau sebaliknya bisa terjadi. Sehingga kondisi tidak tertibnya kepemilikan dokumen kependudukan, dapat membuka peluang kejahatan di masyarakat, bahkan dapat membahayakan bagi keamanan nasional (seperti ancaman teroris, money laundry, dst).

4. Aspek Registrasi

Registrasi merupakan kegiatan awal dan kunci di dalam mewujudkan tertib dokumen kependudukan. Untuk itu mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang dirancang dan diterapkan dalam pelayanan dokumen kependudukan haruslah jelas, tidak berbelit-belit agar mudah difahami penduduk (sebagai pemohon) maupun operator (registrar) sebagai penyedia layanan, serta dapat dijamin penegakkannya (dipatuhi dan tertib).

5. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat

Kondisi demografi Indonesia, menginformasikan kepada kita tentang sebaran penduduk dan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat yang sedemikian rupa kualitasnya terhadap makna dokumen kependudukan, sehingga derajat ketertiban dalam kepemilikan dokumen relatif masih kurang.

Untuk menuju tertib dokumen kependudukan secara nasional, sangatlah diperlukan komitmen politik dari semua komponen bangsa, terutama penyelenggara negara untuk bagaimana membuat kebijakan, strategi dan program-program kegiatan penciptaan “insentif/benefit” bagi masyarakat dan “Sosialisasi” pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai Gerakan Nasional.

6. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

Untuk mempercepat proses penerapan NIK Nasional kepada seluruh penduduk Indonesia, peranan Bank Data Kependudukan sangatlah penting. Dalam kaitan itu, strategi yang diterapkan adalah mendayagunakan data penduduk (data individu) hasil P4B saat Pemilu Legislatif dan Pilpres tahun 2004 sebagai data dasar (baseline data) untuk dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan pelayanan harian pendaftaran penduduk (pindah alamat, pencatatan biodata, perubahan status kependudukan, permohonan KTP dan Kartu Keluarga, dst) serta dengan pelayanan catatan sipil (kelahiran, perkawinan, kematian, dst).

Kebijakan nasional untuk menyelenggarakan Pilkada Langsung mulai tahun 2005, juga dijadikan momentum awal penerapan NIK Nasional yang dicantumkan di dalam Daftar Pemilih dan Kartu Pemilih (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005). Diharapkan sampai dengan tahun 2008 cakupannya akan mencapai seluruh penduduk Indonesia, dan sekaligus dapat mendukung penyelenggaraan Pemilu 2009.

KESIMPULAN

1. Penegakkan tertib dokumen kependudukan, tidak hanya bisa didekati dan diawali hanya dengan pengawasan blangko-blangko ber-security, karena pemalsuan di masyarakat lebih banyak pada data informasi yang tertera di dalam dokumen. tujuan utama pengamanan atau pemberian security bukan pengamanan blangko, melainkan pengamanan atas keaslian dan keabsahan dokumen agar mampu melindungi penduduk dalam menjamin kepastian hukum dan fasilitasi kepada penduduk untuk mengakses hak-haknya, serta menyediakan insentif/benefit yang nyata bagi penduduk.

2. Peranan penggunaan NIK Nasional dan Bank Data Kependudukan tidak dapat diremehkan dalam peneggakan tertib dokumen atau administrasi kependudukan. Sehingga penerapan dan kelangsungan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), baik online maupun offline harus mendapat perhatian sungguh-sungguh dari penyelenggara negara.

3. Penataan landasan hukum untuk tertib penyelenggaraan pelayanan maupun kepemilikan dokumen kependudukan, dalam bentuk penerbitan Undang-undang Administrasi Kependudukan serta harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, hendaknya segera diwujudkan dan tidak ditunda-tunda dengan berbagai pertimbangan politik yang tidak logik, karena Undang-undang Administrasi Kependudukan dan Perlindungan Data Individu Penduduk sebagai dasar (platform) untuk berbagai penegakkan reformasi di segala bidang layaknya di negara-negara maju/modern.

(dari berbagai sumber)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: