Oleh: tyokronisilicus | 26 September 2010

HAM dan Perlindungan Tersangka (terorisme) menurut Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan lain

HAM di Indonesia secara yuridis telah diatur dan dijamin. Aturan dan jaminan tersebut dapat dilihat dalalam berbagai aturan hukum positif negara Indoensia. Aturan-aturanitu relevan dengan peraturan HAM dalam mekanisme internasional.[1]

Hasil penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang jaminan terhadap HAM dalam hukum positif yang tingkatannya di bawah UUD 1945 menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan, yaitu cukup banyak ketentuan HAM yang tersebar dalam produk perundangan, antara lain asas legalitas, praduga tak bersalah, dan due process of law (UU Nomor 4 Tahun 2004 dan KUHAP).[2] Dengan demikian ketentuan HAM di dalam UUD 1945 hanya tujuh belas pasal, yaitu Pasal 27, Pasal 28 (28A-28J), Pasal 29, 30, 31, 33, dan 34. Namun, kekurangan-kekurangan tersebut telah dipenuhi dengan keberadaan sejumlah UU, antara lain KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat 40 pasal. Kemudian lahir UU nomor 5 Tahub 1998 tntang anti penyiksaan, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat 8 pasal tentang HAM.

Indonesia yaang merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila harus mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:[3]

a. Pengakuan dan perlindungan hak asaasi yang mengandung persamaan dalam bidng politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oelh suatu kekuasaan/kekuatan apapun;

c. Jaminan  kepastian hukum dalam semua persoalan, yang dimaksud kepastian hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakan.

Penegakan HAM dalam negara hukum berdasarkan pancasila sperti dikemukakan Marzuki Darusman, meliputi:[4]

1. Pemahaman baru bahwa antara HAM dan Pancasila tidak ada suatu pertentangan konseptual tentang hakekat martabat manusia dan nilai individu yang dilindungi.

2. Persyaratan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdasarkan sistem konstitusional yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak-hak para warga negara;

3. Penegakan hukum tidak terdapat perbedaan esensial antara ide negara hukum dan pengertian negara hukum berdasarkan pancasila.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakuakn. Rumusan tersebut mengandung beberapa unsur antara lain:[5]

1) Bahwa hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, asas ini disebut asas legalitas, karena penguasa dalam melaksanakan tugas dalam perdialn terikat ketentuan perundang-undangan, maka akan terhindar dari kesewenag-wenangan atau penilaian pribadi seenaknya. Hal ini berarti terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan yang juga terikat kepada ketentuan perundang-undangan tersebut.

2) Ketentuan pidana dalam undnag-undang tidak boleh berlaku surut. Asas non-retroaktif ini pada awalnya untuk melindungi anggota masyarakat terhadap kesewenang-wenangan pengusas melalui lembaga legislatif dapat membuat perundang-undangan sesuai dengan keinginannya yang membatasi kepentingan penguasa, sehingga peberlakuan surut undang-undang sebagai merupakan pelanggaran terhadap HAM, karena pada dasarnya hukum harus diberlakukan ke depan (prospective), sehingga tidak adil jika seseorang dihukum karena perbuatan yang ada pada saat dialkukan merupakan perbuatan yang sah.

Bagian dalam KUHAP mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasakan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM serta menjamin segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Secara umum, fungsi suatu undang-undang acara pidana adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama meberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut.[6]

Jaminan dan perlindungan terhadap HAM dalam peraturan hukum acara dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan HAM.[7]

Proses pembentukan KUHAP menunjukkan bahwa yang ingin diperjuangkan adalah pemahaman untuk melihat proses peradilan pidana itu sebagai berlandaskan proses hukum yang adil (due process of law), dimana hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana dilindungi serta dianggap sebagai bagian dari hak-hak warga negara (civil rights) dan karena itu bagian dari HAM.

Ada sepuluh asas yang ditegaskan dalam Penjelasan KUHAP mengatur perlidungan terhadap keluhuran martabat dan harkat manusia. Menurut Mardjono Reksodiputro kesepuluh asas ini dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) asas umum dan 3 (tiga) asas khusus, yaitu:[8]

Asas-asas umum :

a. Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun;

b. Praduga tidak bersalah;

c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

d. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum;

e. Hak pengadilan terdakwa di muka pengadilan;

f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;

g. Peradilan yang terbuka untuk umum.

Asas-asas khusus :

h.Pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);

i.Hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;

j.Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Asas pertama tentang “perlakuan sama di muka hukum tanpa diskriminasi”, tidak saja terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga tercantum dalam bagian menimbang dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Asas ini serupa dengan yang terdapat dalam Pasal 6 dan 7 UDHR dan Pasal 16 ICCPR. Baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum adalah sama-sama warga negara yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan hukum, yakni sama-sama bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Setiap orang, apakah ia tersangka atau terdakwa, berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Asas kedua tentang “praduga tak bersalah”, Unsur-unsur dalam asas ini adalah prinsip utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (due process of law), yang mencakup:[9]

a. Bahwa kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang jujur atau fair trail , berimbang dan tidak memihak (impartiality);

b. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;

c. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka untuk umum;

d. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya, tanpa campur tangan pemerintah atau kekuasaan sosial politik manapun.

Asas ketiga, adalah tentang “hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi”. Hak ini sebenarnya mengandung dua asas, yaitu :

a. Hak waga negara untuk memperoleh kompensasi (yang berbentuk uang) dan rehabilitasi (yang berupa pemulihan nama baiknya).

b.Kewajiban pejabat penegak hukum mempertanggungjawabkan (accountability) perilakunya selama tahap pra-ajudikasi.

Prinsip yang terkandung pula dalam asas ini adalah bahwa negara dapat pula meminta mempertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya.

Asas keempat adalah tentang “hak untuk mendapat bantuan hukum”. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama di muka hukum dan para pejabat hukum harus memberlakukannya dengan praduga bahwa ia tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi, maka doktrin “equality of arms” juga harus ditaati. Negara, melalui aparat kepolisian dan kejaksaan, selalu mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kesempatan yang dimiliki tersangka dan terdakwa (yang kemungkinan besar berada dalam tahanan).

Hak untuk membela diri telah diperoleh melalui asas praduga tidak bersalah, akan tetapi doktrin “equality of arms” ini didasarkan pada keadaan tersangka dan terdakwa yang sangat tidak seimbang (disadvantage) menghadapi negara. Asas inipun menuntut adanya profesi advokat yang bebas (an independent legal profession). Kebebasan profesi advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat apabila ia membela seorang klien yang “tidak disukai” masyarakat atau negara.[10]

Asas kelima, merupakan “hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan”, yang harus diperhatikan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa suatu perkara tindak pidana apabila terdakwa tidak dapat dihadirkan oleh jaksa. Dengan berpedoman pada proses hukum yang adil, bagaimanapun kuatnya bukti-bukti yang dimiliki polisi atau penuntut umum, akan tetapi “sudut pandang” tersangka atau terdakwa selalu masih harus didengar dan dipertimbangkan. Apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat hadir atau dihadirkan, maka suatu proses peradilan pidana yang tetap juga dijalankan, telah melanggar “hak untuk membela diri” dan “praduga tidak bersalah” seorang warga negara. Meskipun KUHAP tidak memuat asas ini secara jelas dalam ketentuan-ketentuannya, tetapi penafsiran bahwa peradilan “in absentia” tidak dimungkinkan dalam KUHAP dapat terbaca dari beberapa pasal (misalnya pasal-pasal 145 (5), 154 (5), 155 (1), 203 dan 205).

Pengecualian hanya terdapat dalam perkara pelanggaran lalu-lintas (Pasal 214 (1)). Apa yang tidak boleh ditafsirkan dari asas kehadiran ini, adalah bahwa kehadiran terdakwa pada sidang pengadilan dimaksudkan untuk “mempermalukan” terdakwa di muka umum. Tujuannya hanyalah untuk memberi kesempatan terdakwa mengajukan pembelaan, dengan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia.[11]

Asas keenam menegaskan adanya “peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana”. Di sini kita lihat ada dua asas, yaitu: I. Peradilan yang bebas dari pengaruh siapapun; II. Bahwa cara proses peradilan pidana haruslah cepat dengan sederhana. Kebebasan peradilan (independent judiciary) adalah titik pusat dari konsep negara hukum yang menganut paham “rule of law”, di mana hukum ditegakkan secara tidak berpihak (impartial). Peradilan yang bebas tidak akan mengijinkan adanya “show trials” di mana terdakwa tidak diberikan kesempatan yang layak untuk membela diri dan di mana orang sudah dapat menduga bahwa putusan hakim akan mempersalahkan terdakwa tanpa menghiraukan pembuktian ataupun pembelaan. Keinginan mempunyai proses peradilan pidana yang cepat dan sederhana, merupakan tuntutan yang logis dari setiap tersangka dan terdakwa. Asas ini dimaksudkan untuk mengurangi sampai seminimal mungkin penderitaan tersangka maupun terdakwa. Apalagi bilamana tersangka atau terdakwa berada dalam tahanan, maka ia berhak menuntut diadili dalam jangka waktu yang wajar. Tidak boleh ada kelambatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh penegak hukum (Pasal 50 KUHAP).[12]

Asas ketujuh adalah tentang “peradilan yang terbuka untuk umum” disini adalah adanya “public hearing” dan dimaksudkan untuk mencegah adanya “secret hearing”, dimana masyarakat tidak dapat mengawasi apakah pengadilan secara seksama telah melindungi hak-hak terdakwa. Tidak pernah asas ini boleh diartikan untuk menjadikan peradilan itu suatu “show case” atau dimaksudkan sebagai “instrument of deterrence”, baik dengan cara mempermalukan terdakwa (prevensi khusus) ataupun menakut-nakuti masyarakat atau “potential offenders” (prevensi umum). Perkecualian dari asas ini haruslah dilakukan dengan undang-undang dan dengan syarat bahwa dasarnya adalah kepentingan umum yang berlaku dalam negara demokrasi.[13]

Asas kedelapan tentang “dasar undang-undang dan kewajiban adanya surat perintah dalam pelanggaran atas hak-hak individu warga negara” yang dimaksud dengan “pelanggaran hak-hak individu warga negara” adalah pelanggaran atas hak kemerdekaan (individual freedom of the citizen) yang dijamin oleh UUD 1945. Jaminan kontitusional ini hanya boleh dilanggar berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang pula. Pelanggaran yang berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan itu, hanya boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP.[14]

Hak individu warga negara ini dapat kita lihat dalam Pasal 3 UDHR, yaitu “the right to life, liberty and security”. Tidak akan ada artinya hak-hak warga negara ini, bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya): membunuh (extrajudicial execution), menangkap, menahan, menyiksa, menggeledah dan menyita barang seorang warga negara. Ini jelas bukan perbuatan yang sah dalam suatu negara hukum.

Asas kesembilan tentang “hak seorang tersangka untuk diberitahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya”, asas ini merupakan salah satu unsur dasar dalam hak warga negara atas “liberty and security”. Kelima unsur dasar ini menurut Paul Sieghart adalah:[15]

a. “no one shall be arrested or detained except on grounds, and by procedures, established by law” (asas kedelapan);

b. “when anyone is arrested, he must be told why” (asas kesembilan);

c. “he must then be brought promptly before a judicial officer” (asas keenam dan lembaga praperadilan dalam KUHAP);

d. “and either released or tried within a reasonable time” (asas keenam);

e. “he must always be entitled to test the legality of his detention by proceedings before a court” (praperadilan dan asas keenam).

Kelima unsur dasar yang dikemukakan Paul Sieghart di atas hanyalah suatu kerangka dari mana berbagai hak tersangka dapat dikembangkan, baik melalui undang-undang, putusan pengadilan (yurisprudensi tentang hukum acara pidana) maupun cara-cara yang baik dalam penegakan hukum (behoorlijk rechtshandhaving, decent law enforcement).

Asas kesembilan di atas adalah bagian dari pemahaman yang benar tentang “due process of law” (proses hukum yang adil) dimana salah satu unsurnya (lihat asas kedua) adalah: “tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya”. Bagaimana seorang tersangka dapat dengan baik “membela” dirinya dalam interogasi oleh penyidik bilamana dia tidak diberitahu dengan jelas alasan penangkapannya. Asas kesembilan ini juga menjelaskan mengapa penasihat hukum sejak saat penangkapan berhak untuk melihat berkas perkara yang disusun oleh penyidik sebagai dasar pengajuan perkara kepada jaksa/penuntut umum.[16]

Asas kesepuluh membawa kita kepada tahap purna-ajudikasi (post-adjudication) dan tidak lagi menyangkut seorang tersangka atau terdakwa, tetapi seorang terpidana. Asas bahwa pengadilan berkewajiban mengendalikan pelaksanaan putusannya, dapat hanyalah dilihat sejauh kewajiban pengawasan. Pada umumnya hakim (pengadilan) mengambil sikap bahwa tanggungjawabnya berakhir dengan diberikannya putusan. Sikap semacam ini tidaklah benar, karena khususnya dalam hal pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) ketepatan putusan pengadilan tersebut masih perlu diuji.[17]

Mempelajari asas-asas di atas tidak dapat dilepaskan dari desain prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana yang ditata melalui KUHAP. Sistem ini dapat dibagi dalam tiga tahap:[18]

a. Tahap pra-ajudikasi (pre-adjudication);

b. Tahap ajudikasi (adjudication);

c. Tahap purna ajudikasi (post-adjudication).

Urutan di atas adalah jelas, tetapi yang sering tidak terlihat jelas (tidak transparan) adalah tahap mana dari ketiga tahap tersebut yang dominan. Suatu desain prosedur yang memberikan dominasi kepada tahap pra-ajudikasi tidak menguntungkan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa. Karena apabila sidang pengadilan (tahap ajudikasi) mendasarkan diri terutama pada data dan bukti yang dikumpulkan dalam tahap penyidikan (tahap pra-ajudikasi), maka pengadilan akan sangat tergantung pada apa yang disampaikan oleh polisi dan jaksa tentang perkara pidana tersebut. Terdakwa dan pembelanya akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bukti-bukti baru, kesaksian a de charge dan setiap pendapat terdakwa terhadap setiap peristiwa atau fakta dalam perkaranya, selalu akan dinilai oleh hakim dengan memperbandingkannya terhadap pandangan jaksa atau penuntut umum (berdasarkan pemeriksaan oleh kepolisian).

Meskipun rumusan pasal-pasal KUHAP tidak secara jelas merupakan rumusan HAM untuk tersangka dan terdakwa, namun sikap batin (spirit) peraturan perundang-undangan ini menolak pelanggaran HAM dalam setiap tahap dari sistem peradilan pidana (criminal justice system) kita. Desain prosedur (procedural design) sistem peradilan pidana kita yang ditata melalui KUHAP harus memberikan kedudukan pusat (dominan) kepada tahap ajudikasi sidang pengadilan. Hanya dalam tahap ajudikasi ini terdakwa dengan pembelanya dapat berdiri tegak sebagai pihak yang bersamaan derajatnya berhadapan dengan jaksa/penuntut umum. Pengadilan wajib menjamin sepenuhnya hak-hak kedua belah pihak, hak penuntut umum adalah mendakwa dan hak terdakwa adalah membela dirinya terhadap dakwaan.[19]

Suatu proses hukum yang adil (fair trial) dengan majelis hakim yang bebas dan tidak memihak (independent  and impartial tribunal) adalah sangat penting untuk rasa aman masyarakat, tidak kalah penting dari usaha menanggulangi kejahatan itu sendiri. Perlu selalu diingat, bahwa adalah dalam kemampuan kita masing-masing untuk mencegah diri kita melakukan kejahatan, tetapi kita tidak mungkin dapat melepaskan diri kita dari risiko diajukan sebagai tersangka dan terdakwa.[20]

Kesepuluh asas di atas, haruslah dilaksanakan dengan baik oleh pihak pemerintah baik oleh aparat maupun pejabat pemerintahan agar terwujudnya perlindungan HAM dan proses penegakan hukum yang adil bagi setiap warga negara Indonesia. Proses pelaksanaannya berawal dari pihak kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga swadaya masyarakat serta dibantu pula oleh pengacara atau advokat di dalam mendampingi tersangka/terdakwa, dari tahap penangkapan, penahanan, penuntutan, putusan pengadilan dan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.


[1] Wibowo Alamsyah, “Perlindungan HAM dalam Penangkapan dan Penahann dalam proses zpenyidikan” Disertasi, (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hassanudin, 2004) hlm 77

[2] Komnas HAM, HAM dalam Perspektif Budaya Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 99-100

[3] Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT gramedia, 1988), hlm 74-75

[4] Marzuki Darusman, “Penegakan HAM dalam Negara Hukum (berdasarkan) Pancasila”, Team Laboratorium Pancasila IKIP Malang (ed.), Konsepsi Hak-HAM Berdasarkan Pancasila menyongsong Era Globalisasi, Suatu Alternatif Pemikiran, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996), hlm 51

[5] Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme, (Bandung, Refika Aditama, 2007) hlm 72

[6] Ibid hlm 73

[7] Erni Widhayanti, Hak-hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, (Yogyakarta; Liberty, 1998), hlm 34

[8] Mardjono Reksodipuro, HAM dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm 27-28

[9] Ibid hlm 36

[10] Ibid hlm 37

[11] Ibid hlm 38

[12] Ibid hlm 39

[13] Ibid hlm 41

[14] Ibid hlm 42

[15] Paul sieghart, the lawful Right of Mankind (An Introduction to the international legal Code of Human Rights), (Oxford: University Pres, 1986), hlm 107-110

[16] Mardjono Reksodipuro, Loc. Cit. hlm 45

[17] Ibid, hlm 47

[18] Ibid, hlm 32

[19] Virza Roy Hizzal, “ Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia” dalam Blogspot.Com diakses pada tanggal  22 Mei 2010 Pukul 22.17 hlm…

[20] Ibid hlm…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: