Oleh: tyokronisilicus | 22 Desember 2011

Attorney General of the of Israel v. Eickmann; District Court of Jerusalem (1961)

1. Fakta-fakta

Adolf Eickman yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan orang yahudi di Jerman dan di negara-negara yang diduduki Jerman telah melarikan diri ke Argentina sejak perang dunia kedua berakhir. Pemerintah Israel melalui permohonan diplomatik meminta kepada pemerintah Argentina agar Eickmann dapat diesktradisikan. Pemerintah Argentina menolak permohonan ini dengan alasan tidak ada perjanjian antara Argentina dengan Israel. Karena permohonan resmi ditolak, pemerintah Israel menculik Eickmann dari Argentina dan diajukan ke pengadilan Israel dengan tuduhan sebagai penjahat perang.[1]

Dalam sidang pengadilan Jerussalem, Eickman dituduh melanggar ketentuan Pasal 1 Undang-undang Israel tentang Nazi Coloborators (Punishment-Law) Tahun 1951. Eickman dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Atas keputusan Pengadilan Distrik ini, Eickmann naik banding ke Mahkamah Agung Israel. Namun, ternyata Mahkamah Agung Israel menguatkan keputusan Pengadilan Distrik.[2]

 

2. Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah

(a) Terhadap bantahan Eickmann, bahwa dia melakukan bukan perbuatan itu kepada rakyat Israel, tetapi kepada orang-orang yahudi ditolak oleh pengadilan dengan alasan, bahwa bangsa yahudi mempunyai hubungan erat dengan Israel sehingga terhadap tindakan yang diajukan untuk memusnahkan bangsa yahudi itu merupakan tindakan yang menyangkut Israel.

(b) Penolakan Eickmann bahwa dia tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 1 (a) Undang-undang Colaborators (punishment-law) tidak dapat diterima oleh pengadilan dengan alasan, bahwa ketentuan pasal 1 (a) tersebut yang menyatakan unsur-unsur kejahatan dapat dikenakan hukum mati kejahatan sebagai berikut:[3]

– Melakukan, selama periode rezim nazi, di dalam negara musuh, suatu tindakan kejahatan terhadap bangsa yahudi,

– Melakukan selama periode rezim nazi, di dalam negara musuh, suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan,

– Melakukan selama periode nazi di dalam negara musuh, suatu tindakan kejahatan perang.

 

Pengadilan berpendapat bahwa ketentuan pasal 1 (a) Undang-undang Colaborators harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 dari The Convention for The Prevention and Punishmnet of Genocide yang menyatakan bahwa “the contracting parties confirm that genocide, whether commited in time of peace or in time of war, is a crime under international law which they undertake and punish”.

 

(c) Pengadilan juga menunjuk adanya definisi kejatan perang yang tercantum di dalam Pasal 6 (b) Piagam Nuremberg yang dinyatakan, bahwa: “war crimes, namely, violations of the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to murder, ill-treatment of deportation of or in occupied territory…

 

(3) Keputusan Mahkamah Agung Israel:

Terhadap perkara Adolf Eickmann ini Mahkhamah Agung Israel telah menguatkan keputusan Pengadilan Distrik Jerusalem dengan menyatakan bahwa:[4]

(a) Hak Israel untuk mengadili Eickmann didasarkan kepada pandangan pokok hukum internasional, yaitu:

– Kejahatan yang dilakukan oleh Ecikmann jelas melanggar hak-hak asasi manusia yang mempunyai sifat universal yang menyangkut hak-hak masyarakat bangsa-bangsa,

– Perbuatan Eickmann memenuhi ketentuan Pasal 1 Konvensi Genocide tentang perlindungan dan penghukuman bagi pemusnahan suatu bangsa dengan demikian memenuhi unsur-unsur Pasal 1 (a) Undang-undang Colaborators, perbuatan Eickmann ini termasuk kategori kejahatan perang seperti terdapat di dalam Pasal 6 Piagam Nuremberg sehingga dapat dituntut sebagai pejahat perang. Berdasarkan ketentuan pasal ini pula israel diberikan hak untuk mengadili Eickmann.

– Perbuatan Eickmann termasuk kategori kejahatan perang seperti terdapat di dalam pasal 6 Piagam Nurenberg sehingga dapat dituntut sebagai pejahat perang. Berdasarkan ketentuan pasal ini pula diberikan hak untuk mengadili Eickmann.

 

Mahkamah Agung Israel kemudian memutuskan bahwa Eickmann bersalah dan hukuman mati yang diputuskan oleh Pengadilan Distrik dapat dilaksanakan terhadapnya, dari berbagai argumentasi selama proses peradilan berlangsung, dapat ditarik beberapa hal penting yang berhubungan denagan penafsiran atas suatu undang-undang nasional dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan/Mahkamah, yaitu:

(1) Pengadilan telah menerapkan metode penafsiran sejarah, khususnya berdasarkan sejarah hukum yaitu pengadilan telah menyelidiki untuk menemukan kehendak pembuat undang-undang (disini undang-undang tentang colaborators). Bahkan, lebih lanjut pengadilan mengaitkan asal-usul Undang-undang Colaborators itu dengan suatu sistem hukum internasional yang pernah berlaku, yaitu menghubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum dalam Konvensi Genocide.

(2) Principle of Subsequent Practice[5] dan Principle of Effectiveness[6] juga telah diterapkan oleh Pengadilan Israel dengan menunjuk pengertian kejahatan perang seperti yang telah dipraktikan dalam keputusan pengadilan penjahat perang di Nuremberg dan Tokyo.

(3) Dikaitkannya Undang-undang Colaborators dengan Konvensi Genocide memperlihatkan bahwa metode “intention-school[7]sebagai salah satu interpretasi yang dikenal dalam hukum internasional diterapkan juga oleh hakim Pengadilan Israel. Hal ini terlihat bahwa Undang-undang Colaborators tidak diartikan secara gramatikal saja, tetapi juga berpegang pada kehendak pembuat Undang-undang atau Konvensi yang bermaskud meluaskan daya jangkau berlakunya Undang-undang atau konvensi tersebut terhadap setiap orang yamg melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan yang mengancam dan membahayakan masyarakat bangsa-bangsa.

 

Analisis Kasus

Mahkamah Internasional dalam memutuskan suatu perkara mengenai penafsiran, pertama-tama menggunakan teks perjanjian dilihat dalam konteks isi keseluruhan dari perjanjian meliputi pembukaan dan lampiran-lampiran atau instrumen dan penerimaan perjanjian. Mahkamah menggunakan “prepratory works” yang biasa pula dilakukan oleh para pihak yang bersengketa di depan Mahkamah. “Principle of Subsequent Practice” dipraktekan oleh Mahkamah berdasarkan praktek negara-negara dalam mencari suatu bukti apa yang sebenarnya menjadi obyek dan tujuan perjanjian. Mahkamah juga melaksanakan sedapat mungkin “Principle of Effectiveness”. D sini penting untuk mengetahui cara-cara penafsiran yang lazim yang digunakan oleh Mahkamah, karena ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Wina 1969 tentang hukum Perjanjian mengikuti dalam garis besarnya perkembangan terbaru dalam penafsiran perjanjian sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional.

Penafsiran merupakan satu aspek di dalam melaksanakan perjanjian, penafsiran itu harus dibedakan secara jelas dengan aspek-aspek lainnya dari perjanjian. Terdapat tiga macam pembedaan aspek penafsiran, yaitu:[8]

(1). Perbedaan antara ketentuan dalam hukum internsional yang mengatur penafsiran perjanjian (lex lata) dengan penilaian atas penafsiran perjanjian dari sudut pandangan pembaruan hukum (law reforms atau de lege ferenda),

(2). Pembedaan antara penafsiran sebagai proses untuk mendayagunakan sifat hukum suatu konsensus dengan penerapan sebagai proses untuk menetapkan akibat dari penafsiran yang dilakukan dalam kasus-kasus,

(3). Pembedaan antara penafsiran sebagai verifikasi dan revisi dalam arti perubahan hak dan kewajiban para pihak.

 

Penafsiran meliputi aspek-aspek pengkajian dan penjelasan dari suatu konsensus untuk dimungkinkannya pendayagunaan dalam menyelesaikan kasus-kasus hubungan internasional, mempunyai dasar pengaturannya dalam hukum internasional.

Dari suatu contoh praktek penafsiran yang digunakan dalam tulisan ini atas suatu ketentuan hukum nasional suatu negara yang mengacu pada Konvensi Internasional telah dilaksanakan oleh pengadilan Distrik Yerusalem dan Mahkamah Agung Israel dalam menangani perakra Adolf Eickmann yang telah dinyatakan antara lain, bahwa:[9]

Our juridiction to try this caase id based on the nazi and Nazi Collaborators (Punishment) Law, an enacted law teh provisions of which are unequivocal. The court hsa to give effect to a law of the Knesset and we cannot entertain the contention that this law conflicts with principles og International law.

 

Menurut pengadilan Israel, ketentuan-ketentuan dari Nazi dan Nazi Collaborators (Punishment) Law ditafsirkan sebagai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internsional. Bahkan, pengadilan pun memperhatikan sumber-sumber hukum internasional (we have, however, also considered the souces of internsional law and have failed to find any foundation for the contention that israel law is in conflict with principles of internastinal law…”).

Mahkamah Israel juga mencari dasar hukum internsaional dari berbagai pendapat para ahli dan praktik pengadilan negara lain, sehingga dapat dibuktikan bahwa Nazi Collaborators Law sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional (“the court quoter from a number of authors who take the view that crimes againts internasional law, generally or ar crimes in particular give rise to universal jurisdiction,. It then considered on objection to tist jursidiction based upon Article 6 of the genocide Convention 1948”).

Disini hakim sampai kepada penafsiran teologis, yaitu dengan memperluas sedemikian rupa apa yang menjadi tujuan Nazi Collaborators Law tersebut dan menghubungkannya dengan baik praktik-praktik pengadilan negara lain, pendapat para ahli, maupun dengan Konvensi International yang mempunyai tujuan yang sama dengan undang-undang tersebut.[10]

Dari kasus Eickmann ini dapat dipelajari juga bahwa asas hukum pidana yang sudah lazim dianut dikecualikan dalam kasus ini. asas dimaksud adalah “nullum crimen sinelega nulla poena sinegele”. Mahkamah mendasarkan pendapatnya dengan menunjukan kepada alasan dari dasarkan pendapatnya dengan menunjuk kepada alasan dari mahkamah Internasional pejahat perang di Nurenberg yang tidak lagi memakai asas tersebut. seperti diketahui pada Mahkamah Nurenburg yang mengadili penjahat Perang Dunia II telah menolak argumentasi tertuduh bahwa ketentuan-ketentuan Mahkamah dibuat setelah tindakan ketentuan-ketentuan tertuduh dilakukan. Jadi, asas pokok dari setiap sistem hukum (nasional dan internasional) ini dapat dikecualikan terhadap kejahatan-kejahatan perdamaian, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan.[11]


[1] Yudha Bakti A, Hukum Internasional Bunga Rampai. Penerbit Alumni, Bandung, 2003, hlm 125

[2] Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000 hlm 33

[3] Yudha Bakti A, Hukum Internasional Bunga Rampai, Op. Cit. hlm 126-127

[4] Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Op.Cit. hlm 34-35

[5] Penggunaan prinsip tersebut penting mengingat interpretasi perjanjian multilateral yang bersifat umum atau memuat kaidah-kaidah umum atau adakalanya mengalami perubahan dalam pelaksanaannya disamping terpengaruh oleh perkembangan pendapat dan praktek peserta-peserta perjanjian itu sendiri. Dalam Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000 hlm 32

[6] Prinsip keefektifan ini terutama ditandaskan oleh makhamah bahwa merupakan suatu syarat apabila perjanjian harus ditafsirkan secara keseluruhan yang akan menjadi perjanjian itu paling efektif dan bermanfaat Dalam Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000 hlm 24

[7] Salah satu aliran dalam hukum internasional mengenai interpretasi, yaitu aliran ini berpendapat pada kehandak para pembuat perjanjian terlepas dari teks perjanjian. Aliran ini menggunakan secara luas pekerjaan pendahuluan (travaux preparatorie) dan bukti-bukti lain yang menggambarkan kehendak para pihak. Dalam Mieke Komar, Beberapa Masalah Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian. FH Unpad, Bandung 1981 hlm 42

[8] George, Schwarsenberger, Myths and Realistic of Treaty Interprtation, hlm 76-80 dalam Yudha Bakti A, Hukum Internasional Bunga Rampai, Op. Cit. hlm 141-142

[9] Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000 hlm 59

[10] Yudha Bakti A, Penafsiran dan Konstruksi Hukum, Op. Cit. hlm 60

[11] DJ Harris, Cases and Material in International Law, Sweet and Maxwell, London 1979, hlm575-581


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: