Oleh: tyokronisilicus | 4 November 2011

teori hans kelsen mengenai pertanggungjawaban hukum

A. Kesalahan dan Tanggung Jawab Absolut

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Subyek responsibility dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan pertanggungjawab mutlak (absolut responsibility).[1] Tanggungjawab mutlak yaitu suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya.

Hukum tradisional melihat hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis tindakan inividu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tsb dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat merugikan yang tidak diantisipasi atau dikehendaki oleh pelaku. suatu cita/ide keadilan individualitas mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika akibat yang merugikan dari perbuatan telah di antisipasi oleh pelaku dan jika kehendaknya merugikan individu lain dengan perbuatannya itu.

Suatu akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan oleh pembuat undang-undang mungkin ditimbulkan dengan sengaja oleh seorang individu tetapi tidak dengan maksud merugikan orang lain. Sebagai contohnya seorang anak mungkin membunuh ayahnya yang sakit yang tak dapat disembuhkan penyakitnya demi mengakhiri penderitaan ayahnya. Maka maksud anak atas kematian ayahnya bukan tindakan terlarang.

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang jahat oleh individu, tidak sepenuhnya diterima hukum modern. Menurut hukum, individu tidak hanya dianggap bertanggungjawab jika akibat secara obyektif membahayakan telah ditimbulkan dengan maksud jahat oleh tindakannya, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.

Sanksi itu ditandai dengan fakta bahwa tindakan yang merupakan delik dengan kualifikasi psikologis. Suatu keadaan jiwa tertentu dari si penjahat, yakni bahwa dia mengantisipasi atau menghendaki akibat yang membahayakan (yang disebut mens re), merupakan unsur suatu delik. Unsur ini disebut dengan istilah kesalahan (fault) (dalam pengertian lebih luas disebut dolus atau culpa). Ketika sanksi diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility based on fault atau culpability). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.[2]

Tanggung jawab absolut dalam masyarakat primitif tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakannya yang membahayakan individu lain, dan hukum pada masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus dimana akibat yang membahayakan telah diantisipasi dan dikehendaki oleh si pelaku atau dimana kewajiban untuk melakukan kehati-hatian yang diperlukan tidak dipenuhi.[3] Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan yang akibatnya membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

Hukum masyarakat modern tidak seluruhnya menolak prinsip tanggungjawab absolut mempunyai kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaaan tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan. Jika tindakan seseorang individu telah menimbulkan suatu akibat yang membahayakan pada seseorang individu lain pada dasarnya dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya dan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.[4

 

B. Kewajiban dan Tanggung Jawab; Tanggung Jawab Individu dan Kelompok

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (deliquent) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan/tatanan hukum. Contohnya pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya. Suatu korporasi tidak memenuhi suatu perjanjian dan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan olehnya. Atas dasar gugatan yang dilakukan pihak lain terhadap perjanjian tsb, suatu sanksi perdata dilaksanakan terhadap harta benda milik korporasi, yang merupakan harta kekayaan bersama dari para anggota korporasi tersebut. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah juristic person yang berlawanan dengan natural person.[5] Dimana sebagai subjek pembawa kewajiban dan hak. Delik yang dilakukan oleh seorang individu-organ korporasi atau organ negara, maka sanksi ditujukan kepada korporasi atau terhadap semua subjek dari negara.[6]

Tanggungjawab seseorang mencakup perbuatan individu-individu yang lain. Hubungan hukum yang sama, yaitu antara delik dan sanksi, dinyatakan dalam konsep kewajiban dan tanggungjawab. Namun kedua konsep tsb menunjuk kepada dua hal yang berbeda dari hubungan sama. Dengan kata lain, norma hukum yang sama digambarkan sebagai kewajiban (keharusan) maupun sebagai tanggungjawab (pertanggungjawaban). Norma hukum mengandung arti kewajiban dalam hubungan dengan orang yang berpotensi sebagai pelaku delik. Norma hukum ini mengandung arti suatu tanggungjawab bagi yang berpotensi menjadi objek. Karena itu dapat dibenarkan untuk membedakan antara kewajiban dan tanggungjawab dalam kasus-kasus dimana sanksi tidak, atau tidak hanya, ditujukan kepada pelaku delik, tetapi juga terhadap individu-individu lain yang mempunyai suatu hubungan yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik. [7]

Pelaku delik adalah individu yang perbuatannya, karena telah ditentukan tatanan/aturan hukum, merupakan kondisi pemberian sanksi ditujukan terhadapnya atau terhadap individu lain yang mempunyai hubungan yang ditetapkan oleh hukum dengan pelaku delik. Subjek dari kewajiban hukum, yang diwajibkan menurut hukum adalah orang yang berkompeten untuk mematuhi atau tidak mematuhi norma hukum, yakni orang dalam perbuatannya di dalam kualitas deliknya merupakan kondisi pemberian sanksi. Tanggungjawab atas delik adalah orang, atau orang-orang yang terhadapnya sanksi ditujukan, meskipun bukan perbuatannya, melainkan hubungannya yang ditentukan menurut hukum dengan pelaku delik, yang merupakan kondisi dari sanksi yang ditujukan kepada dia atau mereka.[8]

Biasanya, orang hanya bertanggungjawab terhadap perbuatannya sendiri, terhadap delik yang dilakukan sendiri tetapi kasus-kasus tertentu dimana seseorang menjadi bertanggungjawab terhadap perbuatan yang merupakan kewajiban dari orang lain, bertanggung jawab terhadap delik yang dilakukan oleh orang lain. Tanggung jawab dan kewajiban juga menunjuk kepada delik itu, tetapi kewajiban selalu menunjuk kepada delik dari pelaku itu sendiri, sedangkan tanggungjawab seseorang bisa menunjuk delik yang dilakukan orang lain.

Dalam ranah hukum perdata, tanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh seseorang lain. Dengan mengandaikan bahwa tiada sanksi yang ditujukan kepada orang yang menyebabkan kerugian, maka deliknya tidak terpenuhinya kewajiban untuk mengganti kerugian tetapi kewajiban ini pada orang yang dikenai sanksi. Di sini orang yang bertanggungjawab terhadap sanksi mampu menghindari sanksi melalui perbuatan yang semestinya, yakni dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh seorang lain.[9]

Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyrakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb, maka disebut sebagai pertanggung jawaban kolektif. Pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada pelaku delik, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku delik, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggunganjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.[10]

 

 

C. Konsep Kewajiban dari Austin

Menurut John Austin hukum positif (positive law) atau “hukum yang disebut dengan sebenarnya” harus memenuhi 4 unsur yaitu:

a). command (perintah)

b). sanction (sanksi/ancaman hukuman)

c). duty (kewajiban)

d). sovereignty (kedaulatan)

Pemikiran Austin bertolak dari kenyataan bahwa terdapat suatu kekuasaan yang memberikan perintah-perintah, dan dan ada orang yang pada umunya mentaati perintah-perintah tersebut.[11] Apabila meraka tidak mematuhi perintah maka dijatuhi sanksi. Keberadaan sanksi disini sangatlah menjadi penting karena Austin tidak mempermasalahkan dalam kenyataannya mereka patuh karena takut, karena rasa hormat atau karena dipaksa.[12]

Austin adalah tokoh yang memisahkan secara tegas antara hukum positif dengan hukum yang dicita-citakan, dengan kata lain ia memisahkan secara tegas antara hukum dengan moral dan agama. Ilmu hukum hanya membahas hukum positif saja, tidak membahas hubungan antara hukum positif dengan moral dan agama. Tanpa memperdulikan baik atau buruknya hukum itu, diterima atau tidak oleh masyarakat

Ketentuan tentang moral, dimana hukum menekankan kepada kewajiban (peraturan hukum tentang moral, tetapi bukan hanya peraturan hukum tentang moral yang ada melainkan juga ketentuan moral yang berlaku dalam praktek (kebiasaan) sosial kemasyarakatan). Dalam pandangan menurut John Austin dapat disimpulkan bahwa konsepsi dari kewajiban, tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi).

 

a. Tidak ada Pembedaan antara Kewajiban dan Pertanggungjawaban

Konsep kewajiban yang dikembangkan disini adalah konsep yang dimaksudkan oleh teori analitis Austin, argumentasi Austin berdasarkan pada asumsi bahwa sanksi selalu dikenakan pada deliquent dan tidak di perhatikan kasus dimana sanksi juga dikenakan kepada individu dalam hubungan hukum tertentu dengan deliquent. Dia tidak menyadari perbedaan antara diwajibkan (being obligated) dengan bertanggung jawab. Definisinya tentang kewajiban hukum adalah “diwajibkan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau ditempatkan dibawah kewajiban atau keharusan melakukan atau tidak melakukan, adalah menjadi dapat dimintai pertanggungjawaban untuk suatu sanksi dalam hal tidak mematuhi suatu perintah”. Tetapi bagaimana dengan kasus dimana orang selain yang tidak mematuhi hukum, dalam bahasa Austin perintah, bertanggung jawab terhadap suatu sanksi.[13]

 

b. Kewajiban Hukum Bukan Ikatan Psikologis

Pernyataan bahwa seorang individu diharuskan secara hukum untuk perbuatan tertentu adalah suatu penekanan tentang isi suatu norma hukum, bukan tentang peristiwa nyata, khususnya bukan tentang sikap mental individu tersebut. Dalam menentukan kewajiban, yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelanggar kewajiban (delik), aturan hukum mungkin dengan maksud agar individu memenuhi kewajibannya karena takut akan sanksi.

Tetapi pertanyaan apakah orang benar-benar takut atau tidak terhadap sanksi dalam melaksanakan kewajibannya tidak relevan bagi teori hukum. Jika keharusan hukum diekspresikan dengan mengatakan bahwa seorang individu terikat dengan aturan norma hukum, model ekspresi ini tidak boleh dipahami secara psikologis bahwa hal tersebut merupakan motif perbuatannya. Ini hanya bermakna bahwa dalam suatu norma hukum yang valid, perbuatan tertentu dari individu terkait dengan suatu sanksi.

Pernyataan hukum bahwa seorang individu diharuskan secara hukum atas perbuatan tertentu mengikat walaupun jika individu tersebut tidak perduli bahwa dia diharuskan. Bahkan dalam hukum positif terdapat kemungkinan dimana individu yang di haruskan oleh norma hukum tidak mungkin dapat mengetahui norma tersebut, yaitu dalam kasus norma yang berlaku surut.[14]

Konsep kewajiban hukum berbeda dari kewajiban moral oleh karena fakta bahwa kewajiban hukum bukanlah perbuatan yang dituntut oleh norma hukum tetapi yang harus dijalankan. Maka konsep keharusan tidak bersatu dengan konsep kewajiban hukum, melainkan kewajiban hukum adalah suatu perbuatan yang karena menjalankan perbuatan tersebut delik menjadi terhindarkan.

 

c. Kewajiban Sebagai Perasaan Takut Terhadap Sanksi

Austin menyatakan bahwa orang terikat dengan keharusan melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah karena hal itu jahat dan orang takut akan sanksi. Namun apakah seseorang bertanggungjawab terhadap suatu sanksi atau tidak, tidaklah bergantung pada apakah dia takut atau tidak terhadap sanksi. Jika benar bahwa seseorang terikat atau diharuskan karena takut pada sanksi, maka seharusnya definisinya berkembang menjadi “to be obliged is to fear the sanction”. tetapi definisi ini tidak sesuai dengan prinsip teori hukum analisis yang menekankan pada perintah.[15]

 

d. Konsep Psikologis tentang Kewajiban dan Ilmu Hukum Analitik

Agar kewajiban bisa efektif atau ditaati, atau agar sanksi dapat menjamin orang-orang tidak berbuat salah, maka diperlukan adanya :

1)      Bahwa orang itu harus mengetahui atau menduga hukum yang membebankan kewajiban dan yang melekatkan sanksi terhadap kewajiban itu

2)      Bahwa dia harus mengetahui, atau mungkin mengetahui dengan perhatian atau pertimbangan yang semestinya, bahwa perbuatan tertentu, penghindaran dari perbuatan tertentu (atau omisi), akan bertentangan dengan tujuan hukum dan kewajiban

Jika kedua kondisi ini tidak terjadi secara bersamaan, sanksi tidak dapat berfungsi sebagai motif, dan tindakan, penghindaran dari tindakan atau omisi, tidak dapat dihubungkan dengan kehendak yang tidak berdasarkan hukum, atau dengan kekhilafan, ketidakpedulian, atau kekuranghati-hatian. Agar sanksi menjadi efektif orang harus mengetahui hukum yang diakui secara umum dan universal dalam setiap sistem hukum. Sehingga ketidaktahuan atau kekeliruan tentang hukum tidak mesti melepas sesorang dari tanggung jawab hukum.

Ketidak tahuan tentang hukum seringkali dielakkan, dan bila kerugian atau kesalahan merupakan konsekunsi dari ketidaktahuan hukum yang tidak dapat dielakkan tersebut, ini bukan akibat dari kehendak yang melanggar hukum atau ketidakhati-hatian yang melanggar hukum.[16] Kesulitan ini tidak pernah terjawab dalam teori Austin, karena kesulitan ini merupakan konsekuensi dari definisi hukum sebagai perintah.

kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom), sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam istilah Hegel, “Sittlicheit” (mohon perhatikan ejaannya, barangkali salah), dalam tataran ini kewajiban-kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika, immanuel kant menguraikan etika “imperatif kategoris” dimana, tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.

 

KESIMPULAN

Suatu konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (liability). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/ berlawanan  hukum. Sanksi dikenakan deliquet, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tsb bertanggungjawab.

Ada dua jenis tanggungjawab: Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan Pertanggungjawaban mutlak (absolut  responbility). Tanggungjawab mutlak yaitu sesuatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiada hubungan antara keadaan  jiwa si pelaku dengan akibat dari perbuatannya. Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan atau kekhilafan (negligance). Kealpaan atau kekhilafan adalah suatu delik omisi (kelalaian), dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban absolut daripada culpability.

Pembedaan terminologi antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap pelaku delik langsung (deliquent) tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Suatu sanksi bila dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas/masyrakat hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tsb, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif.

Kewajiban hukum merupakan suatu kewajiban yang diberikan dari luar diri manusia (norma heteronom), sedangkan kewajiban moral bersumber dari dalam diri sendiri (norma otonom). kewajiban hukum dan kewajiban moral dapat berpadu, dalam tataran ini kewajiban-kewajiban hukum telah diterima sebagai kewajiban-kewajiban moral. dalam wilayah pembahasan etika, immanuel kant menguraikan etika “imperatif kategoris” dimana, tunduk kepada hukum merupakan suatu sikap yang tanpa pamrih, dan tidak perlu alasan apapun untuk tunduk kepada hukum.


[1] Jimly Asshiddiqie, Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

[2] Ibid hlm 63

[3] Hans Kelsen, General theory Of Law and State, New York: Russell & Russel, 1961 Hal 98

[4] Ibid hlm 98-99

[5] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm 63

[6] Kelsen, Hans, Op.Cit. hlm 100

[7] Ibid hlm 101

[8] Ibid hlm 101

[9] Ibid hlm 102

[10] Jimly Asshiddiqie, Op.Cit. hlm 64

[11] Bernard L. Tanya, ed all, Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan generasi), (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 120.

[12] Suri Ratnapala, Jurisprudence, (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2009),  hlm. 46

[13] Kelsen, General theory, Op.Cit., hal 71

[14] Ibid., hal. 71-72

[15] Ibid., hal. 72-73

[16] Ibid., hal. 72-73

 

*ditulis untuk tugas kuliah PG, bersama herlitha.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: