Oleh: tyokronisilicus | 17 Agustus 2010

Mekanisme Promosi, Diseminasi, dan Diplomasi Perlindungan HAM

HAM sebagaimana diketahui adalah hak dasar/mutlak pemberian Tuhan yang dimilik setiap manusia serta melekat untuk selamanya. Di dalam pelaksanaanya wajib memperhatikan dan menghormati hak orang lain. Karena, demi terciptanya harmonisasi hubungan antarwarga masyarakat, setiap anggota masyarakat dalam merealisasikan hak dasar tersebut dilakukan dengan penuh kearifan, artinya ketika menikmati hak asasinya dibarengi pula dengan kesadaran bahwa ada kewajiban asasi dan tanggung jawab asasi[1]

Dalam masyarakat modern, perbedaan anggota masyarakat karena jabatan atau posisi dan peran yang diemban merupakan kewajaran. Perbedaan tersebut bukan berarti ada diskriminasi dalam menikmati hak asasinya yang dijamin oleh UUD maupun perundang-undangan lain suatu negara. Karenanya penyebaran tentang pemahaman, pengetahuan, pendalaman sampai memasyarakatkan HAM menjadi penting, terutama di kalangan akar rumput (grass root). Tanpa kemauan politik dan keberanian politik yang kuat dari suatu rezim, pemerataan HAM dapat tersandar.[2]

Disinilah partisipati aktif pemerintah ada kemauan dan tindakan politik serta pengawasan (monitoring) terhadap pejabat yang menyatakan siap mengamankan UUD negara, inklusif menghormati HAM agar tidak sewenang-wenang atau tidak menegakkan HAM di dalama berbagai peraturan yang efektif. Begitu juga, partisipasi yang aktif  warga masyarskat dituntut, baik dalam bentuk partisipasi akitif para pengamat, intelektual, agaman, maupun kelompok masyarakat dalam wadah LSM/ornop atupun lembaga formal lainnya. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, upaya diseminasi HAM semakin efektif sehingga rangkaian kegiatan dari semua unsur masyarakat akan menjadi mesin utama yang terus berproses dan bergerak menyebarluaskan HAM di masyarakat.

Sejauh mana setiap negara, khususnya anggota PBB, telah melakukan langkah konkret dan positif sebagimana diamantkan di dalam banyak piagam, konvensi, dan konvenan, antara lain adanya badan pengawas/supervisi internasional, yaitu United Nations High Commisioner for Human Rights (UNHCHR).[3] Salah satu hambatan utama dalam promosi HAM secara Global berkaitan dengan kenyataan bahwa orang masih memperdebatkan definisi HAM. Negara-negara Barat berasumsi bahwa tradisi HAM liberal yang dianutnya secara otomatis berlaku secara universal karena gagasan inilah yang diadopsi dari  berbagai konvensi HAM Internasional. Pada saat yang sama ada negara-negara yang belum bisa menerima universalime HAM dan mereka menekankan bahwa pengertian tentang HAM harus disesuaikan dengan budaya dan sistem nilai yang dianut masing-masing negara.[4]

Perdebatan tersebut disebabkan pertimbangan politik daripada persoalan keilmuan terutama karena negara-negara yang keberatan dengan universalime HAM kebetulan menerapkan sistem politik yang tidak demokratis dan pemerintah mengendalikan kebebasan politik rakyat untuk melanggengkan kekuasaannya, karena agumen yang dikemukakan oleh mereka tidak menerima universalisme HAM didasarkan pada pertimbangan kepentingan politik, maka kecenderungan yang terdapat dalam hampir semua literatur poltik dunia adalah menerima kenyataan bahwa pluralisme budaya atau bahkan kedaulatan negara tidak bisa dijadikan alasan untuk membatalkan martabat manusai sebagai manusia.[5]

Pelanggaran HAM atas dasar perbedaan politik merupakan pelanggaran HAM struktural yang banyak dilakukan oleh penguasa. Tampaknya, pelanggaran struktural lebih sulit dicegah/dikurangi. Sementara itu, umat manusia berusaha pula mengurangi pelanggaran HAM kultural. Pelanggaran HAM antarwarga ini merupakan pelanggaran yang konvensional dan lebih mudah diselesaikan. Ketika pelanggaran struktural berkembang terus, terutama akibat perbedaan politik, maka instrumen hukum yang sudah banyak dimuat oleh PBB menjadi tidak efektif. Karenanya, penghormatan HAM sebagian besar bergantung kepada kemauan politik para pemimpin dunia, terutama negara adidaya.[6]

Pemerintah/para pemimpin dunia tidak bisa berdalih atas nama kedaulatan untuk melindungi pelanggaran yang telah dilakukannya. Bagaimanpun negara sebagai pengorganisasian kekuasaan tetap merupakan alat dan bukan tujuan dalam dirinya sehingga martabat kemanusiaaan harus dikorbankan untuk mempertahankan eksistensinya. Persoalannya pada saat yang sama pengorganisasian kebijakan unmtuk melindungi dan mempromosikan HAM dalam skala yang signifikan masih dilakukan oleh negara. Dalam konteks ini negara harus responsif terhadap tuntutan atau tekanan aktor-aktor lain diluar dirinya terutama civill society untuk mempromosikan HAM demi kemajuan kemanusiaan. Promosi HAM sebagai salah satu publik goal merupakan tanggungjawab seluruh anggota masyarakat yang tidak hanya ditujukan pada lembaga pendidikan formal tetapi juga informal seperti kelompok agama, keluarga, kekerabatan dan entitas kultural lainnya.[7]

Negara-negara Barat memiliki kodifikasi HAM dan mekanisme perlindungan HAM yang paling efektif dibandingkan dengan bangsa lainnya. Negara-negara tersebut memasukkan prinsip-prinsip HAM ke dalam konstitusi dan tata pemerintahan mereka sehingga bisa menjadi pedoman dan pegangan hukum bagi pemerintahan maupun masyarakat. Negara maju memiliki keistimewaan dalam hal mereka telah menjalani sejarah bernegara selama ratusan tahun sehingga negaranya mampu untuk bersikap responsif terhadap tuntutan masyarakatnya dibandingkan dengan negara berkembang yang relatif baru. Tetapi komitmen melindungi HAM warganegara merupakan masalah pilihan atau kemauan untuk melindungi HAM warganegara juga tanpa harus menunggu ratusan tahun mengingat semikin pentingnya HAM dalam peradaban manusia modern.[8]

HAM di negara maju seharusnya menjadi contoh bagi negara-neagra lainnya agar mereka mulai memikirkan untuk memasukkan perlindungan HAM dalam konstitusinya serta mengupayakan terciptanya mekanisme penegakan HAM pada level regional. Keengganan para pemimpin politik untuk memasukkan HAM dalam konstitusi sering disebabkan kekhawatiran akan ketidakmampuan negara atau pemerintah untuk memenuhi kewajibannya bilamana ada tuntutan dari masyarakat.

Indonesia pada zaman reformasi ini ada kemajuan dalam memasukkan secara formal prinsip-prinsip HAM baik melalui amandemen UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan tentang HAM. Meskipun banyak pihak yang belum puas dengan perumusan pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang HAM, namun legislasi tentang HAM telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Misalnya, adanya UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM  dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM merupakan kemajuan normatif yang patut dicatat meskipun masih perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Secara umum dapat dikatakan bahwa demokratisasi di Indonesia belum membawa dampak yang nyata baik dalam penyelesaian pengadilan pelanggaran HAM masa lalu maupun persoalan HAM yang terjadi setelah Indonesia memasuki era demokrasi sekarang ini.[9]

Mekanisme promosi dan perlindungan HAM dalam dunia internasional bisa diidentifikasikan untuk perjuanagan isu HAM yaitu individu, kelompok sosial, nasional, regional, dan global. Pada level individu kita dapat melihat tokoh-tokoh perjuangan HAM yanng karena aktivitas dan kampanye yang dilakukannya dapat mempengaruhi kebijakan atau diplomasi HAM sebagai aktor inetrnasional baik negara maupun non negara. Peranan para inividu pejuang HAM ini tidak dapat diabaikan begitu saja karena biasanya merekalah yang menyebar benih perubahan politik di negaranya masing-masing menuju rezim politik yang demokratis. Lobi yang mereka lakukan terhadap pemerintah negara maju atau organisasi internasional sering menyulitkan posisi pemerintahnya karena harus mempetanggungjawabkan pelanggaran HAM yang dilakukan.[10]

Pada kelompok civil society nasional maupun global di negara demokrasi maupun non demokrasi NGO yang aktif memperjuangkan HAM dalam berbagai aspeknya. Konsep global civil society muncul dari kenyataan bahwa NGO yang bergerak dalam berbagai bidang termasuk HAM membentuk jaringan lintas batas negara. NGO dari negara berkembang biasanya bergantung apda aliran dan dari NGO negara-negara maju untuk menjalankan berbagai aktivitas kampanye atau advokasi dalam bidang HAM meskipun ada juga yang berupa untu kmencari pendanaan secara mandiri demi mempertahankan independesi dalam kebijakan dan keleluasaan dalam mengangkat berbagai persolan HAM yang ada termasuk kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional dari negara maju.[11]

NGO internasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti Amnesty Internasional dan Human Right Wacth (HRW) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan diplomasi HAM baik begara maju maupun berkembang. Kelebihan NGO dibandingkan aktor lain adalah kekuatan jaringan global mereka melalui publikasi atau kampanye yang mereka lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Terlepas dari konstribusi yang signifikan dari NGO nasional maupun global dalam penegakan HAM mereka juga tidak bebas dari kritik yang antara lain mekanisme pertanggungjawaban aktivitas mereka tidak jelas oreintasinya. Selain itu, NGO yang beroperasi di negara berkembang sering melakukan pendampingan permanen terhadap kelompok masyarakat yang diperjuangkan haknya demi melanggengkan eksistensi mereka sendiri, singkatnya NGO tidak mengupayakan otonomi dari kelompok masyarakat yang dibantu tetapi justru melestarikan mental ketergantungan mereka. Mekansime regenerasi kepemimpinan di NGO sering tidak bisa dibedakan anatra kepemilikan dan kepemipinan dan akibatnya jenjang karier aktivis NGO tidak jelas sehingga mengalami kemuduran sebagaimana negara atau lembaga pembangunan dan keuangan internasional yang menjadi sasaran kritik dan kecaman mereka.[12]

Aktor penting berikutnya yang diharapakan dapat mempromosikan dan melindungi HAM yaitu pemerintah atau negara. Peranan negara menjadi kontroversial dibandingkan dengan aktor lainnya karena negara sering menjadi sumber ancaman permanen terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negaranya. Pada saat yang sama negara juga menghasilkan berbagi kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk memajukan HAM. Meskipun secara normatif penghormatan terhadap HAM adalah bagian yang integral dari demokrasi, namun pada akhirnya kemauan dan komitmen politik pemerintah yang menjadi faktor utama kinerja pemerintahan dalam soal HAM. Dengan meratifikasi berbagai konvensi internasional tentang HAM suatu negara telah menyatakan komitmennya untuk tunduk kepada berbagi ketentuan yang ada dalam konvensi tersebut. Meskipun ratifikasi konvensi internasional tidak secara otomatis meningkatkan secara kinerja perlindungan HAM.[13]

Pemerintah dapat membentuk Komnas HAM yang bertugas sebagai lembaga independen untuk memonitoring dan merekomendasikan kasus pelanggaran HAM untuk ditindaklanjuti oleh lembaga peradilan. Tetapi dalam aplikatifnya tugas Komnas HAM sering berbenturan dengan praktik kepentingan kelompok dalam tubuh pemerintah yang menghambat proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM demi melindungi kepentingan politik tertentu. Konstribusi yang diberikan pemerintah bisa berupa pemberdayaan lembaga peradilan sipil maupun militer sehingga prinsip supremasi hukum secara efektif dapat dilaksanakan tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Hal lainnya pemerintah dapat melakukan pengintregrasian prinsip-prinsip HAM ke dalam kurikulum pendidikan agar sejak dini setiap anggota masyarakat dididik untuk menghargai HAM orang lain. Pendidikan multikulturalisme yang mengutamakan penghormatan kepada budaya yang majemuk cocok dan relevan untuk Indonesia mengingat rentannya masyarakat terhadap berbagai bentuk primodial yang mengarah kepada pelanggaran HAM dalam skala besar.[14]

Pada tingkat global, PBB merupakan lembaga yang paling kuat pengaruhnya terhadap penanganan isu HAM yang melibatkan negaranya anggota. Jika terjadi pelanggaran HAM secara besar-besaran DK PBB memiliki otoritas untuk membentuk pengadilan internasional guna menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Meskipun keputusan ini merupakan langkah maju, namun keanggotaan Dewan HAM PBB masih diisi oleh beberapa negara yang diketahui banyak melakukan pelanggaran HAM di negaranya masing-masing sehingga diragukan apakah mereka dapat bersikap obyektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan pemerintahanya masing-masing.[15]

Indonesia telah melakukan proses demokratisasi pasca kejatuhan rezim ototarian orde baru, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kiprahnya dalam perjuangan HAM baik di dalamn negeri maupun di dunia internasional khususnya Asia Tenggara. Pada masa lalu hal itu tidak bisa dilakukan karena terjadi begitu banyak pelanggaran HAM dalam negeri sehingga diplomasi internasional Indonesia dalam soal HAM hanya ditujukan untuk membela pemerintah dan kebijakan presiden Soeharto yang nyata-nyata melakukan pelanggaran HAM. Diplomasi HAM yang bersifat defensif biasanya sangat rentan terhadap kritik dari dunia internasional. Kenyataan saat ini, meskipun Indonesia sudah mempunyai institusi demokrasi pelanggaran HAM masih sering terjadi dan prestasi pemerintah dalam melindungi HAM warga negaranya belum optimal.[16]

Beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah indonesia  agar diplomasi HAM yang dilakukan semakin positif. Pertama, secara konsisten menyeleseikan secara adil dan tuntas semua bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa lalu. Indonesia harus berani menciptakan preseden yang positif agar generasi yang akan datang tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Kedua, pemerintah indonesia secara sungguh-sungguh menuntaskan reformasi keamanan khususnya yang berkaitan dengan dengan reformasi internal TNI dan Polri. Ketiga, pemerintah Indonesia harus berani melakukan terobosan dengan menempatkan kepentingan akyat di Asia Tenggara di atas solidaritas antar pemerintah yang sering mennghambat promosi HAM di wilyah ini. dimana kedaulatan negara atau penguasa masih dipandang sebagai hal yang sakral dikawasan ini padahal negara hanyalah entitas instrumental utnuk kesejahteraan manusia secara individual maupun kolektif. Keempat, Kemenlu RI perlu meningkatkan diplomasi publik melalui komunikasi dan kerjasama yang erat dengan NGO lokal maupun interrnasional dalam promosi HAM. Sikap pemerintah yang mengcurigai NGO akan merugikan pemerintah sendiri. Kelima, di dalam negeri sendiri pemerintah Indonesia harus secara konsisten melindungi HAM warganegara dengan mengambil sikap yang tegas terhadap kelompok radikal keagamaan yang anarkis dan sering melanggar HAM melalui perusakan tempat ibadah dan bentuk teror dan intimidasi lainnya.[17]

Konsolidasi demokratis yang semakin maju dan penegakan hukum yang semakin efektif akan dengan sendirinya menjadi diplomasi HAM warganegara sebagi prioritas utama dalam relasi antara negara dan masyarakat. pemerintah indonesia perlu memasukan materi pendidikan multikulturalisme dalam kurikulum pendidikan pada semua tingkatan agar hakekatnya masyarakat indonesia sbagai bangsa yang majemuk tetap dilestarikan melalui cara berpikir dan eprilaku ayng menjunjung tinggi HAM orang lain meskipun berasal dari latarbelakang agama dan suku yang berbeda. Kekuatan indonesia justru terletak dalam keragamannya dan sejarah telah membuktikan bahwa pemaksaan suatu ideologi baik oleh pemerintah maupun kelompok tertentu dalam masyarakat hanya akan memperlemah bangsa ini dalam persaingan dengan bangsa lain. Prinsip demokrasi rakyat harus menjadi pedoman bagi pemerintah maupun masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga semua orang merasa nyaman menjadi bagian dari bangsa ini.[18]


[1] Masyur Effendi, “HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik”, (Bogor, Penerbit Ghalia, 2007), hlm 197.

[2] Ibid hlm 197

[3] Ibid hlm 198

[4] Aleksius Jemadu, Politik Global Dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), Hlm 284-285

[5] Ibid hlm 285

[6] Masyur Effendi, Op.Cit, hlm 199

[7] Aleksius Jemadu, Op.Cit, hlm 285-286

[8] Ibid hlm 289

[9] Imparsial, Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM. Jakarta; Imparsial,  2005

[10] Aleksius Jemadu, Op.Cit, hlm 303-304

[11] Ibid, hlm 304-305

[12] Ibid, hlm 305

[13] Ibid, hlm 305-306

[14] Ibid, hlm 306

[15] Ibid, hlm 309

[16] Ibid, hlm 309-310

[17] Ibid, hlm 310-311

[18] Ibid, hlm 310-311


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: